Ironis, Berkonsep Kota Hunian Raksasa Tapi Ijin belum Kelar Semua, itulah Meikarta

Dalam beberapa tahun mendatang, kawasan Cikarang akan berubah total, utamanya berkenaan dengan hunian masyarakat. Pasalnya, daerah yang masyhur dengan kawasan industry tersebut, saat ini sedang dibangun proyek hunian terintegrasi Maikarta. Meikarta, jika kita lihat di meikarta.com, adalah tata hunian terintegrasi, modern dengan standart baru kota dunia di Asia Tenggara yang dirancang-bangun oleh Lippo Group.

Ke depan, kawasan seluas 500 Ha itu akan menjadi pusat kota modern yang menghubungkan moda transportasi yang kini tengah dan akan dibangun pemerintah, antara lain kereta api cepat Jakarta-Bandung, Patimban Deep Seaport, bandara internasional Kertajati,  dan jalan tol Jakarta-Cikampek Elevated Higway. Singkat kata, konsepsi Meikarta adalah sebuah kemegahan kota modern dan menggiurkan yang berstandar internasional.

Dalam catatan jagatngopi.com, persiapan Lippo Group untuk membangun kota Meikarta sudah dimulai sejak 2014. Pada tahap pertama lahan yang akan dibangun seluas 22 juta m2   untuk perumahan sebanyak 250 ribu unit dan dapat menampung 1 juta jiwa. Diharapkan Desember 2018 sudah siap huni.

Harga tanah di kawasan Meikarta dihargai Rp12.5 juta/m2, menurut mereka 50 persen lebih rendah harga di koridor Bekasi-Cikarang yang sudah mencapai Rp 18-20 juta/m2.  Harga ini jauh lebih tinggi dan berlipat dibandingkan dengan beberapa lokasi di Kota Bandung.  Pembangunan fisik  sudah mulai dilakukan sejak Januari 2016, dengan membangun sekaligus 100 gedung pencakar langit dengan tinggi masing-masing 35-46 lantai.

Menuai Kecaman

Namun demikian alih-alih membangun hunian perkotaan raksasa, Meikerta mendapat kecaman dari berbagai pihak karena beberapa persoalan. Ombudsman misalnya yang menganggap Iklan Meikarta terlalu bombastis dan langgar aturan. Seperti dikutip katadata.com, Ombudsman RI menilai Lippo Group seharusnya belum boleh mengiklankan megaproyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Alasannya, beberapa perizinan seperti Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum dimiliki oleh PT Lippo Cikarang Tbk.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menilai iklan yang disiarkan oleh Lippo merupakan bagian pemasaran. Sehingga, hal tersebut melanggar Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan, pemasaran dapat dilakukan jika pengembang telah memiliki kepastian peruntukan ruang, hak atas tanah, status penguasaan rumah susun, perizinan pembangunan rumah susun, serta jaminan pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.

“Bagi kami sekali lagi itu adalah marketing dan tidak boleh dilakukan sebagaimana di UU Nomor 20 Tahun 2011. Itu salah,” kata Alamsyah di kantornya, Jakarta, Jumat (8/9).

Lain Ombudsman RI, lain pula Pemprov Jawa Barat. Melalui Wakil Gubernurnya, Deddy Mizwar, mengaku terkejut ketika mengetahui Lippo Group sudah memasarkan “kota baru”  tersebut. Berdasarkan data dari Provinsi Jabar,  Meikarta belum mempunyai izin. Dalam  tata ruang provinsi,   “kota’ tersebut juga tidak ada dalam perencanaan.

Demiz, demikian akrab dipanggil, merasa heran kok bisa-bisanya Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi tidak tahu dan belum pernah mengeluarkan izin. Wagub Jabar Deddy Mizwar saking kesalnya sampai menyebut “Lippo seperti negara dalam negara.”

Seperti diketahui bahwa Pemprov Jabar mempunyai rencana tata ruang berupa pembangunan kota Metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta (Bodebekarpur)  untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta.

 

 

Photo/gambar: meikarta.com   

Tulis tanggapan anda: