KAWASAN PERDESAAN HARUS DISELAMATKAN

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kawasan perdesaan adalah wilayah atau kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pada banyak desa di Jawa yang penduduknya sudah padat, meski masih dijumpai petak-petak sawah, kebun maupun lahan dengan aneka vegetasi. Namun tidak bisa dipungkiri, luas lahan pertaniannya sudah kian menyusut. Bahkan, ada areal persawahan ditengah-tengahnya dibangun sebuah pabrik tekstil.

Industrialisasi memang telah mendorong desa-desa dan kawasan perdesaan cepat berkembang. Akses transportasi semakin mudah dan industri banyak menyerap tenaga kerja. Namun, industrialisasi juga berpotensi menyebabkan pencemaran air dan tanah, alih fungsi lahan dan daerah resapan air serta fragmentasi dan konflik sosial. Proses yang terjadi pada industri tekstil misalnya, dari pengkanjian hingga pencetakan, menghasilkan limbah cair maupun padatan tersuspensi.

Meskipun awalnya tidak terasa mengganggu, perlahan-lahan akan mencemari sumber air, mematikan mikroorganisme, lalu sawah tidak lagi bisa ditanami dan terpaksa dijual, beralih fungsi, untuk perumahan ataupun pengembangan industri dan perdagangan. Bahan pangan dan air untuk para pekerja dan penduduknya akhirnya terpaksa dipasok dari luar. Lahan budidaya  yang beralih fungsi membuat beban daerah resapan air yang tersisa semakin berat hingga mengalami erosi dan pendangkalan. Pembangunan infrastruktur yang intensif membuat resapan air tertutup  sempurna.

Kerusakan tata air mikro akhirnya mencapai klimaks. Ditandai dengan terjadinya banjir dan kekeringan dengan intensitas yang semakin tinggi dan cakupan yang semakin luas. Bukan lagi sekedar anomali yang tidak bisa diprediksi secara akurat.

Penyusutan juga dialami kawasan hutan yang dulu luasnya konon mencapai +137,09 juta hektar. Hampir setengahnya telah terdegradasi dengan laju deforestasi 450 ribu ha/tahun menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal  ada 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan 71,06 persen penduduknya menggantungkan hidup dari sumberdaya hutan. Banyak dari mereka kehilangan akses dan terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan setelah hutan dipatok-patok atas areal konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI). Keanekaragaman hayati tergerus pelan-pelan, banyak plasma nutfah yang hilang.

Pada desa-desa pesisir, proses serupa juga terjadi. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015), ada 12.681 desa pesisir yang memiliki garis pantai dan 12.543 desa yang tidak memiliki garis pantai. Saat ini, banyak yang sudah mendapatkan akses jalan yang beraspal. Seiring dengan itu, juga dibangun perumahan eksklusif dengan menawarkan keindahan panorama laut lepas yang menawan atau homestay untuk para wisatawan. Menyingkirkan batu karang dan hutan bakau, sekaligus menyingkirkan juga para nelayan yang sebelumnya tinggal di sana.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan aktivitas atau kegiatan ekonomi harus diimbangi upaya sepadan untuk memulihkan dan melestarikan kondisi lingkungan hidup serta kearifan budaya masyarakat lokal. Budidaya kopi hutan merupakan sebuah usaha alternatif yang bisa dijalankan untuk menopang kehidupan petani di desa-desa sekitar hutan.

Meskipun secara formal, pemanfaatan lahan  hutan untuk kegiatan budidaya kopi termasuk kategori perambahan dan tindakan ilegal. Namun diskresi dengan mengizinkan aktivitas ini, setidaknya dapat mengurangi laju deforestasi akibat kegiatan ekonomi ekstratif yang eksplotatif terhadap hutan. Selama kebutuhannya pada skala subsisten dapat terpenuhi dari hasil tanaman kopi, penduduk setempat tidak akan  merambah lebih jauh untuk mengambil kayu maupun tanaman hutan lainnya.

Rempah dan pengolahannya menjadi jamu juga bisa dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi para petani. Masyarat desa bisa didorong untuk mengembangkan aneka jenis tanaman dan biofarmaka, seperti kapulaga, kencur, pinang, wijen, kemiri, lidah buaya, mengkudu, temu lawak, temu ireng, kunyit, pasak bumi, purwonceng, asam kandis, asam jawa, serai dapur, adas, hingga tempuyung dan jati belanda.

Alternatif lain melalui sinergi dengan pengembangan desa wisata. Aktivitas ekowisata diharapkan dapat menekan disrupsi ekologi pada banyak desa dan kawasan perdesaan. Ekonomi lokal diharapkan dapat berkembang karena masyarakat membuat pangan olahan dan berbagai barang kerajinan sebagai souvenir dengan memanfaatkan sumberdaya lokal desa.

Semoga para pegiat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari NU bisa melakukan ini demi menyelamatkan kawasan perdesaan. Menyelamatkan masa depan kita semua. Karena ini memelihara agar lingkungan tidak rusak merupakan amanah yang diberikan kepada umat manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS al_Qashash ayat 77, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan.

 

  1. Noor  Azasi Ahsan

Ketua Dewan Penasehat Induk Koperasi Hasil Hutan, Rempah dan Jamu (INKOJAM)

Mantan Pengurus Pimpinan Pusat Lembaga Pembangunan & Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (PP-LP2NU)

 

   Jakarta, September 2017

Tulis tanggapan anda: