Diskusi dan Launching Buku “Gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia”

Jakarta, jagatngopi.com–Pustaka Compass kembali melauncing buku terbarunya berjudul “Gerakan Politik HTI, Mampukah Menjadi Gerakan Dakwah ?” Karya Sofiuddin M.Pd., Selasa (13/6/2017) di Islam Nusantara Center (INC). Buku ini membuktikan bahwa di balik gerakan dakwahnya, HTI menjalankan gerakan politik. Kegagalan HTI dalam memahami NKRI dan Pancasila. Sekaligus menawarkan Solusi menyikapi keberadaan HTI ini.

Sebagaimana dalam sambutannya, Sofiuddin mengatakan “apakah HTI ini gerakan dakwah atau gerakan Politik, mengutip guru saya KH Hasyim Muzadi, HTI jika dilihat dari gerbong-gerbongnya adalah gerakan dakwah, yakni melihat dari pergerakan pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuannya. Dan materinya mengarah pada keinginan mendirikan khilafah di Indonesia. Tapi dilihat dari lokomotifnya  itu ternyata bermuatan gerakan politik.  Gerbongnya gerakan dakwah, lokomotifnya gerakan politik”.

“Saya melihat pernyataan-pernyataan Ismail Yusanto (Jubir HTI) bahwa HTI adalah gerakan politik. Terbukti ketika ditanya para wartawan bahwa HTI itu sebetulnya mau dikatakan sebagai partai politik tapi belum mememenuhi satu dari 4 syarat, yakni Pengkaderan, Agregasi, Artikulasi, syarat keempat ini belum bisa terwujud, yaitu representasi. Makanya disebut partai politik, menurut mereka partai politik minus representasi.” Tambah santri Abah Hasyim Muzadi ini.

Dalam penjelasannya, Sofiuddin mengaku bahwa bukunya tidak hanya sekedar menyikapi fenomena rencana pembubaran HTI belakangan ini, tapi sudah dimulai dari tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2007 di Malang. Ia terlibat dalam diskusi-diskusi dan aktivitas HTI lainnya. Dalam bukunya tersebut, panjang lebar ia mengungkapkan latar belakang sejarah munculnya HT, khususnya di Indonesia. Diperkuat dengan data yang ia dapat sejak menjadi staf di Watimpres.

Menjawab pertanyaan bagaimana gerakan dakwahnya? Ia mengatakan “Ini mirip dengan dakwahnya orang-orang NU, karena banyak kader HTI adalah orang NU. Tapi saya belum tahu orang HTI yang kembali pada NUnya secara ideologi.”, pungkas Ketua Puslitbang dan dosen bidang Pemikiran Islam dan Civic Education di Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur’an (STKQ) al-Hikam Depok ini.

Acara launching ini juga mengundang beberapa pembicara untuk mendiskusikan isi buku setebal 192 halaman. Diantaranya adalah KH. Abdul Mun’in Dz (Wasekjend PBNU), Abdul Rohman (Sekjend PP. GP. Ansor), Ust. Hilmi al-Siddiqy al-‘Araqy (Staf Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI Bagian Sosial Keagamaan). Dan dimoderatori oleh wartawan senior NU Online, A. Khoirul Anam (Kandidat Doktor Pasca UIN Jakarta).

Menguatkan penjelasan Sofiuddin, Kiai Mun’im sebagai pelaku sejarah, mengatakan “sama seperti yang lain, Hizbut Tahrir itu Partai Politik. Bukan jamaah bukan golongan, itu inti dan kuncinya.”

Kemudian, menurut Kiai Mun’im, ketika HTI mengalami kesulitan perkembangan di Indonesia, ia berkamuflase melalu berbagai kegiatan. Walaupun dalam dakwahnya tidak Wahabi. “Sehingga tidak menimbulkan ketegangan dalam dakwahnya. Kalau Wahabi pasti sudah berkonfrontasi dengan Ahlussunah wal Jamaah Nahdliyah dan Pesantren”, tandasnya.

Tapi secara politik, sangat mengusik NU. Ini ditandai dengan muncul HTI secara terbuka era pemerintahan SBY, NU mengkritik keras. “sampai kita mendata satu persatu, kita pecat. Ini berbahaya, bukan benci sama orangnya, tapi kita kasihan warga NU yang terseret gerakan ini. Karena sudah bersentuhan dengan dasar negara”, pungkasnya.

Sedangkan Abdul Rohman atau yang lebih dikenal dengan Adung, lebih melihat dari perspektif gerakan pemuda. HTI pada awal-awal muncul di kampus-kampus. Saat itu belum ada desakan pembubaran atau penolakan. Karena masih sebatas wacana akademik atau tahap edukasi. 

“Ada dua kelompok besar dan strategis yang menjadi target HTI, yaitu kelompok terpelajar dan TNI-POLRI. Walaupun belum pada gerakan makar, tapi jika dibiarkan akan sangat berbahaya’.