Benang Kusut Daftar Pemilih

Tulisan ini diulas sebagaimana menjadi refleksi atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi 2017, yang pada tahun selanjutnya Kabupaten Bekasi akan melanjutkan proses politik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018. Refleksi pemutakhiran daftar pemilih pada pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi ini dibuat sebagai bahan pemutakhiran yang lebih baik pada pemutakhiran data pemilih pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2017.

Memutakhirkan daftar pemilih sama rumitnya dengan memperbaiki benang yang kusut. Untuk memperbaikinya harus dengan ketelitian yang tinggi juga sistematis, dengan begitu dapat dipergunakan kembali untuk merajut. Sama halnya dengan benang kusut, ketika daftar pemilih belum dimutakhirkan dengan baik bisa dipastikan proses pemilu juga mengalami potensi-potensi pelanggaran pemilihan umum.

Sebagai bentuk Negara yang demokratis pemilihan kepala pemerintahan menjadi agenda penting guna mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dalam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum (pemilu) yang bebas, jujur dan adil. Demi  menghasilkan  kualitas daftar  pemilih,  dalam hal ini KPU sebagai lembaga yang mempunyai wewenang atas pemutakhiran data pemilih dan Panwaslu sebagai lembaga untuk mengupayakan pencegahan dan pengawasan untuk memastikan  semua  pemilih  terdaftar dalam daftar  pemilih  tetap  (DPT)  melalui  mekanisme  pemutakhiran mulai dari adanya sinkronisasi Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilihan (DP4). Lembaga Penyelenggara teknis wajib memastikan  akurasi  data  pemilih  sesuai dengan kondisi faktual pemilih dan tidak ada lagi pemilih ganda. Semakin kecil jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, maka bisa dikatakan kualitas daftar pemilih semakin baik. Pasalnya,  dari  pengalaman  pemilu-pemilu  sebelumnya  akurasi  data pemilih diragukan atau tidak termutakhirnya DPT dengan baik sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilu dan melemahkan  legitimasi  hasil  pemilu.

Dengan begitu Panwaslu sebagai lembaga yang mempunyai peran pengawasan dalam hal ini pemutakhiran data pemilih melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengawasan. Pemutakhiran data pemilih menjadi tahapan yang sangat sentral dalam tahapan pilkada karena daftar pemilih menjadi pintu masuk indikasi-indikasi pelanggaran pemilu. Selain itu upaya pengawasan tersebut adalah juga memastikan hak konstitusional masyarakat yaitu hak memilih dan dipilih juga dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya pengawasan pemutakhiran data pemilih dimulai pada pengawasan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaiki (DPSHP), sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pada saat pemungutan suara dimutakhirkan juga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Pada pelaksanaannya pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebagai pintu utama sebuah pelanggaran-pelanggaran pemilu harus mempunyai langkah-langkah antispatif dan upaya-upaya preventif dalam sebuah nilai pengawasan. Frame pengawasan harus didasarkan pada pencegahan agar pelanggaran-pelanggaran yang tidak terjadi kembali dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Untuk itu yang perlu tegaskan kembali ialah bahwa masyarakat bukan lagi menjadi objek dalam sebuah proses pelaksanaan pemilihan umum, lebih dari itu masyarakat memposisikan sebagai subjek agar proses pemilihan umum berjalan dengan kepastian partisipasi suksesi pemilu. Dengan demikian dalam partisipasi tersebut pada proses pemutakhiran data pemilih dapat sempurna dijalankan dengan baik. Kemudian dalam proses ini pula keterlibatan masyarakat terhadap proses pemutakhiran harus menunjang keikutsertaan yang aktif.

Pada tahap pemutakhirannya dimulai dengan daftar pemilih dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaiki (DPSHP), sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) partisipasi masyarakat dibutuhkan pada pengumuman masing-masing tahapan tersebut. Untuk itu masyarakat setidaknya aktif dalam setiap tahapan tersebut demi mutakhirnya proses Data Pemilih, Pemilihan Umum yang sempurna dan perlindungan bagi hak masyarakat untuk dipilih dan memilih.

Dari tahapan tersebut penyelenggara dan pemerhati pemilu mesti mempunyai formula yang baik dalam pemutakhiran daftar pemilih agar proses pemilu mampu menuju kearah demokratisasi yang berkeadilan. Dengan begitu proses pemilihan umum mampu melahirkan pemimpin yang baik. Karena pemerintahan yang baik berasal dari proses pemilu yang baik.