MENDUKUNG PEMBUBARAN HTI, ULAMA DAN TOKOH MASYARAKAT BANTEN ADAKAN HALAQAH

jagatngopi.com– Rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat dukungan dari tokoh agama dan masyarakat di Banten. Melalui PCNU kota Serang, beberapa tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, padepokan persilatan, dan mahasiswa Islam Banten mengadakan halaqoh guna mendukung pembubaran HTI oleh Pemerintah.

Halaqoh yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Serang (18/05/2017) tersebut menghasilkan Petisi pembubaran HTI di Indonesia.

Berikut lima point dukungan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

1. Bahwa Indonesia adalah Negara yang sah dan berdulat secara final telah memiliki tatanan kenegaraan berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Undang Undang Dasar 1945

2. Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang kewajiban mendirikan khilafah islamiyah di Indonesia, menunjukan kampanye dan sikap politik yang sangat berpotensi memunculkan sikap dan gerakan pembangkangan dan pemberontakan terhadap NKRI

3. Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang kewajiban mendirikan Khilafah Islamiyah di Indonesia adalah dakwah yang tidak tuntas dan bertentangan dengan prinsip prinsip islam yang Rahmatan lil  ‘Alamin. Sehingga kalau dibiarkan dapat memecah belah umat islam

4. Gerakan Masjid Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang wajib mendirikan khilafah Islamiyah di Negara Republik Indonesia jelas-jelas mengusik kedaulatan Negara.

5. Langkah-langkah dan upaya hukum yang diambil pemerintah untuk membubarkan hizbut tahrir Indonesia (HTI) sudah tepat dan harus segera dilakukan.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Fathaniyah KH. Matin Syarqawi dalam keterangannya mengatakan bahwa pijakan teoritis HTI untuk membangun khilafah di Indonesia tidak memenuhu standar Ilmiah.

” Pemikiran Hizbut Tahrir tentang Khilafah Islamiyah tidak memenuhi syarat ilmiyah. Kami bukan menentang ayat Quran dan Hadits yang disampaikan itu. Hanya saja penempatanya yang keliru karena tidak dilakukan berdasarkan metoda tadi (fiqh,red). Berbicara wajib berarti ini kaitan dengan bahasan furu’iyah yang secara spesifik berpulang pada kajian fiqh siyasah. Sementara kalau bicara wajib dari sudut pandang fiqh tentunya menghukumi “wajib” atau tidak wajib seharusnya berdasarkan ‘Illat. Sementara dalil adalah untuk istinbat. Lebih-lebih pada persoalan syiasah “antum ‘alamu biumuri dunyakum)”. Terang Matin yang juga Ketua PCNU Serang.

Matin melanjutkan bahwa kenapa HTI wajib dibubarkan karena illat yang dibangun tidak sebangun dengan maqasid syariah yang dalam konteks Indonesia memperkuat ideologi pancasila dan NKRI.

“Illat knapa mendirikan Khilafah di Indonesia itu haram krna akan menimbulkan peperangan sebab Indonesia sudah berdiri sebagai negara yang sah dan sudah memiliki tatanan kenegaraan yang final. Maka sebagaimana kaidah mengatakan درءالمفاسد مقدم علي جلب المصا لح

 Berdasarkan hal tersebut maka illat untuk membubarkan HTI krna doktrinasi tentang wajib mendirikan khilafahnya itu sangat berpotensi terjadinya perpecahan bangsa”. Tutupnya

 

Tulis tanggapan anda: