Independensi penegak hukum Indonesia diuji di Vonis Kasus Ahok

Oleh : agus salim thoyib

(Pegiat Himpunan Tahlil Indonesia)

Diakui atau tidak, nama Ahok sang petahana gubernur DKI yang dinyatakan kalah dalam Pilgub dan akan diumumkan secara resmi oleh KPUD DKI hari ini (5/5) semakin ramai dibincangkan. Hampir pasti sebagian orang akan berpasal pada belitan kasus yang mendera–penistaan agama. Satu bulan terakhir, lintasan informasi nitizen di dunia maya saling saut membincang pascakekalahannya di Pilkada yaitu vonis hukum atas kasus sara. 

Hari ini –sesuai jadwal persidangan– kasus dugaan penistaan agama akan divonis. Dan hari ini pula sekelompok umat Islam yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI lagi-lagi akan ngelurug ke jalan seputar Jakarta. Kali ini aksi bela Islam (?) yang diberi lebel Aksi Simpatik 55 yang bertujuan mendukung independensi hakim dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Ahok. Namun yang pasti preasure masa merespon kasus Ahok baik oleh  GNPF MUI maupun yang lain telah menjamursuburkan pro-kontra fikiran–tenaga anak bangsa.

Sampai di sini, bola penyelesaian dugaan penistaan agama di pengadilan telah masuk babak akhir–vonis. Dalam konteks inilah sang hakim diuji atas kedalaman nurani dan pengetahuan. Dalam kinteks inilah seorang hakim diuji akan indepndensinya untuk bertahan di benteng penegaķkan hukum yang berkeadilan. Bekerkerja sesuai fakta hukum

Tanpa menghilangkan kepentingan atas kasus-kasus yang lain, pengambilan keputusan hukum secara jernih, dengan mendasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada bukan sekedar lumrah memijak pada mekanisme hukum bukan sekedar penting, tapi menjadi sesuatu yang mendesak setidaknya karena beberapa kenyataan derivatif berikut : 

pertama, diakui atau tidak diakui, setujua atau tidak setuju,  kasus sara (penistaan agama) yang menyangkakan Basuki cahaya Purnama telah menyeret keberagamaan Indonesia masuk di fase yang sangat memprihatinkan. Tidak hanya rekatan relasi dan toleransi se pemeluk agama yang kian menjarak, antar pemeluk agama pun sensitifitasnya kian rentan. Bahkan, buih-buih keretakan sosial-patologis secara umum pun semakin mengarah dan menemukan bentuknya. Ihwal ini bisa diindikasikan dengan bela-kontra yang membabi buta dengan bahasa yang jauh dari norma dan agama baik lewat demontrasi maupun komentar-komentar di dunia maya. Para pemuka agama silang dan saling berbeda pendapat meyakini kebenaranya, dan lain sebagainya.

Kedua, dalam konteks indonesia, kasus hukum berbasis sara dalam sejarahnya menyita energi kebangsaan yang riskan. Karena, batapapun Indonesia di bangun berdasarkan konstruksi pluralitas yang sudah sekian lama ada sebelum Indonesia merdeka. Itulah kenapa, faounding fathers sesegera mungkin bermufakat ketika ada sengketa isi di piagam jakarta yang berkaitan dengan sara (agama). Penegakkan hukum yang berleadilan dengan melihat fakta dan pokok perkara yang sebenarnya akan mengurangi resiko sosial –dalam jangkauan akhir disintegrasi bangsa– yang akan ditimbulkan. Pembiaran dan atau setidaknya penundaan keputusan hukum hanya akan membuka kerawanan seperti apa yang di kahwatirkan Thomas Hubbes akan adanya kecendrungan manusia berperang melawan sesamanya dalam rangka memenuhi kepentingnannya (Bellum Omnium Contra Omnes, Homo Homini Lupus).

Hakim harus independen dan profesional

Mendudukan hukum sebagai panglima adalah faktor kunci dalam negara demokrasi. Profesionalisme penegak hukum, seperti disebutkan Prof. Dr. Eddy Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana, UGM) adalah salah satu dari syarat yang harus dimiliki negara dalam menegakkan hukum selain Undang-Undang, Sarana dan Prasarana Hukum dan budaya hukum masyarakat. Dalam Islam sendiri independensi penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, pun tidak peduli dengan desakan apa dan bagaimanapun. 

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil”.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS:5:08).

Hari ini kasus dugaan peniataan agama oleh Basuki Cahaya Purnama akan masuk babak vonis. Kita berharap semua perangkat hukum khususnya hakim dapat bekerja secara, jujur, profesional dan independen. Jujur sebagai sikap utama dalam melakukan pekerjaan yang mulia. Profesional, bekerja sesuai dengan pengetahuan, kaidah dan perundang-undangan yang berlaku dan independen, mengambil keputusan tanpa intervensi dari dan untuk siapapun. Dengan berpegang pada nilai-nilai dasar tersebut maka keputusan yang diambil akan bernilai, berkarakter dan bermanfaat untuk masa depan peradilan Indonesia.

Sampai di sini, saya kira pengambilan keputusan (vonis) ini adalah ujian berat tapi mulia bagi para penegak hukum. Begerjalah dengan tenang dan hanya untuk kepentingan keadilan bukan kepentingan siapapun termasuk pro-kontra publik di luar sana. Penting kiranya para penegak hukum khususnya hakim  mengambil sari atas cerita Muhammad saw yang memutuskan perkara atas dilema hukum seorang wanita dari bani makhzumiyah yang kedapatan mencuri. Alih-alih harus memutuskan hukum seorang Usamah bin Zaid mencoba mempengaruhi Nabi saw tapi Nabi tidak memperdulikan atas upaya itu. Di sinilah kemudian Muhammad saw menekankan jika Fatimah binti Muhammad Mencuri, Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam Sendiri yang Akan Memotong Tangannya (HR. Bukhari : 6788 dan Muslim :1688). Akhirul kalam, jangan gantungkan hukum pada tekanan masa atas nama apapun dan berjuta jumlah pun. Gantungkanlah hukum pada kedalaman nurani berbasis pengetahuan dan firman Tuhan karena hanya dengan itu keadilan hukum akan terselamatkan dan menuai kebermanfaatan. Tegakkan hukum dan keadilan walaupun besok langit akan runtuh. Semoga.