Islam, Negara dan Keumatan

Oleh: As’ad Said Ali (Tokoh Nahdlatul Ulama)

 

Memasuki usia ke 72, bangsa Indonesia mengalami ujian yang bersumber pada pertanyaan mendasar terkait hubungan agama dan negara. Pertanyaan yang sudah terjawab dengan kesepakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945, tentang dasar dan ideologi negara “Pancasila”, kembali mengemuka dengan dibukanya kran kebebasan sejak reformasi 1998. Ada yang mengajukan kembali isu penyatuan agama dan negara, ada yang tetap ingin memisahkannya. Keduanya sama-sama ekstrim, mengabaikan bangunan kenegaraan rumusan pendiri bangsa.

 

Pihak yang ingin mendirikan negara agama ini berasal dari gerakan trans-nasional pengusung daulah dan khilafah Islamiyyah, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap tegas pemerintah atas gerakan ini sudah tepat, meskipun terlambat. Gerakan ini sudah menguatkan basis ideologinya sejak 1982 melalui pembudayaan pemikiran (tasqif), dan memiliki pengikut militan dari kaum terdidik. Pembubaran Ormas ini akan mengentalkan perlawanan mereka, jika tidak dibarengi dengan upaya penyadaraan kebangsaan yang sistematis.

 

Sebagai reaksinya, muncul tanggapan yang menolak khilafah dengan argumentasi pemisahan agama dan negara. Dalam hal ini, Pancasila dimaknai secara sekular sebagai rumusan negara nasional yang terlepas dari dimensi keagamaan.

 

Biasanya, pendukung negara sekular ini mengalami kesalahpahaman terhadap bangunan awal NKRI. Menurut mereka, Pancasila ialah tanda dari kemenangan kaum nasionalis atas kaum Islamis. Penghapusan kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam” pada Piagam Jakarta merupakan momen kemenangan ini. Mereka tidak mengetahui, bahwa bahkan kaum nasionalis kontra-Negara Islam seperti Soepomo memiliki pandangan politik religius, yang melihat negara nasional bukan negara a-religious, karena bersendikan nilai-nilai Islam.

 

Dalam konteks inilah tokoh Ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah menunjukkan kerelaan berkorban mencoret tujuh kata dalam sila pertama demi persatuan nasional. Kalangan ulama memaknai Pancasila sebagai pancaran nilai-nilai Islam. Sila pertama mencerminkan akidah (tauhid), yang diamalkan melalui maqashid al-syar’i berupa perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Nilai-nilai itu dijamin oleh hukum kita misalnya melalui UU PNPS No. 1/1965 tentang pengaturan penodaan agama. Ini sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap agama (hifdz al-din) yang menjadi “sila pertama” ushul al-khomsah (lima hak dasar) yang dilindungi oleh syara’.

 

Pemikiran para ulama tersebut selaras dengan konsepsi Islam tentang negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali, bahwa negara dan agama merupakan saudara kembar, yang tidak sempurna salah satunya tanpa yang lain. Agama merupakan asas, sedangkan negara menjadi penjaganya (al-dinu wa al-shulthonu tauamani layatimmu ahaduhuma duna al-akhar, al-dinu asasun wa al-shulthonu harisun). Hanya saja asas yang dimaksud al-Ghazali bukanlah asas negara, melainkan asas masyarakat. Artinya, agama merupakan asas, pokok dan dasar kehidupan masyarakat yang dilindungi oleh negara.

 

Hubungan agama dan negara yang saling membutuhkan ini sesuai dengan rumusan Pancasila yang menganut prinsip toleransi kembar (twin toleration). Dalam hubungan ini, agama dan negara saling menghormati keberadaan masing-masing, dengan tetap saling menguatkan. Agama tidak dijadikan dasar bagi negara agama, namun menguatkan moralitas politik melalui nilai-nilai agama. Sedangkan negara melindungi hak beragama tanpa melakukan intervensi atas pelaksanaannya.

 

Legalisasi syariah Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan perlindungan negara kita terhadap syariah. Hanya memang, legalisasinya terbatas karena sesuai dengan prinsip penerapan syariah, bahwa penerapan hukum mengacu pada kemungkinan penerapannya (wadl’ al-ahkam fi halati imkaniyyati wadl’ihi). Tidak semua produk hukum Islam harus diterapkan, karena mempertimbangkan prinsip maslahat, budaya (‘urf) dan kebaikan di masyarakat (istihsan). Berdasarkan prinsip twin toleration pula maka di negeri ini, syariah dikembangkan sebagai etika sosial yang menyokong pergerakan demokratis berbasis nilai-nilai Islam. Jadi meskipun syariah tidak menjadi konstitusi, tidak berarti nilai-nilainya absen di dalam kehidupan politik.

 

Populisme Agama

 

Persoalan yang kita hadapi sebenarnya mengarah pada proses sekularisasi dan liberalisasi. Pada awalnya, agama ingin “dikecilkan tubuhnya” di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Argumennya selalu berangkat dari pandangan bahwa agama murni urusan privat yang tidak boleh dibawa ke ruang publik. Hal ini kemudian diperkuat dengan liberalisasi yang bertujuan “mengecilkan negara” sebagai institusi politik yang tidak boleh interventif dengan hak-hak individu. Nilai terpenting bagi kelompok ini ialah kebebasan, terutama kebebasan beragama.

 

Pandangan seperti ini kurang tepat dan telah dikoreksi oleh kenyataan politik yang terjadi belakangan ini. Peristiwa Pilkada Jakarta tahun 2017 mengingatkan bahwa politik tidak selalu rasional. Ia masih dipengaruhi dan ditentukan oleh unsur primordial. Dalam kondisi ini, tesis sekularisasi terbantah, karena isu agama masih menjadi alasan utama dalam memilih calon pemimpin. Apakah hal ini menandakan kemunduran demokrasi? Tentu saja tidak, sebab di belahan dunia lain, calon pemimpin dari agama lain juga memenangkan pemilu melalui isu agama. Inilah yang disebut sebagai kebangkitan populisme kanan, yang tidak hanya terjadi di dunia Islam, tetapi juga agama lain, misalnya melalui kemenangan Donald Trump di AS. Dengan memainkan isu terorisme dan anti-imigran Muslim, Trump berhasil menarik simpati warga AS yang mengalami Islam phobia. Populisme kanan mengandung makna, agregasi dan artikulasi aspirasi warga akar rumput secara vulgar tanpa basa-basi politik yang biasa dilakukan kaum elite.

 

Meskipun penggunaan agama dalam politik perlu dikritisi, namun sebagai fakta, ia juga menjadi koreksi atas cara berpolitik kita yang selama ini hanya mengandalkan nilai-nilai rasional dari demokrasi sekular. Padahal sejak awal, sosiolog Muslim Ibnu Khaldun sudah menegaskan bahwa di dalam berpolitik, seseorang akan selalu membawa solidaritas kelompok (‘ashabiyyah), dan solidaritas terbesar ialah agama. Kebangkitan populisme agama ini yang disebut sebagai populisme Islam (Islamic populism), sebagaimana diistilahkan oleh Guru Besar Asia Studies di Melbourne University, Vedi R. Hadiz. Di dalam populisme ini, umat (populi) menjadi mesin utama gerakan Islam yang menyatukan berbagai gerakan di bawah payung perjuangan bersama. Aksi 414 dan 212 perlu dilihat sebagai kebangkitan umat, akibat terpanggil atas isu penistaan agama dan ketimpangan sosial yang terjadi di negeri ini.

 

Memang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih kontroversial. Hal ini disebabkan oleh lunaknya batasan penodaan agama baik di UU PNPS No. 1/1965 maupun di KUHP 156a. Oleh Mahkamah Konstitusi (MK), batasan ini diminta untuk diperjelas agar tidak menjadi pasal karet. Perdebatan antara pihak yang ingin menghapus UU tersebut, dengan kalangan yang memanfaatkan UU ini untuk kepentingan politik; menunjukkan dua posisi ekstrim yang tidak sesuai dengan garis Pancasila dan kurang strategis bagi persatuan bangsa. Sebab UU ini tetap dibutuhkan untuk menjaga kemurnian agama dari tindakan penyimpangan, namun harus tetap dikawal agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan politik.

 

Langkah Kedepan

 

Dengan demikian, untuk menjaga hubungan agama dan negara agar tetap harmonis bagi persatuan bangsa, dibutuhkan beberapa langkah. Pertama, proses deradikalisasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Artinya, pemerintah tidak boleh berhenti di pelarangan atas gerakan radikal, tetapi menguatkan counter-radicalism melalui pengarusutamaan nilai-nilai kebangsaan di kalangan umat beragama.

 

Kedua, penguatan Pancasila melalui nilai-nilai agama. Ketika agama ingin diramping (liberalisme) atau digemukkan (fundamentalisme), maka pengembangan nilai-nilai agama progresif wajib dilakukan. Dalam kaitan ini, NU dan Muhammadiyah perlu dilibatkan untuk menguatkan keterlibatan agama dalam penguatan wawasan kebangsaan.

 

Ketiga, emansipasi atas ketimpangan sosial. Munculnya isu SARA tidak hanya disebabkan oleh perbedaan agama, tetapi juga kelas sosial. Dibutuhkan kebijakan pembangunan yang pro-kaum mustadl’afin, agar kecurigaan antar-etnis bisa dikurangi. Sayangnya arah kebijakan infrastruktur pemerintah saat ini cenderung elitis, dan kurang peka dengan persoalan mendasar ini. Makanya jangan heran, jika gerakan umat bangkit kembali dan menjadi kekuatan politik terbesar bagi suksesi kepemimpinan di republik ini. Wallahu ‘alam

 

 

Artikel ini pernah diterbitkan harian Republika

Tulis tanggapan anda: