Djan Faridz Minta Pengadilan Perintahkan Kemenkumham Ikuti Keputusan MA

Jakarta-jagatngopi.com- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Farid untuk kali sekian meminta kepada Menteri hukuk dan HAM (Menkumham) Yassona Laoly untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 504/TUN/2015 berkenaan dengan dualisme kepemimpinan partai tersebut.

Djan menegaskan bahwa keputusan MA telah inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap,  oleh karenanya Menkumham semestinya mematuhi keputusan tersebut

Seperti diketahui PPP kubu Djan Faridz telah melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan permohonan eksekusi digelar pada Rabu (9/8). Melalui upaya hukum tersebut, PPP Djan Faridz meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham melaksanakan keputusan MA secara sempurna dan benar.

 “Kita ke pengadilan ini meminta pengadilan untuk memerintahkan Menkumham melaksanakan mengeksekusi keputusan MA secara sempurna dan benar,” tegas Djan Faridz, Sabtu (12/8).

Djan melanjutkan bahwa proses peradilan itu terjadi sebab putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504K/TUN/2015 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Menkumham.

“Saya kira penting. Saya mengumumkan Kemkumham itu melaksanakan keputusan MA No 504 sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang,” lanjutnya.

Djan Faridz juga menegaskan PPP kubunya siap melakukan langkah hukum jika putusan MA tersebut tidak segera dilaksanakan. “Siapa itu yang tidak melaksanakan itu? Menteri. Kalau dia tidak segera melakukan. Lawyer (kuasa hukum) saya pasti akan mengajukan gugatan hukum,” terang Djan Faridz.

Di lain pihak pengacara senior yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP, Humphrey Djemat menyatakan, Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017 telah memberikan kekuatan dan dukungan terhadap kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Djan Faridz. dalam putusan PK tersebut dinyatakam secara tegas bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengesahan PPP dikembalikan kepada putusan Mahkamah Partai PPP yaitu putusan Nomor 49 tanggal 11 Oktober 2014.

“Sedangkan mengenai kepengurusan Muktamar Surabaya M. Romahurmuziy dalam PK tersebut dinyatakam tidak sah dan juga telah dicabut berdasarkan keputusan kasasi nomor 504 PTUN,” lanjut Humphrey.

Selain itu dalam suatu keputusan yang telah dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara selalu tercantum klausula yang berbunyi, ‘keputusan ini dapat diperbaiki, apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan’.

“Berdasarkan hal tersebut, Menkumham dapat mencabut SK Muktamar Pondok Gede terhadap kepengurusan Romahurmuziy yang telah dikeluarkannya karena adanya kesalahan atau kekeliruan tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” pungkas  Humphrey.

 

 

Tulis tanggapan anda: