FSB Adakan Bedah Perppu No. 2/2017

Pro kontra terbitnya Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berkembang di khalayak umum beberapa hari ini, direspon Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) Halal bi Halal dan Dialog Kebangsaan dengan tema Membedah Perppu No. 2/2017 Kamis (20/7/2017) di Rumah makan Warung Daun, Cikini Jakarta Selatan,

Acara yang dihelat sebagai wujud pengabdian FSB kepada masyarakat itu dihadiri 60 peserta dengan  menghadirkan pembicara KH. Taufik Damas, Erfandi dan Dwi Winarno, yang membedah Perppu dari sudut pandang keahliannya masing-masing.

Erfandi dalam pemaparannya menyatakan bahwa Perppu baru tahap awal sebelum terbitnya undang-undang dan sesungguhnya Perppu bukan untuk HTI saja, tetapi organisasi apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Perppu baru tahap awal, nanti akan di bahas undang-undang.  Perppu bukan buat HTI, tapi untuk semua ormas. Undang-undang di terbitkan sebaai alat rekayasa Sosial, untuk mengatur kehidupan berbangsa & Bernegara. Pemerintah saat ini berkewajiban menjaga NKRI dari ancaman Disintegrasi. Dengan aturan yang di terbitkan oleh pemerintah, itu merupakan upaya untuk menjaga NKRI” demikian kata erfandi dalam pemaparannya.

Sedangkan Dwi Winarno lebih menyoroti pada sikap HTI yang harus kompromistis dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Dwi menyatakan bahwa Perppu adalah bagian dari upaya jokowi menangkal radikalisme.

“Kalau tidak ingin kompromi, ya harus bubar. Jihad bukan cuma perang, tapi lewat pendidikan. Harus ada komunikasi antara HTI dengan pemerintah. Saat ini Jokowi berhasil merealisasikan aturan untuk menangkal Radikalism, bisa kita lihat, Jokowi jadi pembicara di Forum G-20 di Jerman, yang menjadi kekuataan Indonesia saat ini adalah bahwa, Indonesia mampu menangkal Radikalisme. Sebenarnya dengan terbitnya Perppu, merupakan bentuk Negoisasi pemerintah terhadap HTI” jelas Dwi.

Pada bagian lain Taufik Damas menyoroti tentang tidak ada kewajiabn untuk menggunakan khilafah sebagai system bernegara.

“tidak ada kewajiban untuk mendirikan khilafah kerana era sekarang Presiden adalah seorang khilafah. Makna khilafah sudah berkembang. Pada zaman Nabi tidak pernah mendengungkan khilafah dengan al-Quran dan al-Hadits sebagai dasar. Akan tetapi yang digunakan oleh nabi adalah piagam madinah, yang merupakan kesepakan antar muslim dengan masyarakat madinah saat itu”. Papar Taufik.

Lebih lanjut Taufik menyimpulkan bahwa HTI cuma memahami al-Qur’an dan al-Hadis tidak menggunakan kaidah keilmuan para ulama, seperti Nahwu Sorof, Ushul Fiqh, Tafsir dan Logika.

Tulis tanggapan anda: