9,3 Juta Penduduk belum Melakukan Rekam Data KTP-elektronik

Program penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dilaksanakan atas dasar ketentuan Perpres Nomor 26/2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK jo UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. Wajib KTP berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2017 sebesar 189.630.855 jiwa, diantaranya ada 4.381.144 jiwa yang berada di luar negeri. “Sampai dengan tanggal 18 September 2017, terdapat 175.949.127 jiwa atau 94,98 % yang telah melakukan perekaman KTP-el sehingga masih tersisa 9.300.584 jiwa atau 5,02 % yang belum melakukan perekaman KTP-el.”kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah,SH,MH dalam pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, 19 September 2017.

Mantan pejabat gubernur Gorontalo ini menambahkan, saat ini sedang dilakukan proses distribusi secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el di beberapa kabupaten/kota. Untuk menjamin kelancaran pelayanan, pada akhir Januari 2017 telah dilakukan pelelangan umum pengadaan blangko KTP-el sebanyak 7 juta keping dengan sistem pasca kualifikasi yang merupakan bagian dari 25,9 juta keping. Hasil pengadaan tersebut saat ini telah selesai didistribusikan ke 514 kabupaten/kota dan pemanfaatannya diprioritaskan untuk mencetak KTP-el yang status perekamannya siap cetak atau print ready record.

Saat ini sedang dilakukan distribusi secara bertahap dari hasil pelelangan umum tahap kedua sebesar 7,4 juta keping untuk memenuhi kebutuhan blangko KTP-el sampai akhir 2017. Guna memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun 2018, sedang dilakukan proses pengadaan blangko KTP-el sebesar 11,5 juta keping melalui mekanisme e-katalog dan secara paralel dilakukan proses pelelangan umum untuk antisipasi kegagalan proses melalui e-catalog.

Dalam kesempatan tersebut, birokrat kelahiran Sleman, 24 Agustus 1969 ini menyampaikan pula bahwa dalam proses pelayanan KTP-el masih terdapat kendala di tingkat lapangan. Setidaknya, ada 4 upaya yang dilakukan dalam membantu penyelesaian beberapa kendala.

Pertama, Annual Technical Support(ATS). Masa pemeliharaan sistem KTP-el sudah berakhir pada 31 Desember 2015. Sampai saat ini ini belum pernah ada pemeliharaan secara formal terhadap sistem KTP-el. Kontrak mengenai ATS tidak pernah terjadi karena perbedaan konsep mengenai ATS dan mengenai kewajaran harga. Terhadap hal tersebut di atas, Ditjen Dukcapil telah menerima tawaran untuk melakukan pemeliharaan sistem KTP-el tanpa syarat sejalan dengan rekomendasi KPK. Saat ini sedang dipersiapkan proses pelelangan pengadaan ATS.

Kedua, tercatat 1.248 unit perangkat perekaman KTP-el (19,30 %) yang tidak berfungsi baik dari total 6.465 unit yang tersebar pada kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Terhadap perangkat yang rusak dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana APBN dan untuk penggantian perangkat diarahkan menggunakan dana APBD Kabupaten/Kota

Ketiga, disamping itu, 629 kecamatan pemekaran sampai saat ini belum memiliki perangkat perekaman KTP-el sehingga proses perekaman dilakukan di kecamatan induk. Saat ini sedang diupayakan pemenuhan kekurangan perangkat perekaman tersebut melalui dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD kabupaten/kota.

Keempat, konfigurasi sistem yang ada saat ini menempatkan pelayanan perekaman KTP-el di kecamatan, sedangkan proses pencetakan KTP-el nya dilakukan di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Hal ini seringkali menimbulkan keterlambatan penerimaan fisik KTP-el oleh pemiliknya.

“Di DKI dan Depok pencetakan memang bisa dilakukan di kecamatan, namun di banyak daerah lain pencetakannya masih di Dinas Dukcapil masing-masing. Untuk mempermudah pelayanan, juga ada inovasi dukcapil melalui perekaman di luar domisili,”kata pria yang mengawali karier di Badan Diklat Kemendagri dan menjadi dosen di sejumlah perguruan tinggi ini.

Berdasarkan data kependudukan semester I Tahun 2017, jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 80.281.466 jiwa. Sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, capaian cakupan kepemilikan akta kelahiran sudah mencapai 63.250.516 jiwa atau 78,79 % dari total jumlah anak usia 0-18 tahun. Mengingat pentingnya kepemilikan akta kelahiran, ditargetkan 85 % cakupan kepemilikan akta kelahiran dapat tercapai pada akhir tahun 2017. “Ini merupakan upaya kita memenuhi hak konstitusional anak akan akte kelahiran,”kata alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret 1992 yang meraih gelar doktor dari Universitas Diponegoro ini.

Pada pertemuan tersebut, juga disampaikan, tidak benar penduduk yang belum melakukan perekaman, perekaman 2 kali atau belum mempunyai KTP-el, serta-merta akan kehilangan hak pilihnya. Namun Prof Zudan meminta, mereka yang telah melakukan perekaman 2 kali atau lebih agar segera melapor ke Dinas Dukcapil setempat sehingga bisa dilakukan penghapusan data dan selanjutnya dilakukan perekaman ulang sesuai data domisili yang benar. Jumlahnya mencapai 1,9 juta orang.

Sehubungan adanya banyak keluhan dalam pendaftaran CPNS, telah dikeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/11139/DUKCAPIL tanggal 15 September 2017 ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang isinya Mendagri c.q. Dirjen Dukcapil mengambil alih langkah penyelesaian dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) melalui call centre Ditjen Dukcapil 1500537; WA/SMS 08118005373 dan/atau email [email protected] gmail.com. 

2 thoughts on “9,3 Juta Penduduk belum Melakukan Rekam Data KTP-elektronik

  • September 22, 2017 at 8:43 pm
    Permalink

    pengadaan tambahan blanko sebanyak 14 juta diharapkan mencukupi untuk kebutuhan pencetakan KTP-el 9,3 juta warga yg belum melakukan perekaman, semoga bisa mengakhiri gonjang-ganjing tsb

    Reply

Tulis tanggapan anda:

%d bloggers like this: