Karyono Wibowo : Tidak Hanya Kanan, Kelompok Kiri pun Harusnya Ikut Bela Negara

 

Karyono Wibowo dari Peneliti Indonesian Public Institute (IPI) mengatakan Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sangat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini untuk bisa membangun karakter bangsa yang cinta tanah air.

“Ditengah situasi yang kita hadapi sekarang ini maka setiap warga negara wajib dan berhak ikut dalam bela negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002,” Terang Karyono di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Seperti diketahui, Januari 2016 lalu, Ryamizard Ryacudu mengatakan ormas  yang ada di Indonesia diperbolehkan mengikuti latihan bela negara yang dipandu TNI, termasuk ormas kerap di anggap radikal. Dengan catatan mereka memiliki niat untuk mempelajari Pancasila.

“Atas dasar pertimbangan itulah barangkali Menhan Ryamizard Ryacudu menilai tidak masalah jika yang dianggap kelompok radikal sekalipun boleh mengikuti program bela negara,” lanjut Karyono.

Pernyataan mantan KASAD TNI itu memicu pro kontra di masyarakat yang kini terpolarisasi akibat gerakan-gerakan intoleran yang mengancam keragaman budaya dan ideologi negara.

Esensinya memang benar kata Karyono namun demikian pernyataan itu harus  dipahami dalam konteks yang lebih luas yaitu menyamakan pandangan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI dan Pancasila dengan semua komponen bangsa. Artinya Program Bela Negara juga harus menyasar kelompok yang dinilai memiliki faham lainnya yang tidak atau kurang sejalan dengan falsafah Pancasila.

“Jadi tidak hanya kelompok “radikal kanan” tapi juga “radikal kiri” perlu disasar jika tujuannya adalah menanamkan prinsip bela negara kepada setiap warga negara” sambung  Karyono.

Pasalnya, Karyono menilai, kelompok radikal dan yang berhaluan kiri yang ada di Indonesia bukan sekadar organisasi kumpulan massa biasa tetapi organisasi yang berbasis pada ideologi.

“Mereka memiliki keyakinan dan doktrin ideologi tersendiri. Mereka memiliki cita-cita tentang konstruksi negara. Karenanya tidak mudah untuk membrainwash faham mereka agar bisa kembali ke ideologi Pancasila,” Tutup Karyono.