FKDT Menuntut Pencabutan Permendikbud tentang 5 Hari Sekolah

Jakarta–jagatngopi.com–Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) menolak dan menuntut Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mencabut peraturan 5 hari sekolah. Demikian disampaikan dalam siaran pers yang diterima jagatngopi.com (6/7/2017).

Dalam keterangannya, setelah mengkaji dan menelaah kebijakan 5HS (5 Hari Sekolah) yang didasarkan atas Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah dan mulai efektif diselenggarakan pada tahun ajaran 2017/2018, FKDT menilai banyak persoalan yang akan ditimbulkan.

Penolakan dan penuntutan pencabutan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan sejumlah regulasi, seperti UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 23/2014 tentang Otonomi Daerah, PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PP 19/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2oo8 Tentang Guru, Kepres 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja, dan sejumlah regulasi lainnya, termasuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

2. Permendikbud 23/2017 sangat berpotensi mematikan layanan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang telah hadir sebelum Indonesia ini lahir, seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran, dan lain-lain.

3. Permendikbud 23/2017 akan mendorong tumbuh suburnya pendangkalan dan radikalisasi agama di sekolah.

4. Permendikbud 23/2017 sangat tidak aplikatif dan tidak mencerminkan karakteris pendidikan di Indonesia.

5. Kemendikbud sebaiknya lebih berkonsentrasi pada penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kompetensi guru sehingga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, sehubungan dengan penolakan ini, FKDT meminta kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 dan tidak menerapkannya mulai tahun ajaran 2017/2018 ini. Jika tidak dilakukan pencabutan, seluruh komponen Madrasah Diniyah Takmiliyah dan stakholder pendidikan akan melakukan demonstrasi secara masif. Demikian dijelaskan dalam siaran persnya.

 

 

Tulis tanggapan anda: