72 Tahun Indonesia Merdeka, Dimana Posisi Desa Saat Ini?

Desa memiliki peran besar dalam mendukung tegaknya kemerdekaan Indonesia. Sebelum Agresi Militer II, Jenderal Soedirman telah mengeluarkan Perintah Siasat Nomor 1 mengenai pengaturan tugas tiap-tiap pasukan dan daerah dalam perang gerilya yang dilakukan secara intensif oleh tentara bersama rakyat. Untuk mendukung desa sebagai basis perjuangan dalam perang gerilya, telah diadakan pasukan gerilya desa (Pager Desa) yang terdiri dari para pemuda. Selain dukungan dari aspek militer, desa juga berperan sebagai sumber logistik, dapur umum dan dukungan moral bagi perjuangan kemerdekaan.

 

Negara telah mengakui Desa sebagai subyek hukum melalui UU Nomor 6/2014. Menurut undang-undang, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Kondisi perdesaan

 

Berdasarkan data BPS 2009-2017, kemiskinan di perdesaan telah menurun 3,42%, sedangkan perkotaan hanya menurun 3%. Dalam 3 tahun terakhir, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan polanya hampir sama. Cenderung memburuk pada bulan Maret, namun membaik pada bulan September, sedangkan di perkotaan relatif stagnant. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Pada Bulan Maret, petani belum masuk waktu panen. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBN juga belum berjalan. Dana Desa baru cair tahap 1 dan tersalur ke Desa secara efektif di bulan April.

 

Dana Desa 2015, sebesar 85,77 % digunakan untuk pembangunan desa (85,77%), sisanya untuk membiayai kegiatan pemberdayaan mas-yarakat desa (4,47%), penyelenggaraan pemerintahan desa (6,25%), dan pembinaan kemasyarakatan (3,51%). Pada 2016 terjadi sedikit pergeseran, pembangunan sarana dan prasarana desa 81,14%, pemenuhan kebutuhan dasar 5,90%, pengembangan potensi ekonomi lokal 1,70%, pengembangan Sumber Daya Alam (SDA ) dan lingkungan berkelanjutan 0,25%, penyelenggaraan pemerintahan desa 2,45%, dan pembinaan kemasyarakatan 1,47%.

 

Untuk memastikan penggunaan Dana Desa tepat sasaran, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah melakukan beberapa upaya pengawasan dengan membentuk Satgas Dana Desa dan Tim Saber Pungli melaluii kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksanaan, Ombudsman, dan KPK. Selain itu ada Unit Penanganan Pengaduan melalui SMS Center 087788990040/ 081288990040, Call Center 1500040 dan Media Sosial Kemendes PDTT..

 

Peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kedepan Dana Desa bukan hanya digunakan untuk membangun infrastruktur saja, tapi juga fokus pada upaya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa melalui 4 kegiatan prioritas pembangunan desa, yaitu Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Embung Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) serta Sarana Olahraga Desa.

 

Desa perbatasan 

 

Demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan infrastruktur dan ekonomi tidak lagi hanya berpusat di Jakarta dan pulau Jawa. Desa-desa yang berada di daerah perbatasan, pulau kecil, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi juga mendapat perhatian serius. Selain Peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-72 di Jakarta, rencana juga akan diselenggarakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 Tahun 2017 di Kawasan Perbatasan Indonesia yang rencana mengambil lokasi di Pulau Sebatik, Pemilihan Transmigran Teladan dan Tenaga Pendamping Profesional Teladan, Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Tahun 2017, 28–30 Juli 2017 di Hall Mezzanine, Thamrin City Mall, Jakarta serta Lomba gapura hias kreatif/keindahan desa.

 

Pulau Sebatik adalah Pulau Terdepan dan Pulau Terluar dyang berada di Provinsi Kalimantan Utara, dari 5 Kecamatan dan 19 Desa yang siap dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Wilayah utara pulau seluas 187,23 Km² menjadi milik Malaysia, sedang bagian yang menjadi wilayah Indonesia berada di bagian selatan seluas 246.61 Km². Di Desa Aji Kuning Pulau Sebatik, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia.

 

Secara ekonomi masyarakat Sebatik sangat bergantung kepada Malaysia, khususnya ke Tawau. Hampir semua komoditas yang dihasilkan masyarakat, seperti ikan, sawit dan coklat dijual ke Negeri Jiran. Masyarakat Sebatik juga membeli berbagai kebutuhan sehari-hari dari Tawau termasuk elpiji dan bahan bakar minyak. Sebagai solusi jangka pendek permasalahan tersebut, warga Sebatik meminta pemerintah membuat kantor perwakilan imigrasi di Pulau Sebatik. Transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan juga perlu dibangun untuk membuka akses di dalam desa-desa di kecamatan lokasi prioritas.

Tulis tanggapan anda: