IPNU Kota Bekasi dan Jawa Barat Sepakat Tolak FDS

Bekasi, jagatngopi.com – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 tahun 2017 Tentang Hari Sekolah menuai kecaman dan penolakan. Ketidaksukaan itu ditunjukkan oleh beberapa elemen, lembaga, dan organisasi yang ingin menyelamatkan eksistensi madrasah diniyah. Sebab, disana penguatan karakter keagamaan dilakukan.

Pengurus PC Kota Bekasi dan PW IPNU Jawa Barat telah sepakat untuk menyatakan sikap penolakan atas wacana Full Day School (FDS). Kebijakan Menteri Muhadjir Effendi itu dinilai akan menciptakan jurang pemisah antara sekolah dan lingkungan masyarakat. Kemudian, FDS dianggap belum jelas arah, tujuan, dan hasilnya. Karena tidak memiliki hubungan antara pembentukan karakter dengan kuantitas waktu di sekolah.

Ketua Lembaga Pers dan Penerbitan Syamsul Badri Islamy mengatakan, sekolah merupakan candradimuka. Menjadi terminal persiapan untuk masuk ke dalam kehidupan yang sesungguhnya. Para murid dibekali ilmu yang sebagian besar diserap dari kebutuhan yang nyata. Kemudian diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan agama.

“Maka, tujuan pendidikan bukan hanya agar murid pandai secara teori. Tetapi juga agar mereka bisa mempraktikkan teori tersebut sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Sebab apabila sekolah dan lingkungan masyarakat (selalu) dilihat dari cara pandang yang dikotomis, justru berlawanan dengan cita-cita pendidikan,” kata Syamsul saat ditemui di Kantor Baznas Kota Bekasi, Jumat (11/8) sore.

Gagasan, lanjutnya, selalu bermula dari keresahan. Sedangkan kebijakan Mendikbud terkait FDS semestinya menemukan akar permasalahan yang dipandang urgen, relevan, dan strategik. Inti alasan FDS diberlakukan adalah karena dunia dipandang sebagai entitas yang jahat, kejam, dan sarat pengaruh buruk.

“Sehingga anak-anak perlu dijauhkan dari itu semua (hal-hal buruk) dengan mengurung mereka di sekolah,” ucap pria asal Lamongan itu.

Dalam psikologi, Syamsul menambahkan, anak-anak berhak mendapat kepercayaan. Sanksi, prasangka buruk, dan kekhawatiran yang berlebih akan berdampak pada hasil pendidikan mereka.

Sementara itu, Ketua PW IPNU Jawa Barat Ahmad Ziyad mengatakan bahwa keberadaan FDS akan mematikan madrasah dan pesantren secara sistemik. Dengan tegas, dia menolak Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu dan siap melakukan konsolidasi kepada seluruh pelajar se-Jawa Barat untuk melakukan aksi penolakan. Baginya, hal itu sudah menjadi ketentuan mutlak untuk melontarkan aspirasi dalam mewujudkan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat edaran kepada seluruh warga NU, baik kultural maupun struktural, untuk merespon wacana FDS itu. Menanggapi hal tersebut, Ziyad merasa mendapat kewajiban untuk bertindak sesuai instruksi.

“Apa pun perintahnya, dalam kondisi apa pun, kami akan siap melaksanakan perintah dari kiai. Karena bagi IPNU, perintah kiai adalah perintah yang harus dilaksanakan karena merupakan hal yang penting. Apalagi ini dawuh kiai yang berkaitan dengan madrasah dan pesantren,” kata Ziyad saat ditemui usai Halaqah yang membahas terkait FDS di Kantor PWNU Jawa Barat, Lingkar Selatan, Lengkong, Kota Bandung, pada Sabtu (12/8) siang.

Ziyad mengimbau, jangan pernah melupakan sejarah tentang madrasah dan pesantren. Karena sejarah telah membuktikan bahwa keduanya merupakan aset terbesar sekaligus tempat perjuangan bangsa Indonesia.

“Madrasah dan pesantren sebagai pewaris nilai-nilai keagamaan, sosial-budaya, dan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Karena di kedua tempat itu, kita dicetak untuk menjadi kader agama, bangsa, dan negara,” tutupnya.

Aru Elgete

Aru Elgete

Pecandu nona manis si penikmat kopi pahit. ☕