Kalimatun Sawa antara BUMDes dan Koperasi

Peringatan Hari Koperasi Ke-70, 12 Juli 2017 yang lalu, menjadi istimewa. Bukan hanya karena kehadiran Presiden Joko Widodo ditengah-tengah lebih dari seribu pegiat koperasi yang memenuhi Lapangan Karebosi Makassar. Wajah-wajahnya tetap penuh semangat mengikuti acara, meskipun panas menyengat. Selain dari gerakan koperasi yang ada di Sulawesi Selatan dan perwakilan induk-induk koperasi, ada yang dari organisasi massa (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi gerakan koperasi dari negara tetangga, seperti Malaysia dan Maladewa. Semua tumpah ruah tanpa sekat, tidak ada baju partai meski mereka berasal dari partai dan organisasi yang berbeda-beda, serta agama dan etnis yang beragam.

Pada hari itu, Presiden juga membuka secara resmi Kongres Koperasi III dengan menabuh bedug yang disiapkan panitia. Sebuah perhelatan akbar, yang terakhir berlangsung pada dasawarsa 1950-1960. Dalam amanatnya, Presiden mengatakan sumbangan koperasi terhadap perekonomian saat ini 3,09 persen, sudah mengalami kemajuan dibandingkan 2,5 tahun sebelumnya. Masih terbilang rendah jika dibanding negara lain, misalnya Perancis yang sudah mencapai 18 persen, dan Selandia Baru 20 persen. Presiden mengajak pelaku koperasi Indonesia untuk menggelorakan kembali semangat gerakan koperasi agar bisa bersaing dengan swasta, dan BUMN.

Walikota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto yang memberikan sambutan atas nama panitia, menyatakan upaya pengembangan koperasi melalui program Badan Usaha Lorong (BULo). Polanya mirip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada sejumlah lorong atau gang, telah dikembangkan usaha budidaya cabe sehingga lonjakan harga beberapa waktu lalu tidak membuat masyarakat panik.

Kembali pada khittah gerakan koperasi

Sebagai kilas balik, pada masa penjajahan Belanda, koperasi pernah dicurigai sebagai pusat perlawanan. Pada masa itu, ada Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian bermetamorfosa menjadi organisasi Serikat Islam (SI) sebagai perkumpulan koperasi pedagang batik di Kota Solo, 1911. Di lingkungan ulama pesantren, Kyai Haji Wahab Hasbullah mempelopori berdirinya koperasi Nahdlatut Tujjar atau Kebangkitan Saudagar.

AD/AART atau statuta pendirian Yayasan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, pada pasal 3 poin f menyatakan mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara’ Agama Islam. Sehingga tidak mengherankan bila kemudian berdiri sejumlah koperasi di lingkungan NU, seperti pendirian Koperasi Syirkah Muawanah oleh Lembaga Perekonomian NU, Koperasi Tani Nusantara oleh Lembaga Pembangunan dan Pengembangan Pertanian NU, Koperasi Annisa oleh Muslimat NU serta Koperasi Wirausaha Nasional (KOWINA) oleh Gerakan Pemuda Anshor.

Sebelumnya, R. Aria Wiriatmadja memperkenalkan pola koperasi kredit Raiffeisen dengan mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto” agar pegawai dan rakyat tidak terjerat hutang pada rentenir.Koperasi juga dikembangkan oleh Boedi Oetomo, Indonesische Studie Club dan berbagai organisasi pergerakan nasional lainnya.

Belanda kemudian mempersulit pendirian koperasi dengan mengenakan biaya pendirian yang tinggi dan proposal berbahasa Belanda dan harus mendapat persetujuan Gubernur Jenderal sehingga banyak koperasi berjatuhan karena tidak mendapatkan izin. Era selanjutnya, pemerintahan bala tentara Jepang mengenalkan “kumiai” serta mengatur pendirian perkumpulan dan penyelenggaraan persidangan koperasi sehingga banyak koperasi lama yang harus menghentikan usahanya dan tidak boleh bekerja lagi sebelum mendapat izin baru.

Setelah Indonesia merdeka, untuk pertama kali berlangsung Kongres Koperasi di Gedung Pabrik Tenun Perintis milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya, 11-14 Juli 1947. Kongres yang dihadiri 500 utusan dari koperasi-koperasi di Jawa-Madura, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi ini menghasilkan 10 keputusan, antara lain pendirian Bank Koperasi Sentral dan penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Kongres Koperasi II yang berlangsung di Bandung, 15-17 Juli 1953 dihadirii 206 utusan yang mewakili 83 pusat koperasi dari berbagai daerah, menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, penyelenggaraan pembelian padi oleh organisasi koperasi dan menganjurkan para guru mendidik murid-muridnya menabung.

Kongres III merupakan momentum untuk mengembalikan semangat koperasi sebagai sebuah gerakan. Kemeriahan pagelaran musik dan tari tradisional di Lapangan Karebosi, sekaligus bisa menjadi simbol kebangkitan budaya Nusantara. Mengingatkan pada Kongres I Serikat Islam, 26 Januari 2013, ketika ribuan orang berbondong-bondong menuju taman kota Surabaya masa itu.

Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro sebagai salah satu pembicara, dalam paparannya tentang Koperasi dalam Arah Pembangunan Nasional, mengungkapkan upaya peningkatan sinergi antara koperasi dan BUMDes yang bisa dilakukan dengan dua pola. Pertama, mengubah ketentuan dengan mengharuskan BUM Desa untuk memilih salah satu badan hukum yang ada sesuai aturan perundang-undangan (PT atau Koperasi) seperti halnya BUMN dan BUMD. Kedua, memasukkan Koperasi sebagai salah satu bentuk unit usaha dari BUM Desa, karena secara mendasar Koperasi memiliki asas yang sama dengan BUM Desa.  

Selain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, hadir juga memberikan materi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Darmin Nasution, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, Presiden ASEAN Cooperatives Council Dato Abdul Fattah Abdullah, Ketua Umum DEKOPIN Nurdin Halid, Bupati Klungkung I Wayan Suwita, Edi Kartika dari Koperasi Warga Semen Gresik, Rektor IKOPIN Dr. Burhanuddin Abdullah, Ketua Harian DEKOPIN Drs. Sujatmoko serta Prof. Gunawan Sumodiningrat.

Pada sessi diskusi, Ibu Sri Untari dari Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur mengungkapkan kegalauannya mengenai persaingan antara BUMDes dan koperasi yang sudah mulai timbul dan kontraproduktif terhadap upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ada lagi Firdaus Putra dari Kopkoen Institute Purwokerto yang tampil bersemangat menyuarakan  perubahan dan re-branding pada koperasi. Logo ICA saja, menurutnya telah mengalami perubahan sesuai selera anak-anak muda generasi gadget seperti dirinya.

Deklarasi Makassar

Menanggapi pertanyaan mengenai BUMDes, Arif Budimanta dari Komite Ekonomi Nasional (KEIN), dengan tegas menyebut wujud usaha BUMDes adalah koperasi, dan itu sudah clear. BUMDes dibentuk melalui musyawarah yang melibatkan representasi warga desa, kemudian ditetapkan pembentukannya dengan peraturan desa. Usahanya sebaiknya berbasis distribusi. Desa juga harus mengembangkan micro power untuk penyediaan listrik, bentuknya yang banyak micro hidro

Bila dicermati, sebenarnya memang terdapat kalimatun sawa antara BUMDes dan koperasi. Ada titik temu pada beberapa prinsip yang melandasi aktivitas kedua lembaga ekonomi tersebut. International Cooperatives Alliance (ICA) telah menyepakati 7 prinsip dasar sebagai jatidiri koperasi yang berlaku global, yaitu keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pengawasan anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi serta kepedulian pada komunitas. Sedangkan BUMDes dan BUMDesa Bersama, menurut sejumlah pegiat BUMDes, pendirian, pengurusan dan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, keberlanjutan, gotong royong, kebersamaan, inklusif dan protektif.

Inklusif paralel dengan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan yang terbuka dan demokratis merupakan wujud dari penerapan prinsip transparan dan akuntabel dalam pengelolaan BUMDes. Partisipatif dan gotong-royong bisa diwujudkan melalui partisipasi ekonomi anggota atau masyarakat desa pada umumnya. Emansipatif dan kebersamaan merupakan bagian dari kepedulian pada komunitas. Kebersamaan, kooperatif dan gotong-royong juga bisa diwakili dalam satu frasa “kerjasama antar koperasi/pemangku kepentingan lainnya”.

Perbedaannya, BUMDesa merupakan persekutuan modal, sedangkan koperasi lebih menekankan persekutuan orang-perorangan. UU Nomor 6/2014 mendefinisikan BUMDes sebagai Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. Ada pun koperasi dalam UU Nomor 25/1992, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi.

Deklarasi Makassar pada akhir kongres antara lain menegaskan Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa. UU Desa, pada bagi penjelasan memang menyebut BUMDes bukan koperasi, CV maupun PT, sebuah ketentuan yang dianggap tidak selaras dengan Pasal 33 UUD 1945.

Bila ingin direalisasikan, amandemen terhadap UU Desa bisa dengan mengangkat kembali dan mengadopsi norma UU Nomor 5/1962 tentang Perusahaan Daerah yang dicabut melalui UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut telah sebenarnya mengatur penataan hubungan antara Perusda/BUMD sebagai usaha yang berasal dari pemisahan aset pemerintah dengan koperasi yang dimiliki rakyat. Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah berdasarkan pasal 4 UU 5/1962. Kemudian pada pasal 6 disebutkan, dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan lapangan usaha koperasi, kepada koperasi diberikan pengutamaan.

Secara keseluruhan, ada 17 point rekomendasi, 7 untuk internal dan 10 yang bersifat eksternal. Untuk internal, kongres merekomendasikan aplikasi teknologi informasi, konsolidasi dan integrasi bisnis, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, revitalisasi koperasi unit desa (KUD), penyusunan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menempatkan koperasi sebagai pilar negara serta pembentukan bank koperasi dan lembaga penjamin simpanan koperasi. Selain yang terkait dengan BUMDes, rekomendasi eksternal juga mengangkat isu RUU Perkoperasian dan UU Kementerian Negara, pemutihan kredit usaha tani (KUT), redistribusi aset dan lahan, legalisasi aset koperasi, pendidikan perkoperasian, pengelolaan sistem logistik nasional, tol laut, aturan perpajakan, realokasi anggaran pembangunan serta pembatasan ritel modern

Dalam obrolan tentang koperasi sebagai sebuah ideologi di sela-sela kongres, seorang kader muda menyebut credit union atau koperasi kredit sebagai contoh radikalisme, atau tepatnya militansi anggota-anggota koperasi. Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) bahkan pernah mencetuskan big dream, suku bunga pinjamannya bisa lebih rendah dan suku bunga tabungannya lebih tinggi dari suku bunga bank. Sambil ngopi di sela-sela kongres, mbah Soelarso, seorang anggota dewan pakar DEKOPIN yang mantan Dirjen Koperasi era Orde Baru berseloroh,”Tapi aku keder juga di depan kawan-kawan Kopdit, karena ditanya parokinya apa?” ****