Pembangunan Pulau Palsu Untuk Permukiman Orang China

Di bawah kondisi politik ekonomi Rezim Jokowi kian intens ke Cina, merebak isu pembangunan sejumlah  pulau palsu di teluk DKI Jakarta untuk permukiman orang Cina (RRC). Isu ini juga muncul bersamaan gelombang anti Ahok sebagai Gubernur dan penista agama Islam.

 Kini di teluk Jakarta sedang dibangun sejumlah Pulau Palsu/Reklamasi. Proyek ini dipayungi Gubernur Ahok  kini sudah jadi Terpidana Penista Islam dan dinonaktifkan. Pulau Palsu/reklamasi  ini menjadi isu politik terkait dengan rencana permukiman orang asing dari Cina, termasuk tenaga kerja Cina. Terdapat klaim publik,   pembangunan sejumlah Pulau Palsu ini sebagai upaya untuk memindahkan rakyat Cina ke Indonesia dengan memberi permukiman dan perumahan. Gelombang rakyat Indonesia anti kebijakan pembangunan sejumlah Pulau Palsu ini semakin meningkat dan dinilai sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kelanjutan NKRI.

Pulau Palsu  dibangun di Teluk Jakarta adalah pulau A-Q dengan 10   pengembang.Pulau Palsu  untuk kelas atas, bukan semua kelas. Harga properti  paling rendah  Rp 3,77 miliar  luas bangunan 128 meter persegi dan tanah 90 meter persegi. Dengan harga setinggi ini, siapa  sanggup membelinya?

Semua unit rumah di Proyek Reklamasi diiklankan di Singapura, Taiwan, Hongkong, Macau, Beijing, dan kota-kota lain di Cina. Infonya semua unit sudah habis terjual kepada China Asing.

Issue Pulau Palsu kian hangat kembali sejak Paslon Anies-Sandi dlm kampanye Pilgub DKI berjanji akan menghentikan program tsb. Tapi, satu hari pemungutan suara dan Paslon Anies-Sandi menang, langsung Menko Maritim tegaskan akan ambilalih program itu dan ditetuskan. Bahkan, diklaim jangan karena satu orang (Anies)  program itu dihentikan. Juga menantang adu data ke publik.

Reaksi publik cukup kencang kawan tawaran Menko Maritim ini.

Pd  16 Mei 2017 IRESS dan MPR adakan Seminar ; Stop Program Reklamasi Teluk Jakarta” dgn Keynote speech M.Amien Rais (UGM).  Pembicara al. Muslim Muin (ITB), Sri Bintang Pamungkas (UI), Irvan Pulungan, M Ramli, Marwan Batubara (IREES), dan Hanafi Rais (Wakil Ketua zko. Pada prinsipnya, seminar ini dilaksanakan di Gedung MPR sepakat untuk menolak dan membatalkan program reklamasi/pulau  palsu. Mereka menantang Menko Maritim untuk adu data tentang program Pulau Palsu/reklamasi ini. Sebagaimana Amien Rais tegaskan, jika data Tin  Menko Maritim benar dan menang tanpa reklamasi DKI akan banjir, mereka terima dan ikuti. Tetapi, jika data Tim Amien Rais benar dan dengan reklamasi justru DKI akan banjir, maka program itu harus dihentikan.

(Berniat umroh? Klik http://www.matratour.com

Seminar juga sebagaimana pembicara Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, mengingatkan masalah reklamasi ini harus dilihat upaya penyerahan jalan laut ke Cina. Reklamasi ini adalah rekayasa politik, bukan semata rekayasa ekonomi. Langkah berikutnya, Cina akan menggunakan jalur maritim ini menjadi jalur militer Cina.

Selanjutnya, Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia menegakan,

reklamasi adalah Makar dan penjajahan terhadap Rakyat Pribumi oleh Jokowi dan Para Konglomerat Taipan untuk Kolonisasi Cina (RRC)” di Komnas HAM.

 Pd  17 Mei 2017 mereka laporkan kasus ini

Ke Komnas HAM.

Rezim Jokowi perlu mengelola dan mengendalikan issue politik Pulau Palsu/reklamasi  ini merembet ke isu tindak pidana korupsi reklamasi elite kekuasaan parpol  penguasa. Jika isu korupsi merebak, maka dampak negatif besar akan melanda eksistensi kekuasaan Rezim Jokowi itu sendiri. Gelombang suara kritis ttg pembangunan Pulau Palsu ini, jika Rezim Jokowi tidak cepat2 hentikan, bagaimana pun akan bergeser issue korupsi mengaitkan elite kekuasaan. Persoalannya bukan lagi masalah Pulau Palsu, tetapi pertarungan kekuasaan negara.

Oleh

MUCHTAR EFFENDI HARAHAP

(NSEAS: Network for South East Asian Studies)

Tulis tanggapan anda: