Issu Kebangkitan PKI bukan Hantu dan Penolakan Perppu No. 2/2017 (Lelucon Gagal Faham Elit Politik)

Oleh. : Matin Syarkowi

 

Ketika Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memerintahkan kepada jajaran TNI untuk nobar film penghianatan G30S PKI 1965 ternyata bukan hanya internal TNI yang menyambut positif tetapi mayoritas masyarakat di daerah pun ikut menyambutnya. Tentu saja ihwal tersebut pertanda masyarakat antusias untuk tidak melupakan sejarah kelam tragedi berdarah antar komponen anak bangsa pada zamanya. Walaupun ada yang kontra atas intruksi sang Panglima TNI tersebut tetapi itu relatif kecil.

Baik yang menyambut positif maupun yang kontra tentu sama-sama memiliki nilai plus-minus. Mereka yang pro belum tentu disertai itikad baik untuk menjadikannya cermin hikmah dan yang mereka kontrapun belum tentu berorientasi untuk melupakan sejarah kelam itu. Artinya ada yang pro tidak positif ketika pemutaran film penghianatan G30S 1965 terasebut menjadikannya momentum untuk memperkeruh situasi politik yang kemudian merambat ke arah tuduhan-tuduhan terhadap kelompok tertentu tanpa alasan dan argumentasi dan fakta yang konkret. Demikian pula yang dimaksud yang kontra bisa jadi bernilai positif bila maksudnya sebagai langkah antisipasi adanya elemen atau kelompok masyarakat yang pro-negatif tadi.

Yang pro positif sudah barang tentu lebih banyak dan itu dapat dilihat dari upaya mengingat sejarah sebagai cerminan hikamah yang menghasilkan kesimpulan pasca nobar setidaknya sebagaiberikut:

Pertama, bahwa sejarah pemberontakan yang mengarah kepada kudeta terhadap pemimpin yang sah, baik oleh PKI maupun oleh yang lain seperti DI/TII selalu menunjukan adanya latarbelakang mempertentangkan dan mempersengketakan Pancasila yang sudah menjadi konsesnsus nasional sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, seperti pada pidato Jendral AH. Nasution yang beberapakali menyebut kata fitnah dan adu domba yang menunjukkan arti bahwa para pemberontak selalu menggunakan cara-cara menebar fitnah dan adu domba. Dan kelengahan untuk bertabayun atas propaganda dan agitasi berbau fitnah dan adu domba menjadi jalan terjadinya pristiwa hitam dan kelam itu. Ketiga, bahwa merongrong terhadap pemerintahan yang sah, adalah bentuk penghianatan terhadap negara, dan Keempat, karakteristik para pemberontak negara selalu menunjukan pemikiran danbgerakan radikal dan progresif.

Fakta lucu dan konyol pun menjadi setidaknya menjadi penguat dalil bahwa “ada” yang pro pemutaran film sejarah G30S 1965 yang beraroma negatif, ialah satu sisi menyuarakan issue kebangkitan PKI dengan lantang dan menyatakan issue itu bukan lagi hantu dan telah menjadi ancaman tetapi di sisi lain mereka menolak perppu no. 2/2017 dengan alasan kontra demokrasi. Dan yang paling lucu dan konyol lagi, mereka melakukan pembelaan terhadap HTI dengan alasan kontra demokrasi padahal HTI sendiri anti demokrasi dan anti pancasila.

Atas kenyataan tersebut, penting kiranya kita menegaskan diri atas kalimatussawa berbangsa sebagai berikut:

1. Komunisme adalah musuh Pancasila dan musuh manusia yang ber-Tuhan,

2. Kewaspadaan terhadap organisasi apapun yang merongrong pancasila adalah keharusan yang melekat dalam jiwa setiap anak bangsa, termasuk waspada terhadap gerakan pemikiran yang “menjual” atas nama agama apapun yang bernada propaganda dan agitasi anti pancasila.

3. Kita berdo’a semoga para elit politik yang menolak kebangkitan PKI seperti halnya kita pada ahirnya mendukung perppu no. 2/2017 agar alasan bahwa bahaya komunis dan kebangkitan PKI bukan lagi hantu dapat “ditendang” oleh perppu itu.

Wallahu a’lamu bishawab.

Tulis tanggapan anda: