DPD semestinya difungsikan sebagai vertical balance dari DPR

Lembaga Pengkajian MPR menyelenggarakan Simposium Nasional “Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah : Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI” di Jakarta, 4 Oktober 2017. Selain dari Lembaga Pengkajian MPR sendiri, simposium tersebut dihadiri pembicara dan peserta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta sejumlah anggota DPD, DPR dan beberapa kepala daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Farhan Hamid dari Lembaga Pengkajian MPR menegaskan keadilan dan keselarasan dalam pelaksanaan otonomi daerah menuntut partisipasi dan keterlibatan semua pihak, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga politik, DPD berusaha memastikan bahwa apa yang dilakukan adalah penting dimata publik. Dari perspektif politik, kekuasaan itu harus diperjuangkan, bukan hanya diperdebatkan. Peran DPD dalam konteks otonomi daerah sangat jelas, yaitu merepresentasikan aspirasi daerah. Kewenangannya sebagai vertical balance semestinya difungsikan agar tidak sekedar bersifat konsultatif.

Fenomena ketidakadilan antara tergambara dalam PDRB, yang menurut Gubernur Sulawesi Syahrul Selatan hanya 12 % untuk kawasan timur. Sedangkan Sekjen Kemendesa Anwar Sanusi mengungkapkan, meskipun dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, namun pelaksanaannya diharapkan bersifat padat karya. Materialnya juga diusahakan dari desa itu sendiri sehingga dana tersebut tidak keluar dan bisa bergulir di desa. Melalui skema ini, dana desa diharapkan dapat mengungkit ekonomi perdesaan.

Dengan asumsi para anggota legislatif DPR merupakan kumpulan wakil-wakil partai politik, menurut peneliti LIPI Syarif Hidayat, maka mereka tidak akan steril untuk lebih memperjuangkan kepentingan partai politik daripada kepentingan masyarakat umum. Sebagai senat, DPD diharapkan menjadi pengimbang dari DPR, bukan sekedar pelengkap. Masuknya orang-orang politik ke DPD diharapkan dapat memperkuat lembaga ini, bukan sebaliknya malah melemahkan DPD. 

Menanggapi pernyataan anggota DPD Ahmad Muqowwam agar Forum ini harus merekomendasikan adanya UU MPR, UU DPR dan UU DPD yang terpisah. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri hanya menyatakan, dari sisi pemerintah tidak ada masalah, namun yang lebih penting ketegasan mengenai kewenangan DPD. “Bila hanya disebut dapat ikut serta, berarti bisa tidak diikutkan.”*****

Tulis tanggapan anda: