Kabinet Bingung Produk dari Presiden Bingung

Jakarta – Beberapa waktu kedepan mungkin publik akan kembali disajikan sebuah tontonan menarik yang akan menyedot perhatian ramai yang terjadi di istana negara, yaitu seputar dramatikal politik penguasa mengenai “Resuffle” kabinet kerja dibawah kepemimpinan rezim Presiden Jokowidodo.

Tampaknya sang Presiden menjadi seperti orang yang sedang “galau” ataupun “tidak percaya diri”, sehingga harus kembali memodifikasi kabinetnya yang notabene merupakan para pembantu presiden yang diangkat melalui mekanisme kompromi politik dengan partai pendukung pemerintah saat ini dan kompromi antara tuan presiden dengan para tim suksesnya terdahulu.

Sekedar ingin mengingatkan kembali memory masyarakat luas, sebelum Jokowidodo terpilih menjadi Presiden di negeri ini, yang bersangkutan pernah berjanji kepada publik, kalau kabinet yang akan dibentuknya nanti adalah “Kabinet “Ramping”, dan tidak akan bagi-bagi kekuasaan, serta tidak akan melakukan “Kompromi Politik” kepada siapapun termasuk kepada tim sukses ataupun dengan partai politik pendukung dalam membentuk kabinetnya yang kemudian diberi nama sebagai “Kabinet Kerja”.

Namun apa boleh dikata ternyata statement tuan presiden yang sudah terlanjur diungkapkan dihadapan publik ternyata tidak bisa di realisasikan sama sekali akibat dari kuatnya tekanan partai politik yang menjadi pendukung pemerintah dimasa kampanye dan mungkin juga tekanan dari tim sukses untuk memasukkan sejumlah nama, demi bergabung dalam kabinet kerja presiden jokowidodo yang kini sepertinya berubah menjadi “Kabinet Bingung”, karena terbentuknya sebagai akibat dari hasil “Produk Bingung” tuan presiden.

Loh, kenapa kabinet kerja yang dibentuk ini bisa disebut sebagai “produk bingung”?? Karena tampaknya Presiden yang saat itu terpilih masih berusia, “Seumur Jagung” (mengutip pernyataan efendi simbolon), politikus pdip diparlemen, karena terkesan presiden jokowi sama sekali belum memahami dinamika politik yang terjadi saat akan dibentuknya kabinet kerja tersebut.

Akhirnya apa boleh dikata, karena praktek bagi-bagi kursi dan bagi-bagi kekuasaan pun tidak bisa dihindarkan lagi oleh tuan presiden dalam membentuk kabinetnya saat itu, karena desakan berbagai macam pihak yang membuat “kompromi politik” yang begitu kasat mata terjadi akibat desakan partai pendukung pemerintah dan tim sukses itu, meskipun tuan presiden menolak anggapan tersebut kepada masyarakat luas.

Praktek bagi-bagi kue dan kekuasaan ini sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi dan sudah menjadi rahasia umum dalam model demokrasi kekuasaan seperti yang saat ini kita anut, akan tetapi secara “ETIKA” dan “KEPATUTAN” sebenarnya tidaklah elok dan tak pantas manakala janji untuk tidak bagi-bagi kekuasaan kepada rakyat banyak malah di inkari dengan mudahnya oleh pemimpin yang mendapatkan mandat dari rakyat dalam pemilu.

Menjadi sangat ironis memang ketika rakyat pada akhirnya harus menjadi korban politik pencitraan dari janji-janji manis kepemimpinan tuan presiden yang jauh dari harapan rakyat, dan nilai-nilai pancasila yang sering di gembar-gemborkan saat yang mulia keliling meminta dukungan dari rakyat untuk dipilih sebagai orang nomer satu di republik ini.

Tampaknya tuan Presiden yang begitu kelihatan semakin panik dan bingung ini dalam beberapa hari kedepan akan kembali diterpa Isu resuffle yang begitu kental berbau aroma kompromi politik karena banyak faktor politik yang harus diperhitungkan agar tuan presiden bisa tetap mempertahankan kekuasaannya hingga akhir masa jabatannya di 2019 mendatang.

Suka tidak suka akhirnya resuffle harus dilakukan demi menjaga eksistensi tuan presiden dalam kancah politik ditanah air pasca ditetapkannya setnov (ketua dpr) sebagai tersangka kasus korupsi e.ktp yang merupakan salah satu loyalis presiden yang menjadi penjaga wibawa tuan presiden di lembaga legislatif. Sehingga dibawah kepemimpinan setnov lembaga tersebut seperti macan ompong yang tidak berani mengkritisi kebijakan-kebijakan eksekutif dibawah kepemimpinan tuan presiden jokowi.

Selain faktor setnov, dalam kasus E.ktp yang kini masih disidik oleh KPK, dan terus menggelinding seakan menjadi bola liar karena kasus tersebut juga banyak menyebut nama-nama yang kini menjadi para pembantu tuan presiden yang notabene merupakan kader partai penguasa di kabinet kerja dan diduga terlibat dalam korupsi pengadaan E.ktp tersebut, semakin menambah bingung “kinerja kabinet kerja” presiden saat ini, karena kasus E.Ktp tidak bisa dihentikan oleh tuan presiden, meskipun para terduga korupsi berlindung atas nama kekuasaan dan negara.

Sebenarnya banyak hal terkait resuffle yang harus dihitung, salah satunya adalah soal PERPPU No.2 Tahun 2017 tentang Ormas yang banyak membuang energi para anggota kabinet kerja dan tuan presiden karena PERPPU tersebut tinggal menunggu pengesahan parlemen dan kelihatannya partai koalisi yang dibentuk tuan presiden sangat rapuh, dan Partai Amanat Nasional yang punya jatah kursi menteri pendayagunaan aparatur negara akan menjadi menteri yang tersingkir dalam kabinet kerja hasil resuffle nanti.

Selain itu isu resuffle nanti juga terkait dengan adanya pembahasan undang-undang lainnya yang bergulir saat ini di parlemen yaitu menyangkut “Presiden Treshold”, dan PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang “Ormas”. Pada akhirnya Resuffle yang sarat kepentingan politik ini nantinya akan semakin membuka borok rezim yang saat ini berkuasa karena pergantian kabinet tidak dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap “basis kinerja” para anggota kabinet tuan presiden karena semuanya hanya akan mengakomodir kepentingan politik saja.

Jikalau memang tuan presiden ingin meresuffle kabinet menjadi lebih proporsional dan lebih rasional harusnya tuan presiden berani mengganti anggota kabinet atau jabatan yang setara dengan menteri yaitu orang yang pernah menjadi ketua tim sukses pada pilkada dki beberapa waktu yang lalu karena secara etika tidak pantas pejabat publik menjadi “tim sukses” dan melakukan kampanye dengan memanfaatkan jabatan publik dan fasilitas publik lainnya.

Selain itu pengangkatan calon menteri lainnya haruslah dengan mekanisme Fit and Propertest yang jelas seperti yang pernah dilakukan diera pemerintahan SBY yaitu dengan meminta Calon Menteri membawa Program Kerja kementrian, bukan hanya sekedar menjalankan janji kampanye tuan presiden yang makin jauh dari pesan kerakyatan. Karena dengan membawa program kerja yang jelas nantinya para menteri tidak lagi “Bingung”, menyangkut quo vadis kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, seperti tidak lagi semena-mena menutup sosial media di era demokrasi yang bertentangan dengan prinsip dalam demokrasi pancasila.

Kini hanya tinggal sedikit saja waktu tuan presiden dan kabinet kerja untuk bekerja dan mengabdi bagi kepentingan rakyat, mengingat tahun depan sudah memasuki fase tahun politik dan waktu yang singkat tersebut sebaiknya bisa digunakan oleh tuan dan nyonya penghuni kabinet kerja untuk membuat kebijakan yang tidak lagi membingungkan rakyat dan membuat gaduh perpolitikan nasional agar tingkat kepercayaan publik kembali pulih ketimbang terus menerus membuat program-program bingung yang keluar dari hasil kepanikan para pemimpin bingung.

Karena hari ini rakyat ingin melihat kerja nyata tuan presiden dan kabinet yang dibentuknya bukan lagi sekedar harapan-harapan palsu yang jauh dari kenyataan karena kondisi masyarakat yang semakin sulit karena kondisi ekonomi yang tidak semakin menentu.

Oleh: Pradipa Yoedhanegara