Hisbiyah Rachim: Islam Rahmatan lil Alamin Harus Dibumikan di Indonesia

Jakarta, jagatngopi.com– Pernyataan tersebut disampaikan Hisbyah Rachim, Ketua Muslimat NU DKI, saat menyambut di hadapan peserta pengajian rutin kitab Al Ghorotul Imaniyah Fi Raddi Mafasid At Tahririyah Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) di majelis taklim Darus Sakinah Jl. Satria VII Ujung Menteng RT 005/02 Kec Cakung Jakarta Timur (20/9).

“Islam Rahmatan Lil Alamin adalah Islam yang harus terus dibumikan di Indonesia. Dengan nilai yang rahmatan lil alamin, kita bisa menerima perbedaan, toleran, dan saling melengkapi.” Jelas Hisbiyah.

Hisbiyah juga menuturkan tentang pentingnya memahami, mengembangkan Islam dan kebangsaan di mana keduanya saling berkaitan (sinergi). Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta dari PPP tersebut juga berpesan kepada peserta pengajian untuk terus memantau keluarga, kerabat, tetangga, dan lingkungan setempat supaya terhindar dari bahaya keimanan yang dianut oleh Hizbuttahrir.

Di lain sesi, dihadapan 60 peserta pengajian, KH. Taufiq Damas yang didaulat menjadi pemateri pengajian salah satunya mengulas tentang perbedaan NU dan HTI yang begitu mencolok khususnya berkenaan dengan Pancasila.

“NU dan HTI sangat jauh perbedaannya. NU menerima Pancasila, dan menilai bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Sedangkan HTI menolak Pancasila. Maka kita semua perlu mendukung Perppu yang dikeluarkan Presiden tersebut.” Terang Taufiq.

Taufiq menjelaskan bahwa dalam kitab Al Ghorotul Imaniyah Fi Raddi Mafasid At Tahririyah terungkap Hizbuttahrir membolehkan berijtihad tanpa menggunakan ilmu.

“Dalam Kitab ini, Hizbuttahrir membolehkan berijtihad tidak menggunakan ilmu. Tidak perlu paham bahasa Arab, Nahwu Shorof, Fiqh, bahkan ushul fiqh, asbabunnuzul dan seterusnya”. Pungkas Taufiq.

2 thoughts on “Hisbiyah Rachim: Islam Rahmatan lil Alamin Harus Dibumikan di Indonesia

  • October 7, 2017 at 12:03 pm
    Permalink

    HUBUNGAN SYARIAT DENGAN POLITIK TATA NEGARA

    Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarkatuh
    Islam menganut prinsip kesatuan antara perkara agama dengan perkara dunia. Artinya, keduanya harus berjalan seiring karena keduanya berasal dari Pencipta yang sama.

    Agama Islam dirumuskan oleh Allah, urusan dunia juga tak lepas dari taqdir Allah. Bila agama menggunakan peraturan Allah, dan urusan dunia menggunakan pikiran manusia, niscaya keduanya tidak bertemu.

    Ada dualisme kepentingan. Masalahnya, kepentingan manusia identik dengan analisis yang dangkal, terpengaruh dengan situasi yang berkembang, emosi bahkan hawa nafsu.

    Sementara kepentingan Allah dibingkai dengan sifat-sifat Maha Sempurna; adil, bijaksana, lengkap, tidak memberatkan manusia, berlaku lintas masa, lintas generasi, lintas suku dan ras, dan sempurna mencakup seluruh persoalan hidup manusia.

    Sekularisme tidak diakui dalam Islam.
    Sekularisme sama dengan membodohkan Allah dalam hal mengatur dunia – na’udzu billah min dzalik – dan menganggap Islam tidak lengkap karena hanya bisa mengatur urusan akhirat.

    Aqidah sekularisme sama kafirnya dengan aqidah komunisme, demokrasi, hindu, budha, kristen, yahudi dan aqidah kafir lain.

    Rasulullah saw – sebagai sosok ideal dalam menerjemahkan teori Islam di alam nyata – menjadi orang pertama yang mencontohkan konsep kesatuan antara agama dan dunia.

    Rasulullah saw menjadi kepala negara sekaligus seorang nabi. Perpaduan dua puncak jabatan pada jalur masing-masing.
    Karir tertinggi jalur dunia adalah menjadi kepala negara atau presiden. Sementara maqom tertinggi jalur syariat adalah jabatan sebagai nabi atau rasul.
    Semua jabatan syariat seperti ulama, mufti, mujahid, qodhi, kyai dan sebagainya berada di bawah jabatan nabi.

    Fakta ini memberi isyarat bahwa Islam bisa berpadu dengan dunia. Atau dengan paradigma iman; Islam harus ditampilkan menyatu dengan pengaturan dunia.

    Jika realitas belum menampakkan fakta seperti itu, wajib diperjuangkan agar menyatu, seperti yang ditampilkan oleh Rasulullah saw semasa hidupnya.

    Maka jawaban singkat untuk pertanyaan, bagaimana Islam mengatur hubungan antara syariat dengan politik negara, adalah keduanya harus melebur dalam satu manajemen dan kepemimpinan.

    Mahkamah untuk mengadili perkara syariat juga mahkamah untuk mengadili perkara dunia. Rujukan hukum perkara syariat adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan rujukan yang sama harus dipakai untuk urusan dunia.

    Peraturan aurat ketika melaksanakan syariat, juga peraturan aurat ketika bekerja di bank, perkantoran dan ketika olah raga.

    Tidak boleh ada ada istilah pengadilan agama, dan pengadilan negeri. Tidak boleh ada aturan busana ketika shalat (mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah), tapi ada aturan lain ketika bermain volley atau senam (mengacu kepada kesepakatan tidak resmi secara internasional). Apakah ada ketentuan baku bahwa wanita bermain volley hanya boleh memakai celana dalam dan kaos ketat?

    Keharusan untuk menyelenggarakan politik negara dengan syariat merupakan fakta sejarah pada zaman nabi dan para khalifah sesudahnya yang tak bisa dibantah.

    Yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana jika politik negara tidak diatur dengan syariat, seperti kasus kita saat ini? Apa hukumnya?
    Bagaimana kita – sebagai rakyat – menempatkan diri? Kewajiban kita apa? Solusinya bagaimana? Dan seterusnya.

    Dalil yang mengharuskan penyatuan syariat dengan politik negara diantaranya:
    Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan sejauh-jauhnya”. – QS 4/An-Nisa: 60

    Ayat ini membantah klaim keimanan seseorang jika masih berhakim dengan thaghut. Sebab hati seorang mukmin tidak bisa mendua; beriman kepada kitab Allah sekaligus berhakim kepada thaghut.

    Kalau berhakim kepada thaghut, berarti keimanannya kepada kitabullah batal. Sebaliknya, jika ia beriman kepada kitabullah, pasti tidak mau berhakim kepada thaghut. Tidak ada partisi di hati orang beriman.

    Thaghut berasal dari kata tughyan, melampau batas kewenangan. Seorang mukmin dilarang untuk memutuskan hukum – ketika dalam posisi sebagai hakim – dengan hukum thaghut karena batas kewenangannya hanya boleh menggunakan hukum Allah.
    Ia juga dilarang mencari penyelesaian hukum – ketika dalam posisi terbelit kasus hukum – kepada hukum thaghut, sebab batas kewenangannya hanya boleh mencari penyelesaian hukum dengan hukum Allah.

    Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. – QS 4/An-nisa: 65

    Ayat ini juga memberi syarat agar klaim keimanan seseorang diakui Allah. Syarat-syarat itu adalah:
    Menjadikan Rasulullah saw sebagai pemberi keputusan hukum ketika terjadi konflik antar elemen masyarakat, baik individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Tidak berpaling kepada selain Rasulullah saw.

    Tidak ada keberatan sedikitpun dalam hati ketika keputusan telah dikeluarkan.
    Keputusan bisa memenangkan kita, bisa pula mengalahkan kita. Terhadap kedua kemungkinan itu, ia lapang dada sebab Rasulullah saw dalam memutuskan perkara dibimbing wahyu.

    Kepasrahan dan nrimo terhadap keputusan hukum Allah meski merugikan. Seperti pasrahnya nabi Ismail menerima keputusan harus disembelih oleh ayahnya, Ibrahim as. Atau seperti kepasrahan jenazah di tangan orang yang memandikannya dan merawatnya. Diam pasrah total tak bergerak sedikitpun, apalagi protes. Menggerakkan ujung jarinya dengan sekali gerakan saja bisa menggegerkan prosesi, apalagi bangkit dan melawan orang yang memandikan dan merawatnya.

    Negara Tidak Menggunakan Syariat Sebagai Hukum Positif
    Polemik hangat yang hingga kini masih ramai diperdebatkan adalah tentang ayat :
    Artinya: Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka adalah orang-orang kafir – QS. 5/Al-Maidah: 44

    Syaikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah – semasa hidupnya menjadi anggota majlis fatwa Saudi Arabia – berkata:
    Adalah tidak logis Allah menamakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah sebagai kafir tapi sejatinya ia tidak kafir.
    Tapi yang benar, si pelaku jatuh sebagai kafir secara mutlaq (sebutan umum), baik kafir secara amal atau kafir secara aqidah[1].

    Perbedaannya, kafir secara aqidah menyebabkan pelakunya dianggap keluar dari Islam. Sementara kafir secara amal, pelakunya hanya dianggap maksiyat atau fasiq, oleh karenanya tidak dipandang keluar dari Islam.

    Kekafiran secara aqidah meliputi beberapa bentuk:
    Pelaku bersikeras menolak keabsahan hukum Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada perbedaan pendapat akan kafirnya orang ini.

    Tidak menolak keabsahan hukum Allah dan Rasul-Nya, tapi meyakini bahwa hukum non-syariat lebih baik, lebih lengkap dan lebih sempurna.

    Tidak menganggap hukum non-syariat lebih baik, tapi sekedar menganggap sama baiknya dengan hukum syariat. Ketiga bentuk ini pelakunya menjadi kafir dan keluar dari Islam.

    Tidak menganggap hukum non-syariat sama atau lebih baik dibanding hukum syariat, tapi sekedar menganggap boleh memutuskan hukum yang berbeda dengan hukum syariat. Hukumnya sama dengan tiga bentuk di atas, sebab ia menyakini bolehnya sesuatu yang secara nyata haram, yaitu berhukum dengan sesuatu yang berbeda dengan hukum Allah.

    Yang paling berbahaya dari bentuk-bentuk sebelumnya, berhukum dengan kompilasi hukum racikan dari berbagai sumber hukum seperti hukum Perancis, Belanda, Amerika, Inggris, Islam, Yahudi, Nasrani, muatan hukum lokal, tradisi dan sebagainya.
    Semuanya diramu menjadi satu, dengan nama baru. Tidak ada pembatal syahadat yang lebih berbahaya dibanding hal ini, sebab memberi kesan lebih bisa menampung berbagai unsur kepentingan yang ada di tengah masyarakat dibanding hukum syariat yang ruang lingkupnya terkesan hanya untuk kalangan rakyat muslim.

    Bahkan banyak umat Islam yang meyakini hukum ramuan seperti ini lebih baik, lebih lengkap, lebih sempurna dan – yang lebih berbahaya – lebih fleksibel dibanding hukum syariat.
    Hukum syariat cenderung tegas dan kaku, sementara hukum ramuan bisa luwes disesuaikan kebutuhan, anggapnya.

    Berhukum dengan acuan mitos dan tradisi suatu masyarakat yang sudah berakar kuat turun temurun. Tindakan ini sama dengan membenci dan menolak hukum syariat. Oleh karenanya pelakunya tergolong kafir secara aqidah, sama dengan bentuk-bentuk sebelumnya.

    Adapun bentuk kedua, kufur amali (kafir secara amal, bukan aqidah).
    Kafir jenis ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Atau dalam istilah Ibnu Abbas ra: ( كفر دون كفر ) Kafir yang tidak sampai kafir.

    Kekafiran jenis ini terjadi jika seseorang memutuskan hukum pada sebagian kasus dengan keputusan yang berbeda dengan yang semestinya sesuai syariat, dengan kriteria sebagai berikut:
    Negara menganut sistem hukum tunggal berupa hukum syariat yang menjadi acuan semua paktek peradilan yang ada.
    Dalam mengeluarkan vonis yang tidak sesuai dengan syariat tersebut, pelaku melakukannya karena dorongan syahwat atau hawa nafsu.
    Pelaku tetap meyakini bahwa yang benar adalah versi yang semestinya menurut syariat.
    Pelaku menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa ia sedang melakukan maksiyat kepada Allah.

    Misalnya, seorang hakim mendapati putranya mencuri yang jumlahnya sudah mencapai nishab untuk dipotong tangannya. Karena dorongan kasih sayang, ia membuat vonis yang lebih ringan dari yang semestinya menurut syariat, misalnya dengan cambukan. Ketika mengeluarkan vonis ini, ia sadar ia melakukan maksiyat kepada Allah, tapi ia juga tak kuasa menolak bisikan hati kecilnya untuk meringankan hukuman anaknya sendiri karena dorongan kasih sayang.

    Orang semacam ini statusnya kafir secara amal atau fasiq atau maksiyat. Bukan kafir yang menyebabkannya keluar dari Islam.
    Tapi yang harus dicatat, hukum acuan yang berlaku secara resmi di negara yang bersangkutan haruslah Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jika tidak, kemungkinan paling logis tetap kafir secara aqidah.

    Suatu negara yang menganut hukum non-syariat, sudah pasti para hakim ketika mendaftarkan diri sebagai hakim, ia tahu bahwa ia bakal terikat dengan hukum non-syariat ketika membuat vonis.
    Ia tak bisa lari dari fakta ini. Oleh karena itu, kemungkinan ia merasa salah ketika mengeluarkan vonis yang tidak sesuai dengan syariat menjadi hilang. Jika ia merasa salah, tentu ia tak mendaftarkan diri dengan pertimbangan pasti ia bakal terikat dengan hukum non-syariat.

    Dengan demikian, duduknya ia di majlis pengadilan sebagai hakim pasti karena ridho terhadap mekanisme hukum non-syariat.

    Ia juga mengharapkan gaji darinya. Ia menjunjung tinggi nilai-nilainya. Dan ia bertanggung-jawab menegakkan supremasinya. Maka, tertutup peluang ia termasuk dalam golongan kufrun duna kufrin. Yang paling logis, para hakim yang bersangkutan terkena kafir secara aqidah, yang berarti telah keluar dari Islam[2].

    Pihak-Pihak yang Terbelit Problematika ini.
    Banyak pihak yang terbelit kekafiran jenis ini. Tentu orang yang masih sehat imannya ingin membentengi diri dari kemungkinan terjerumus ke dalamnya. Dan benteng yang paling depan adalah memahami masalah ini dengan baik, dengan menjunjung tinggi semangat ilmiah dan keteguhan pendirian, tidak terbelenggu oleh rasa takut atau pertimbangan duniawi-manusiawi lain.

    Pihak-pihak tersebut adalah:
    Mutasyarri’ ( المتشرع ). Yaitu orang-orang yang merumuskan konstitusi non-syariat.

    Biasanya mereka disebut anggota legislatif. Mereka ketika bermusyawarah merumuskan konstitusi, jelas dengan pandangan (mind-set) bahwa ia tidak sedang menyimpulkan hukum fiqh yang harus mengacu kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Tapi dengan mind-set bahwa ia mencari mufakat rumusan apa yang paling sesuai dengan tuntutan realitas yang berkembang, dengan mengacu kepada sumber apapun yang penting baik. Sehingga penilaian akal menjadi kunci utama.
    Jika solusi yang mengacu kepada syariat dinilai oleh akal mereka tidak cocok untuk realitas yang ada, maka syariat ditinggalkan.

    Jadi, meskipun produk hukum mereka sama dengan salah satu hukum syariat, pada hakekatnya bukan dilandasi ketundukan kepada syariat, tapi salah satu hukum syariat tersebut kebetulan sesuai dengan pertimbangan akal mereka. Sebab, hukum Belanda pun akan diambil jika kebetulan sesuai dengan pertimbangan akal mereka.

    Supremasi bukan pada syariatnya, tapi pada akalnya.
    Akal berperan sebagai penyaring dan penyeleksi.
    Syariat menjadi obyek yang diseleksi.
    Bukankah sama artinya merampas kewenangan Allah? Adakah kedurhakaan yang lebih besar darinya? Masih bangga menjadi anggota legislatif?

    Mudafi’ (المدافع). Yaitu pihak yang membela hukum non-syariat dan mengawal pelaksanaannya.
    Jika ia membelanya dengan persepsi bahwa hukum non-syariat absah untuk dipraktekkan maka statusnya sama dengan perumus di atas.

    Tapi jika membelanya dengan persepsi bahwa yang benar tetap hukum syariat maka ia munafiq, meski berdalih bahwa pembelaannya itu hanya karena tugas atau profesi.

    Hakim. Yaitu pihak yang melaksanakan hukum non-syariat dalam praktek peradilan.

    Alasan darurat tidak bisa diterima dalam kasus ini, sebab tidak ada paksaan dari siapapun untuk menjadi hakim. Ia kuliah di fakultas hukum kafir (mestinya bergelar SHK, karena alumni fakultas syariah bergelar SHI) dengan sukarela. Ia mengirimkan lamaran menjadi hakim juga sukarela. Dan ia menikmati pekerjaannya dan – terutama – gajinya, baik yang resmi maupun melalui cara siluman.

    Rakyat yang tidak bisa lari dari jerat hukum non-syariat. Tentu tidak semua rakyat terbelit masalah ini, tapi yang ridha (sukarela) dan patuh saja. Hal ini sesuai dengan konsep Nabi saw ketika melihat kemunkaran, bahwa benteng terakhir yang harus ada dan tak bisa ditawar adalah kebencian atau penolakan dalam hati.

    Rakyat harus meletakkan hukum non-syariat sebagai pilihan terakhir, ketika cara-cara menyelesaikan masalah yang sesuai syariat sudah buntu. Inipun semata karena hegemoninya, bukan karena ia lebih hebat.

    Tidak boleh meletakkannya pada pilihan pertama. Dan ketika menerima vonis yang mengacu kepada hukum non-syariat, ia harus membenci dalam hati terhadap vonis tersebut, meski lebih ringan dibanding hukum syariat. Misalnya saat ia mencuri dalam jumlah melebihi nishab, lalu hakim memberinya vonis kurungan setahun, maka ia harus membenci materi vonis tersebut karena tidak mengacu kepada syariat, meski secara manusiawi lebih menguntungkan. Ini memang sulit, tapi tidak ada pilihan lain.

    Rakyat muslim yang hidup di tengah negara dengan sistem hukum non-syariat, hatinya seperti telur di ujung tanduk. Terpeleset sedikit saja karena tergoda untuk ridha dan patuh maka benteng keimanannya telah jebol. Naudzu billah min dzalik.

    Ciri Negara Islam
    “Salah satu indicator” suatu negara digolongkan negara Islam atau negara kafir dapat dilihat dari sistem hukum yang dijadikan acuan resmi.

    Untuk memahami masalah dengan lebih baik, berikut ini tiga kemungkinan sistem hukum yang digunakan suatu negara, dengan menilik pada paradigma dasar yang melandasinya:

    # Paradigma “hukum non-syariat” adalah sumber dari segala sumber hukum negara”.

    Paradigma ini nyata kekafirannya, seperti matahari di siang bolong. Tidak ada basa-basinya sama sekali. Sebuah penentangan yang terang-terangan terhadap hukum syariat.

    Negara yang menganut paradigma hukum seperti ini, digolongkan negara kafir ( negara yang menggunakan hukum kafir ) , meski rakyatnya mayoritas muslim.

    Perlu diperhatikan, penyebutan suatu negara sebagai negara kafir tidak bermakna rakyatnya menjadi kafir. Seperti halnya Rasulullah saw ketika masih hidup di Makkah, tidak menjadi kafir karena tinggal di wilayah kafir.

    # Paradigma “syariat adalah sumber utama hukum negara”.
    Paradigma ini setingkat lebih baik dibanding paradigma pertama, karena ada basa-basinya.
    Kekafirannya terlihat samar-samar, tapi justru itu lebih membius dan menina-bobokan. Paradigma ini belum benar karena hanya menyebut syariat sebagai sumber utama. Artinya, sumber lain masih diberi pintu untuk masuk, meski tidak sebesar syariat.

    Paradigma ini merupakan pencapaian tertinggi upaya menegakkan Islam dengan media Demokrasi, karena memuaskan semua pihak. Tampak Islami, tapi juga tetap demokratis karena masih memberi ruang bagi hukum non-syariat.

    Orang bilang, win-win solution. Tapi bagi Allah, penolakan halus untuk tunduk mutlak terhadap ketentuan syariat-Nya. Banyak negara Timur Tengah menggunakan paradigma hukum seperti ini, karena mayoritas masyarakatnya muslim. Iblis memang berpengalaman panjang menipu manusia. Tapi anehnya, banyak yang tidak sadar menjadi korbannya, hingga kini.

    # Paradigma “syariat adalah satu-satunya sumber hukum negara”.
    Negara yang menggunakan paradigma ini telah memiliki salah satu ciri negara Islam. Paradigma yang selaras dengan paradigma tauhid.
    Pencapaian ini tidak mungkin diraih melalui perjuangan dengan media Demokrasi, tapi cara lain sesuai syariat-Nya.

    Orang kafir pasti marah dengan pencapaian ini, karena pintu kepentingan mereka tertutup rapat. Maka mereka akan memaksakan agar kepentingannya masuk dengan cara kekerasan. Tapi, apapun resikonya pencapaian ini sudah menjadi harga mati yang harus diperjuangkan, cepat atau lambat, pihak kafir rela atau keberatan – yang penting Allah tidak keberatan (baca: meridhainya). Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun (meski orang-orang musyrik keberatan, walau orang-orang kafir enggan, kendati orang-orang munafiq sakit hati). Allah tempat meminta pertolongan !
    Ada di mana Anda? Berada di anak tangga berapa dari idealisme yang dicanangkan? Atau masa bodoh dengan idealisme?

    KHOTBAH JUM’AT : Ust.Abdul Somad.

    Reply
  • October 7, 2017 at 12:07 pm
    Permalink

    Walisongo Adalah Utusan Khalifah Utsmaniyah

    Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarkatuh

    Sri Sultan HB X Ungkap Hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan Tanah Jawa :
    https://www.youtube.com/watch?v=L4jwAjgYqVw

    Ibnu Bathutah : “Walisongo Datang ke Indonesia atas Perintah Sultan Muhammad I”

    Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kondisi ini tidak lepas dari peranan para ulama yang disebut sebagai Walisongo (sembilan wali). Sedikit orang yang mengetahui siapa sebenarnya Walisongo dan berasal dari mana kah mereka.

    Sebuah kitab bernama Kanzul Hum karya Ibnu Bathutah yang sekarang disimpan di museum Istana Turki di Istanbul menyebutkan bahwa Walisongo datang ke Indonesia atas perintah Sultan Muhammad I untuk menyebarkan agama Islam.

    Pada tahun 1404 M (808 H) Sultan mengirim surat kepada para pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah dengan maksud untuk meminta sejumlah ulama agar diberangkatkan ke pulau Jawa. Para ulama yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam segala bidang agar nantinya akan memudahkan proses penyebaran Islam.

    Dengan keterangan di dalam kitab tersebut kita menjadi tahu bahwa sebenarnya Walisongo adalah para ulama yang sengaja diutus Sultan pada masa kekhalifahan Utsmani. Saat itu terdapat 6 angkatan keberangkatan yang masing-masing terdiri dari sembilan orang. Jadi jumlah sebenarnya bukan sembilan ulama tetapi jauh lebih banyak.

    Angkatan satu dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim asal Turki yang berangkat pada tahun 1400an. Beliau adalah ulama yang memiliki keahlian dalam bidang politik dan sistem pengairan. Dengan berbekal keahlian tersebut maka beliau menjadi peletak dasar berdirinya kesultanan di pulau Jawa dan juga berhasil memajukan pertanian di pulau ini.

    Angkatan pertama ini juga terdiri dari dua orang ulama yang berasal dari Palestina yaitu Maulana Hasanuddin dan Sultan Aliudin. Dua orang ulama ini berdakwah di Banten dan mendirikan kesultanan Banten. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Banten yang merupakan keturunan dari Sultan Hasanuddin memiliki hubungan secara biologis dengan rakyat Palestina.

    Selain itu ada Syekh Ja’far Shadiq yang diberi julukan sebagai Sunan Kudus dan Syarif Hidayatullah yang disebut sebagai Sunan Gunung Jati. Kedua ulama ini juga berasal dari Palestina. Dalam proses dakwah beliau, Sunan Kudus membangun sebuah kota di Jawa Tengah yang kemudian disebut kota Kudus. Nama kota tersebut berasal dari kata Al Quds (Jerusalem).

    Masyarakat Nusantara pertama kali mengenal Islam pada abad 7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Pengaruh Islam sangat besar pada situasi politik saat itu. Dengan semakin berkembangnya ajaran Islam di Nusantara ketika itu, maka bermunculan lah berbagai kerajaan dan kesultanan Islam seperti Kesultanan Peureulak, Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Palembang, Ternate, Tidore, Bacan (Maluku), Pontianak, Bulungan, Tanjungpura, Mempawah, Kutai, Sambas, Banjar, Pasir, dan Sintang.

    Sedangkan kesultanan yang berdiri di Jawa di antaranya adalah Demak, Pajang, Cirebon, dan Banten. Di Sulawesi, syariat Islam diterapkan dalam institusi kerajaan Gowa Tallo, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Di Daerah Nusa Tenggara hukum Islam diterapkan dalam kesultanan Bima.

    Perjalanan Dakwah Wali Songo
    Sebelum tiba di tanah Jawa, pada umumnya para ulama ini singgah terlebih dahulu di Pasai. Penguasa Samudera Pasai yang hidup pada tahun 1349-1406 Masehi, Sultan Zainal Abidin Bahiyan Syah adalah orang yang mengantarkan Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq ke Tanah Jawa.

    Sejak tahun 1463 Masehi semakin banyak ulama Jawa yang menggantikan ulama yang telah wafat atau berhijrah ke tempat lain. Para ulama pengganti tersebut di antaranya:

    – Raden Paku (Sunan Giri)
    Beliau adalah putra Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu yang merupakan putri dari Prabu Menak Sembuyu Raja Blambangan.

    – Raden Said (Sunan Kalijaga)
    Beliau adalah putra Bupati Tuban, Adipati Wilatikta atau disebut juga Raden Sahur. Berdasarkan sejarah masyarakat Cirebon, julukan Kalijaga berasal dari nama salah satu desa di Cirebon bernama Kalijaga. Saat Raden Said bermukim di desa tersebut, beliau sering berdiam diri dengan berendam di kali (jaga kali).

    – Raden Makdum Ibrahim (Sunan Bonang)
    Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Nama Bonang berasal dari nama sebuah desa di Rembang.

    – Raden Qasim Dua (Sunan Drajad)
    Seperti halnya Sunan Bonang, beliau juga adalah putra Sunan Ampel. Dengan demikian Sunan Drajad adalah saudara dari Sunan Bonang.

    Para ulama diberi gelar Raden yang berasal dari kata Rahadian dan berarti Tuanku, maka dapat disimpulkan bahwa saat itu dakwah Islam telah berjalan dengan baik dan mendapat kehormatan dari kalangan pembesar Kerajaan Majapahit.

    Para Ulama Penyebar Agama Islam Di Nusantara
    Wali Songo Angkatan Ke-1, tahun 1404 M/808 H. Terdiri dari:

    1. Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara.
    2. Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan.
    3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dari Mesir.
    4. Maulana Muhammad Al Maghrobi, berasal dari Maroko.
    5. Maulana Malik Isro’il, dari Turki, ahli mengatur negara.
    6. Maulana Muhammad Ali Akbar, dari Persia (Iran), ahli pengobatan.
    7. Maulana Hasanudin, dari Palestina.
    8. Maulana Aliyudin, dari Palestina.
    9. Syekh Subakir, dari Iran, Ahli ruqyah.

    Wali Songo Angkatan ke-2, tahun 1436 M, terdiri dari :
    1. Sunan Ampel, asal Champa, Muangthai Selatan
    2. Maulana Ishaq, asal Samarqand, Rusia Selatan
    3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, asal Mesir
    4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi, asal Maroko
    5. Sunan Kudus, asal Palestina
    6. Sunan Gunung Jati, asal Palestina
    7. Maulana Hasanuddin, asal Palestina
    8. Maulana ‘Aliyuddin, asal Palestina
    9. Syekh Subakir, asal Persia Iran.

    Wali Songo Angkatan ke-3, 1463 M, terdiri dari:
    1. Sunan Ampel, asal Champa, Muangthai Selatan
    2. Sunan Giri, asal Belambangan,Banyuwangi, Jatim
    3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, asal Mesir
    4. Maulana Muhammad Al-Maghrabi, asal Maroko
    5. Sunan Kudus, asal Palestina
    6. Sunan Gunung Jati, asal Palestina
    7. Sunan Bonang, asal Surabaya, Jatim
    8. Sunan Derajat, asal Surabaya, Jatim
    9. Sunan Kalijaga, asal Tuban, Jatim

    Wali Songo Angkatan ke-4,1473 M, terdiri dari :
    1. Sunan Ampel, asal Champa, Muangthai Selatan
    2. Sunan Giri, asal Belambangan,Banyuwangi, Jatim
    3. Raden Fattah, asal Majapahit, Raja Demak
    4. Fathullah Khan (Falatehan), asal Cirebon
    5. Sunan Kudus, asal Palestina
    6. Sunan Gunung Jati, asal Palestina
    7. Sunan Bonang, asal Surabaya, Jatim
    8. Sunan Derajat, asal Surabaya, Jatim
    9. Sunan Kalijaga, asal Tuban, Jatim

    Wali Songo Angkatan ke-5,1478 M, terdiri dari :
    1. Sunan Giri, asal Belambangan,Banyuwangi, Jatim
    2. Sunan Muria, asal Gunung Muria, Jawa Tengah
    3. Raden Fattah, asal Majapahit, Raja Demak
    4. Fathullah Khan (Falatehan), asal Cirebon
    5. Sunan Kudus, asal Palestina
    6. Syaikh Siti Jenar, asal Persia, Iran
    7. Sunan Bonang, asal Surabaya, Jatim
    8. Sunan Derajat, asal Surabaya, Jatim
    9. Sunan Kalijaga, asal Tuban, Jatim

    Wali Songo Angkatan ke-6,1479 M, terdiri dari :
    1. Sunan Giri, asal Belambangan,Banyuwangi, Jatim
    2. Sunan Muria, asal Gunung Muria, Jawa Tengah
    3. Raden Fattah, asal Majapahit, Raja Demak
    4. Fathullah Khan (Falatehan), asal Cirebon
    5. Sunan Kudus, asal Palestina
    6. Sunan Tembayat, asal Pandanarang
    7. Sunan Bonang, asal Surabaya, Jatim
    8. Sunan Derajat, asal Surabaya, Jatim
    9. Sunan Kalijaga, asal Tuban, Jatim

    Hubungan Kesultanan Nusantara Dengan Kerajaan Islam di Turki dan Arab
    Hubungan antara kerajaan Islam Aceh dengan Khilafah Utsmaniyah juga dapat diketahui dari keterangan seorang sejarahwan, Bernard Lewis, yang mengungkapkan bahwa pada tahun 1563 Masehi pembesar kerajaan Aceh mengutus seseorang ke Istanbul guna meminta bantuan melawan Portugis. Dia berusaha meyakinkan Khilafah bahwa raja-raja di kawasan tersebut telah bersedia memeluk Islam jika Khalifah Utsmaniyah mau menolong mereka.

    Namun sayangnya pada saat itu Kekhalifahan Utsmaniyah sedang mengalami berbagai permasalahan genting yaitu pengepungan Malta dan Szigetvar di Hungaria dan mangkatnya Sultan Sulaiman Agung.
    Setelah terhambat selama dua bulan akhirnya mereka membentuk sebuah armada perang yang terdiri dari 19 unit kapal perang dan beberapa kapal pengangkut persenjataan dan persediaan untuk dikirim ke Aceh.

    Hal yang disayangkan adalah sebagian besar kapal tersebut tidak pernah tiba di Aceh. Kapal-kapal tersebut dialihkan untuk tugas yang lebih mendesak yaitu memulihkan kekuasaan Utsmaniyah di Yaman. Kapal yang tiba di Aceh hanya dua unit saja dan langsung digunakan untuk mengusir Portugis. Catatan Sejarah mengenai hal ini dapat ditemukan dalam berbagai arsip dokumen negara Turki dan buku-buku yang ditulis oleh sejarahwan dunia.

    Selain itu dalam Bustanus Salatin karangan Nuruddin ar-Raniri juga disebutkan bahwa kesultanan Aceh telah menerima bantuan militer dari Khalifah Utsmaniyah berupa senjata disertai pengajar yang khusus dikirim untuk mengajarkan cara pemakaiannya.

    Kaitan antara kesultanan Banten dengan kerajaan di Timur Tengah juga dapat terlihat dari gelar-gelar kehormatan yang diberikan kepada para pembesar kerajaan Islam di Nusantara. Gelar tersebut di antaranya:

    – Kesultanan Banten
    Abdul Qadir dianugerahi gelar Sultan Abulmafakir Mahmud Abdul Kadir oleh Syarif Zaid, Syarif Mekkah saat itu.

    – Kesultanan Mataram
    Pangeran Rangsang memperoleh gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami dari Syarif Mekah pada tahun 1641 Masehi.

    Pada tahun 1652 hubungan antara kesultanan Aceh dan Turki juga semakin erat dengan adanya pengiriman utusan Aceh ke Turki dalam upaya meminta bantuan meriam. Khalifah Utsmaniyah mengirim 500 orang pasukan Turki untuk mengawal pengiriman meriam dan amunisi.

    Selanjutnya pada tahun 1567, Sultan Salim II mengirim armada ke Sumatera. Melihat kedekatan antara kaum muslimin di Nusantara dengan Kekhalifahan Utsmaniyah, seorang pejabat pemerintahan kolonial Belanda, Snouck Hurgronje, mengatakan, “Di kota Mekah terletak jantung kehidupan agama kepulauan Nusantara, yang setiap detik selalu memompakan darah segar ke seluruh penduduk Muslim di Nusantara.”

    Menjelang abad modern pun hubungan tersebut masih terjalin baik, terbukti pada akhir abad 20 konsulat Turki di Jakarta pernah membagikan Al Quran atas nama Sultan Turki. Istanbul juga pernah mencetak tafsir Al Quran berbahasa melayu karangan Abdur Rauf Sinkili. Pada halaman depan tafsir al Quran tersebut tertulis “Dicetak oleh Sultan Turki, raja seluruh orang Islam.” Pada saat itu yang disebut Sultan Turki adalah Khalifah yang merupakan pemimpin Khilafah Utsmaniyah berpusat di Turki.

    Snouck Hurgronje juga pernah mengatakan bahwa pada umumnya rakyat di Indonesia terutama mereka yang tinggal di pelosok daerah di seluruh tanah air, memandang Stambol (sebutan untuk Khalifah Utsmaniyah) masih sebagai raja bagi seluruh orang mukmin yang saat itu kekuasaannya agak berkurang karena adanya penguasaan orang kafir di Indonesia.

    Melihat fakta-fakta sejarah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang Nusantara pada jaman dahulu adalah bagian dari khilafah baik saat kekuasaan Khilafah Abbasiyah Mesir maupun Khilafah Utsmaniyah Turki.

    Berdasarkan bentuk kekhalifahan saat itu, Syarif Mekah adalah seorang gubernur pada masa Khilafah Abbasiyah dan Khilafah Utsmaniyah untuk daerah Hijaz. Karena itu penganugerahan gelar sultan kepada para pembesar kerajaan Islam di Nusantara lebih merupakan pengukuhan sebagai penguasa Islam dan bukan gelar semata.

    Sejarah Masuknya Agama Islam Di Indonesia
    Sebelum kita mengenal beberapa teori tentang penyebaran Islam di Nusantara, perlu di perhatikan bahwa Politik Luar Negeri Negara Khilafah terdiri dari dua; Da’wah dan Jihad. Awalnya negeri yang ditargetkan akan diberi dakwah, ketika menerima maka tidak ada perang di sana. Namun, ketika menolak, maka akan terjadi Jihad dan Futuhat (Pembebasan). Dua hal ini adalah politik Luar Negeri, dimana di setiap perkembangan akan disampaikan kepada Khalifah.

    Itu pula yang terjadi di Indonesia. Jika penyebaran Islam di lakukan oleh pedagang semata, bukan Da’i atau utusan, maka apakah akan ada laporan kepada Khalifah? Lalu, apakah penyebaran lewat jalur perdagangan merupakan Politik Luar Negeri? Apakah penyebaran Islam dengan jalur perdagangan hanya propaganda untuk menutupi bahwa Nusantara pernah menjadi fokus dakwah Islam dan menjadi bagian dari Khilafah?

    Dari teori Islamisasi oleh Arab dan China, Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam Indonesia, mengaitkan dua teori Islamisasi tersebut. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Penyebarannya pun bukan dilakukan oleh para pedagang dari Persia atau India, melainkan dari Arab. Sumber versi ini banyak ditemukan dalam literatur-literatur China yang terkenal, seperti buku sejarah tentang China yang berjudul Chiu Thang Shu.

    Menurut buku ini, orang-orang Ta Shih, sebutan bagi orang-orang Arab, pernah mengadakan kunjungan diplomatik ke China pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriah. 4 tahun kemudian, dinasti yang sama menerima delegasi dari Tan Mi Mo Ni, sebutan untuk Amirul Mukminin. Selanjutnya, buku itu menyebutkan, bahwa delegasi Tan Mi Mo Ni tersebut merupakan utusan yang dikirim oleh khalifah yang ketiga. Ini berarti bahwa Amirul Mukminin yang dimaksud adalah Khalifah Utsman bin Affan.

    Pada masa berikutnya, delegasi-delegasi muslim yang dikirim ke China semakin bertambah. Pada masa Khilafah Umayyah saja, terdapat sebanyak 17 delegasi yang datang ke China. Kemudian pada masa Dinasti Abbasiyah, ada sekitar 18 delegasi yang pernah dikirim ke China.

    Bahkan pada pertengahan abad ke-7 Masehi, sudah terdapat perkampungan-perkampungan muslim di daerah Kanton dan Kanfu. Sumber tentang versi ini juga dapat diperoleh dari catatan-catatan para peziarah Budha-China yang sedang berkunjung ke India. Mereka biasanya menumpang kapal orang-orang Arab yang kerap melakukan kunjungan ke China sejak abad ketujuh. Tentu saja, untuk sampai ke daerah tujuan, kapal-kapal itu melewati jalur pelayaran Nusantara.

    Beberapa catatan lain menyebutkan, delegasi-delegasi yang dikirim China itu sempat mengunjungi Zabaj atau Sribuza, sebutan lain dari Sriwijaya. Umumnya mereka mengenal kebudayaan Budha Sriwijaya yang sangat terkenal pada masa itu. Kunjungan ini dikisahkan oleh Ibnu Abd al-Rabbih, ia menyebutkan bahwa sejak tahun 100 hijriah atau 718 Masehi, sudah terjalin hubungan diplomatik yang cukup baik antara Raja Sriwijaya, Sri Indravarman dengan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz.

    Lebih jauh, dalam literatur China itu disebutkan bahwa perjalanan para delegasi itu tidak hanya terbatas di Sumatera saja, tetapi sampai pula ke daerah-daerah di Pulau Jawa. Pada tahun 674-675 Masehi, orang-orang Ta Shi (Arab) yang dikirim ke China itu meneruskan perjalanan ke Pulau Jawa. Menurut sumber ini, mereka berkunjung untuk mengadakan pengamatan terhadap Ratu Shima, penguasa Kerajaan Kalingga, yang terkenal sangat adil itu.

    Pada periode berikutnya, proses Islamisasi di Jawa dilanjutkan oleh Wali Songo. Mereka adalah para muballig yang paling berjasa dalam mengislamkan masyarakat Jawa. Dalam Babad Tanah Djawi disebutkan, para Wali Songo itu masing-masing memiliki tugas untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Jawa melalui tiga wilayah penting. Wilayah pertama adalah Surabaya, Gresik, dan Lamongan di Jawa Timur.

    Wilayah kedua adalah, Demak, Kudus, dan Muria di Jawa Tengah. Dan wilayah ketiga adalah, Cirebon di Jawa Barat. Dalam berdakwah, para Wali Songo itu menggunakan jalur-jalur tradisi yang sudah dikenal oleh orang-orang Indonesia kuno. Yakni melekatkan nilai-nilai Islam pada praktik dan kebiasaan tradisi setempat. Dengan demikian, tampak bahwa ajaran Islam sangat luwes, mudah dan sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa saat itu.

    Selain berdakwah dengan tradisi, para Wali Songo itu juga mendirikan pesantren-pesantren, yang digunakan sebagai tempat untuk menelaah ajaran-ajaran Islam. Pesantren Ampel Denta dan Giri Kedanton, adalah dua lembaga pendidikan yang paling penting di masa itu. Bahkan dalam pesantren Giri di Gresik, Jawa Timur itu, Sunan Giri berhasil mendidik ribuan santri yang akhirnya dikirim ke beberapa daerah di Nusa Tenggara dan wilayah Indonesia Timur lainnya.

    Penjajah Belanda Menghapuskan Jejak Khilafah
    Pada masa penjajahan, Belanda berusaha menghapuskan penerapan syariah Islam oleh hampir seluruh kesultanan Islam di Indonesia. Salah satu langkah penting yang dilakukan Belanda adalah menyusupkan pemikiran dan politik sekuler melalui Snouck Hurgronye. Dia menyatakan dengan tegas bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama.

    Dari pandangan Snouck tersebut penjajah Belanda kemudian berupaya melemahkan dan menghancurkan Islam dengan 3 cara.
    Pertama: memberangus politik dan institusi politik/pemerintahan Islam. Dihapuslah kesultanan Islam. Contohnya adalah Banten. Sejak Belanda menguasai Batavia, Kesultanan Islam Banten langsung diserang dan dihancurkan. Seluruh penerapan Islam dicabut, lalu diganti dengan peraturan kolonial Belanda.

    Kedua: melalui kerjasama raja/sultan dengan penjajah Belanda. Hal ini tampak di Kerajaan Islam Demak. Pelaksanaan syariah Islam bergantung pada sikap sultannya. Di Kerajaan Mataram, misalnya, penerapan Islam mulai menurun sejak Kerajaan Mataram dipimpin Amangkurat I yang bekerjasama dengan Belanda.

    Ketiga: dengan menyebar para orientalis yang dipelihara oleh pemerintah penjajah. Pemerintah Belanda membuat Kantoor voor Inlandsche zaken yang lebih terkenal dengan kantor agama (penasihat pemerintah dalam masalah pribumi). Kantor ini bertugas membuat ordonansi (UU) yang mengebiri dan menghancurkan Islam. Salah satu pimpinannya adalah Snouck Hurgronye.

    Dikeluarkanlah: Ordonansi Peradilan Agama tahun 1882, yang dimaksudkan agar politik tidak mencampuri urusan agama (sekularisasi); Ordonansi Pendidikan, yang menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi; Ordonansi Guru tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru agama Islam memiliki izin; Ordonansi Sekolah Liar tahun 1880 dan 1923, yang merupakan percobaan untuk membunuh sekolah-sekolah Islam. Sekolah Islam didudukkan sebagai sekolah liar.

    Demikianlah, syariat Islam mulai diganti oleh penjajah Belanda dengan hukum-hukum sekuler. Hukum-hukum sekuler ini terus berlangsung hingga sekarang. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa hukum-hukum yang berlaku di negeri ini saat ini merupakan warisan dari penjajah, sesuatu yang justru seharusnya dienyahkan oleh kaum Muslim, sebagaimana mereka dulu berhasil mengenyahkan sang penjajah: Belanda.
    http://www.101dunia.com/2015/11/kini-terungkap-bahwa-walisongo-adalah-utusan-Khalifah-Utsmaniyah.html
    Sri Sultan HB X Ungkap Hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan Tanah Jawa :

    Reply

Tulis tanggapan anda:

%d bloggers like this: