GNPF-MUI Sebaiknya Membubarkan Diri

Oleh: H. Matin Syarkowi

(Ketua PCNU Kota Serang)

 

Di dalam Negara Demokrasi, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang. Tentu saja Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila dalam mengejawantahan demokrasi beriringan dengan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini menunjukan, bahwa berdemokrasi juga wajib menyandarkan pada hukum. Soal Hukum ini wajib ditaati oleh seluruh elemen bangsa, setiap warga negara tanpa terkecuali. Mengapa harus tunduk pada hukum, karena inti dari hukum adalah untuk mencegah terjadinya kemafsadatan ke arah terciptanya kemashlahatan (درءالمفاسد وچلب المصالح)

Seperti kita tahu bersama, bahwa sejak Pilkada DKI kegaduhan “politik” seolah belum berhenti sampai saat ini. Fatwa MUI soal penistaan terhadap agama oleh Ahok telah melahirkan GNPF-MUI, walaupun GNPF tersebut bukan pyur bentukan MUI. Sampai dengan sudah divonisnya kasus penistaan agama ternyata keberadaan GNPF-MUI sebagai organ taktis masih terus dijadikan “alat” untuk suatu gerakan politik. Jargon yng diusung dari awalnya Pembela Fatwa MUI menjadi bertambah “Bela Agama dan Ulama”. 

Nama organ taktis GNPF-MUI sepertinya terus dipelihara dan dijadikan alat klaim “pemersatu Ummat Islam”. Soal jargon ini sepertinya tidak ada yang patut dipersalahkan. Akan tetapi di tingkat operasionalisasinya tidak sedikit menimbulkan masalah. Di bawah ini saya mencoba melihat permasalahan negatif yang muncul akibat dari organ taktis GNPF-MUI. Di antaranya sbb:

1. GNPF-MUI rentan menjadi alat politik pihak-pihak yang berkepentingan yang berbasis sentimen Agama dan atau SARA. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi keutuhan keberagamaan NKRI.

2. Issue bela Agama dan Issue Bela Ulama menjadi trend. Dampak lanjutan yang timbul adalah istilah agama dan Ulama dijadikan “issue strategis” untuk melemahkan institusi hukum. Faktanya issue tersebut diidofatkan kepada istilah kriminalisasi ulama. Pertanyaanya yang banyak muncul di daerah adalah Ulama yang bagaimana?. Issue ini sangat rawan memecahbelah antar ummat dan interummat beragama. Persoalan agama dari aspek Aqidah nyaris tdak ada perdebatan yang serius. Demikian pula dalam konteks Ibadah. Tetapi dalam konteks pandangan muamalah (termasuk di dalamnya soal pandangan ideologi politik) di samping banyak perbedaan tetapi juga rawan perpecahan. 

Contoh kasus soal pembubaran HTI sebagai perkumpulan yang dalam hal visi dan misi besarnya adalah “mendirikan Khilafah Islamiyah” jelas sangat rentan merusak tatanan yang sudah ada dan berpotensi menimbulkan kemafsadatan. Celakanya karena issue bela agama dan ulama secara masif terus digulirkan pada ahirnya bagi elemen ummat Islam yang justru mendukung pembubaran HTI karena melihat persoalan ideologi politiknya dianggap memecah belah Ummat Islam. Demikian pula ketika misalnya seseorang tersandung dugaan pelanggaran hukum, GNPF-MUI dijadikan alat untuk membangkitkan semangat memperlemah institusi hukim dengan memunculkan issue “kriminalisasi ulama”. Padahal faktanya di Indonesia ini terlalau banyak Ulama yang sehingga terlalu kecil apabila istilah kriminalisasi ulama tersebut dinisbatkan hanya pada sosok-sosok individu tertentu. 

3. Persoalan Pengawal Fatwa ini saya fikir berlebihan jika fatwa itu harus dikawal. Sebab Fatwa itu hanyalah pendapat Ulama yang tidak mengikat sebelum menjadi Ijma dalam arti menjadi peraturan perundang-undangan. Sebabnya lagi, terlalu banyak fatwa-fatwa ulama kalau memang toh fatwa itu harus dikawal.

Persoalan fatwa MUI ini, baik dalam pengertian syar’i maupun kaitan korelasinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dibuatkan pedoman-pedoman khusus agar fatwa tersebut tidak menimbulkan apatisme di tengah kehidupan ummat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sy menyarankan:

1. Para Tokoh pendiri GNPF-MUI sebaiknya mengevaluasi keberadaan organ taktis ini untuk menghindari kemafsadatan. Fakta menunjukkan dari gerakan GNPF-MUI muncul pula istilah Alumni-Alumni.

2. GNPF-MUI rawan dan rentan dijadikan kendaraan baru bagi pemikiran-pemikiran radikal dan anti Pancasila.

3. GNPF-MUI rawan dan rentan dijadikan kendaraan bagi orang-orang tertentu yang justru hendak memecahbelah ummat islam khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya.

Saya juga menghimbau kepada Ummat Islam untuk kembali kepada rumahnya masing-masing. Yang NU kembalilah ke NU, yang Muhammadiyah kembalilah ke Muhammadiyah dan seterusnya dan termasuk yang FPI kembalilah kepada FPI. Dan semunya yang saya sebut mari kita bersatu merawat negeri kita tercinta ini dengan penuh kedamaian.

Khusus kepada para santri, mari kita kembali ke tempat belajar. Kalau saja mau bertafakur justru para santri itulah anak bangsa yang sedang berjihad sabilillah bela agama dan ulama. Para santrilah yang akan meneruskan Ilmu-ilmu para Ulama.

Semua itu bukan berarti demo tidak boleh, hanya saja Insya Allah kita yakin bahwa kita sbgai masyarakat tugas kita mengingatkan dan yang paling hindari sikap berlebihan.

Wallahu’alamu Bishowab.