Masyarakat Lampung Utara Menggugat

Jakarta, JagatNgopi – Terkait unjuk rasa di Lampung Utara yang terjadi hingga berulangkali dikarenakan tidak adanya sikap pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan para Demonstran. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan ditengah masyarakat. Akhirnya ketua DPD Pospera Privinsi Lampung Marsat Jaya angkat bicara.

 

“Seharusnya aksi itu tidak perlu terjadi hingga berulang kali. Pemerintah selaku mitra semua ormas dapat sigap menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, apalagi melalui unjukrasa” ujarnya melalui sambungan Telpn Sabtu (17/6).

Unjukrasa yang terjadi secara beruntun diwilayah Lampung Lampung Utara tampaknya menjadi sorotan semua pihak. Aksi yang mewarnai bulan suci Ramadhan bahkan bertepatan dengan peringatan hari berdirinya Lampung Utara kemarin dimotori oleh DPC POSPERA Lampung Utara dan KARAT yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menggugat.

Masa meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas kepala Dinas Pekerjaan Umum yang diduga melakukan pemungutan setoran proyek sebesar 20 persen. Selain itu sang Kadis tidak pernah masuk kantor. Namun tampaknya aksi yang terjadi hingga tiga kali itu tidak mempengaruhi pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk memenuhi tuntutan para demonstran.

Menyikapi hal tersebut, salah satu pendiri Pos Perjuangan Rakyat (POSPERA) Marsat Jaya menyesalkan semua itu dapat terjadi. Menurutnya Pospera merupakan ormas yang dibentuk sebagai mitra pemerintah, yang memiliki komitmen sabagai kontrol sosial untuk mengawal semua program Pemerintah Pusat (Nawacita) maupun Pemerintah Daerah.

” Bupati selaku ketua penasehat Pospera seharusnya dapat menyikapi aspirasi yang disampaikan masyarakat. Semua dapat diselesaikan dengan musyawarah duduk satu meja jangan malah menghindar. Wajar dong Pospera menegur Kadis PU yang tidak pernah masuk kerja, apa lagi ada dugaan pemungutan setoran. Semua itukan untuk kebaikan Lampung Utara” ungkap Marsat.

Selain itu, Marsat selaku Pembina Pospera menyatakan siap mendukung DPC Pospera untuk kebaikan Lampung Utara. Namun sebaliknya jika semua itu kesalahan dari pihak Pospera maka akan mengambil langkah tegas. ” Saya siap mendukung dan membek’up Pospera disana jika untuk kebaikan Lampung Utara. Tapi jika Pospera melakukan kesalahan saya akan menindak tegas sesuai aturan organisasi” tegasnya.

Marsat berharap pemerintah dapat segera menyikapi persoalan yang ada, sehingga tidak terjadi aksi berkepanjangan seperti yang terjadi di Jakarta.” Saya harap pemerintah dapat mengambil langkah positip, jangan sampai terjadi aksi berkelanjutan. Cukup dijakarta aja yang terjadi aksi berkepanjangan” harapnya.

Sementara itu ketua DPC Pospera Lampung Utara Juani Adami menuturkan, sampai saat pemerintahan seakan-akan tidak mengindahkan semua aspirasi yang disampaikan melalui beberapa Aksi yang dilakukan.

“Kami tidak akan berhenti sebelum Penegak hukum dan Pemkab membenahi kinerja Kadis PU dan menindak tegas sesuai aturan yang berlaku. PNS yg lain tidak masuk diberikan sangsi, kenapa Sahbudin sudah berbulan-bulan tidak kerja dibiarkan saja, ini ada apa,” ungkapnya seraya berujar akan menggelar aksi kembali sebelum hari raya mendatang.

“Kami tidak akan pernah berhenti menyerukan aspirasi masyarakat demi kebaikan Lampung Utara, Tanah kelahiran kami” serunya.