Jangan Main-Main dengan Kedaulatan Bangsa

Oleh: Matin Syarkowi

(Ketua PCNU Kota Serang)

 

Kegaduhan politik ahir-ahir ini yang secara derivatif terjadi bermula dari eskalasi Pilkada DKI sampai pada persoalan pembubaran HTI sepertinya tidak boleh dianggap remeh dan sederhana. Pengamatan dan penanganan penyelesaian deretan kasus yang berpangkal dari Pilkada DKI tersebut urgen untuk segera diselesaikan secara cepat dan tepat. 

 

Mengapa pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat?

1. Pengaruh teknologi informasi yang tanpa batas di satu sisi, dan pendidikan politik masyarakat masih belum kunjung berimbang di sisi lain. Pada sisi ini, medsos sangat berpengaruh dalam perilaku dan sikap seseorang maupun kelompok. Medsos telah berubah menjadi “mesin pencuci otak” setiap anak bangsa. Medsos menjadi rujukan –bahkan cenderung menjadi ideologi– bagi sebagian masyarakat. Medsos seolah menjadi kehidupan senyatanya yang berisikan pernak-pernik tuduhan, fitnah, hujatan, dan lain sebagainya. Nyaris suara-suara kebenaran terpinggirkan sedemikian rupa.  Pada dataran ini, pengaruh medsos ini harus menjadi perhatian serius.

2. Dinamika perhelatan politik tanpa henti, pilkada serentak bersambung sampai Pemilu Nasional 2019. Tidak bisa dipungkiri musim perayaan politik yang sambung-menyambung ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam “cipta” kegaduhan. Tontonan seperti ini sangat tidak baik bagi kedewasaan perpolitikan di negeri ini. Faktanya issue SARA merupakan issue yang paling menonjol dalam kegaduhan politik di DKI. Issue mayoritas vs minoritas nampak menjadi dalil provokatif yang menjurus pada suburnya sikap diskriminatif dan berujung pada mempertajam permusuhan SARA. Padahal jika mau jujur politik SARA sesungguhnya politik gaya lama yang hanya akan menggerus sosio-cultural bangsa.

3. Arena panggung pengamat “tukang”. Bermunculanya komentator di satu sisi dapat menambah pandangan, tetapi sisi lain objektifitas komentarnya sangat diragukan karena hadirnya sosok sosok yang berdiri di atas dua kaki, satu sisi sebagai pengamat tapi sisi lain juga sebagai pendukung politik. Karena itu tidak jarang komentar komentar dari pengamat justru menimbulkan uap panas baru bagi suhu politik.

Permainan watak yang sedang dijalanlan oleh para politisi dewasa ini semakin nampak tanpa “standar”. Permainan watak ini malah tanpa memperdulikan batas-batas larangan yang bersinggungan dengan hal-hal yang fundamental, yaitu soal kedaulatan.

Sampai di situ dulu. Sekarang mari kita tengok soal upaya pemerintah untuk membubarkan HTI. 

Sebetulnya dengan tidak perlu menutup mata dan telinga HTI adalah gerakan politik dengan visi dan misi tunggalnya yaitu membangun sistem Khilafah dan menganggap sistem NKRI adalah “kafir”. Sesungguhnya HTI tidak menganggap dan tidak mengakui sama sekali bangunan sistem yang ada di NKRI. Anehnya HTI bisa hidup dan terus bergeliat melakukan “kampanye” politiknya. Saat pemerintah sadar bahaya HTI alih-alih pendukung HTI bermunculan dan mereka datang dari berbagai kalngan dan provesi yang selama ini dibesarkan di negara Pancasila dan UUD ’45. Jelas ini pertanda “ada” politisasi “agama” yang justru sangat berpotensi mengganggu kedaulatan negara bangsa. 

Dan adalah tontonan yang sangat lucu dan tidak logis, tatkala HTI melakukan perlawanan hukum. Bagaimana tidak lucu dan menggelikan, di satu sisi gerakan politik HTI tdak mengakui Pancasila dan UUD ’45 tetapi di sisi lain akan melawan dengan jalur hukim. Pertanyaanya “hukum” yang mana yang hendak digunakan olej HTI dan pendukungnya? Di sinilah rakyat meilhat bahwa “ada” politisi dan provesional yang sedang bermain-main dengan Kedaulatan  aroma 2019 hendaknya tidak dijadikan ajang “main-main” atau uji coba bagi berkembangnya aliran politik yang melawan Pancasa dan UUD ’45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Membangun emosional atas dasar Mayoritas dengan mengabaikan Keutuhan NKRI adalah jalan pemikiran yang ambigu dan tentunya politisi yang mendukung HTI adalah politisi yang tidak memiliki karakter ke-Indonesia-an serta tidak memahami Islam secara kaffah.

Karena itu, pemerintah tidak perlu ragu untuk segera membubarkan HTI dan yang sejenisnya. Pemerintah harus berani mengambil langkah yang mungkin dianggal tidak populer.

Wallahu’alamu Bishowab.