Membaca Pertimbangan Puan tentang ‘Pentingnya Sosialisasi’

Fullday school, sejak digulirkannya wacana itu, selama beberapa hari memantik banyak protes. Berbagai macam alasan yang dikemukakan. Sekolah lima hari secara penuh dianggap sebagai strategi pendidikan yang tidak efektif. Sebagian lagi melihat bahwa sebenarnya ‘fullday school’ sebenarnya berkembang di pesantren dimana hampir setiap hari, siang dan malam, santri (sebutan untuk pelajar yang tinggal di asrama atau pondok) mengikuti proses pelajaran yang dilaksanakan oleh pesantren.

Kebijakan ‘fullday school’ sendiri sebenarnya diupayakan demi meningkatkan pendidikan terutama soal pendidikan karakter. Muhadjir Effendi menegaskan bahwa tujuan dari ‘fullday school’ diharapkan memungkinkannya pelajar untuk tidak perlu mencari bimbingan belajar di luar sekolah. Sehingga dia fokus di sekolah saja.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko) yang dijabat oleh Puan Maharani. Dalam sebuah rapat dengan Mendikbud guna analisis kebijakan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (kemenkopmk.go.id, 19/06/2017), Puan menegaskan bahwa penting adalah kebijakan lima hari sekolah haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Manfaat bagi masyarakat tentu merupakan tafsir yang tak mudah. Setiap orang atau kelompok memiliki pandangan-pandangan yang berbeda mengenai apa yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kenyataannya apa yang dianggap baik oleh Menteri Muhadjir Effendi tentang ‘fullday school’, misalnya, justru memperoleh banyak penentangan dari publik. Meskipun tidak sedikit pula yang sebenarnya melihat dari aspek-aspek tertentu yang membuat mereka setuju.

Mengingat mengenai tafsir manfaat kepada masyarakat tak selalu mudah, maka tindakan lebih jauh adalah menyosialisasikan konsep dan praktik dari kebijakan ‘fullday school’ tersebut. Sebab tanpa sosialisasi yang sungguh-sungguh bisa sampai di masyarakat, jangan-jangan polemik itu hanya terjadi diantara elit tanpa betul-betul sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Jangan-jangan polemik itu belum sungguh-sungguh dimengerti oleh masyarakat.

Apa arti sosialisasi, tak lain seperti disampaikan oleh Puan, adalah demi menemukan titik pemahaman antara masyarakat dengan maksud baik kebijakan menteri tersebut. Segera setelah pemahaman masyarakat berjumpa dengan maksud kebijakan dari kementerian, maka bisa dipertimbangkan masukan-masukannya: apakah sepenuhnya ditolak atau ada bagian-bagian tertentu yang bisa diterima dan diwujudkan.

Tentu ini tidak hanya berlaku bagi polemik kebijakan ‘fullday school’ saja. Rasanya kebijakan apapun dari pemerintah memang tidak bakal sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Tetapi bukan soal diterima atau ditolak, tetapi sosialisasi yang memungkinkan produk kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat itulah yang penting. Sehingga melalui proses pengenalan atau sosialisasi itu, dapat ditarik pertimbangan-pertimbangan yang penting dari masyarakat.

 

Dengan demikian, Puan Maharani sudah tepat dengan menegaskan pentingnya sosialisasi demi diperolehnya pemahaman yang sebenarnya dari masyarakat.  

Tulis tanggapan anda: