Menjemput 100 Tahun NU : Didik Kadernya Bangun Kemandiriannya

Oleh : H. Masyhuri Malik 

Sebagai jamaah, eksistensi Nahdlatul Ulama sebenarnya sudah ada semenjak lama. Jamaah NU merupakan komunitas besar kaum muslimin Nusantara. Sebagai jam’iyyah, Nahdlatul Ulama (NU) dilahirkan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926.Kelahiran NU merupakan bagian dari pergerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. 

NU pada mulanya dilahirkan sebagai organisasi kader. Para pengurus atau aktivis NU pada mulanya adalah murid-murid dari para kiai yang berjejaring dan tersebar di berbagai daerah. Perubahan terjadi pada saat NU mengubah haluan menjadi partai politik pada tahun 1952. NU berubah menjadi organisasi massa dan berkepentingan untuk memenangkan Pemilu 1955, dan terbukti Partai NU waktu itu berhasil menjadi salah satu pemenang dalam pemilu demokratis pertama setelah proklamasi kemerdekaan 1945.

Setelah kembali ke Khittah, konsolidasi di tubuh NU perlu terus-menerus dilakukan. NU telah menjadi organisasi massa yang sangat besar, dan merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Jumlah massa yang besar harus diimbangi dengan besarnya kader NU yang akan menggerakan organisasi besar ini. Kembali ke Khittah berarti mengubah orientasi dari organisasi massa murni menjadi organisasi massa yang mempuyai banyak kader penggerak.

Kebutuhan kaderisasi juga mutlak dilakukan mengingat semakin meluasnya agenda organisasi dan semakin banyaknya kelengkapan organisasi baik di lembaga, lajnah dan badan otonom di bawah NU. Latar belakang pendidikan anak-anak NU yang semakin variatif serta pergaulan yang luas mengharuskan adanya proses kaderisasi yang berkelanjutan. Jangan sampai orang-orang yang tidak banyak mengenal NU tiba-tiba memegang posisi penting dalam struktur organisasi NU tanpa melalui proses kaderisasi.

Kaderisasi sebagai mesin pencetak Sumber Daya Manusia yang loyal, militan dan berintegritas menjadi ikhtiar penting ketika menyoal kemandirian Nahdlatul Ulama. Pengelolan SDM kader yang sudah tertempa aspek ideoligi ber-Nunya akan memudahkan distribusi kader sesuai dengan pokok fungsinya termasuk pada upaya memandirikan Nahdlatul Ulama.

Kemandirian organisasi menjadi hal penting yang harus dimiliki, dan kunci kemandirian organisasi adalah partisipasi warga. Partisipasi pada gilirannya akan memunculkan rasa memiliki organisasi. Warga akan berbondong-bondong ikut bergerak guna mencapai tujuan organisasi. Namun ketika ruh gotong royong ini hilang organisasi sesungguhnya akan semakin melemah. Pada konteks inilah kader militan NU akan menjadi simpul yang akan meneebar dan menyemai nilai-nilai ke-NU-an sekaligus menjadi motor kemandirian organisasi.

Strategi Kemandirian Organisasi

NU akan menjadi organisasi yang kuat dan berwibawa jika tampil sebagai organiasi yang mandiri. Kunci kemandirian organisasi terletak pada dari mana NU memperoleh dana untuk menggerakkan organisasi.

1) Penggalangan Dana

Salah satu potensi yang kurang tergarap adalah dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, serta sumber dana lainnya dari kalangan warga NU sendiri. Dana yang ada bisa dimanfaatkan untuk menjalankan program-program kegiatan organisasi. Khusus dana yang bersumber dari zakat disalurkan dan didayagunakan kepada salah satu yang termasuk kategori asnaf (mustahiq). Sementara sumber pendanaan lain selain zakat bisa sisalurkan dalam bentuk lain untuk kemaslahatan umat.

Ianah (iuran) warga NU baik dalam bentuk ianah syahriyah(bulanan), usbuiyyah (mingguan) atau pada momen-momen tertentu adalah sumber dana organisasi yang sangat potensial. Seribu rupiah saja jika dikalikan sekian akan terkumpul dana besar untuk menggerakkan organisasi NU di daerah masing-masing. Karena itu, kontinuitas iuran menjadi salah satu modal untuk penggalangan dana organisasi. Berapapun besarnya kalau dilakukan secara kontinyu, dan massif dana tersebut akan terkumpul sangat signifikan. Dari biaya pengadaan kartanuisasi saja bisa disisihkan untuk biaya operasional organisasi.

Kontribusi warga NU dalam bentuk penyaluran harta untuk kepentingan organisasi ini pada giliran-nya justru akan meningkatkan partisipasi untuk menggerakkan organisasi NU.

Pengurus juga merupakan potensi yang besar untuk berkontribusi bagi organisasi. Tak sekedar tenaga, waktu dan pikiran yang harus disumbangkan untuk organisasi, harta juga harus siap untuk disumbangkan buat kepentingan biaya operasional organisasi. Pengurus harus menjadi contoh dan teladan bagi warganya dalam segala hal.

Potensi besar yang tak kalah pentingnya adalah menginventarisasi PNS/guru dari warga NU, serta bidang profesi lainnya. Pentingnya database potensi warga Nahdliyin ini karena akan menjadi modal untuk penggalangan dana secara berkesinambungan, baik melalui surat edaran maupun secara langsung dikumpulkan dalam sebuah pertemuan besar dalam rangka sosialisasi program-program NU.

Para calon pengurus NU melalui proses kaderisasi akan diajarkan membangun jaringan dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak utamanya dengan perusahaan di daerah masing-masing. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal masyarakat sekitarnya secara lebih luas.

Para calon pengurus NU dalam proses kaderisasi juga diajarkan untuk mendata program pemerintah daerah yang terkait dengan beberapa sektor pembangunan. Misalnya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi mikro/kecil, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya.

Penggalangan dana seperti dipaparkan di atas diawali dengan menyiapkan tenaga (sumber daya manusia/SDM) yang kompeten dan kapabel di bidangnya, mempunyai kemampuan managemen keuangan dari mulai pemetaan potensi dan rencana penggalangan dana, proses penghimpunan dana, pelayanan informasi untuk para donator, publikasi, pengelolaan dana, laporan pertanggungjawaban, sampai evaluasi. Dengan managemen pengelolaan dana yang transparan dan akuntabelinsyaallah NU akan semakin mandiri dan mendapatkan trustdari banyak pihak.

2) Pemberdayaan Ekonomi Warga

Dana yang dikumpulkan oleh organisasi selain untuk kepentingan menggerakkan organisasi, dapat dikelola untuk pemberdayaan umat, terutama warga NU. Selain dana zakat, semua dana yang dikumpulkan dapat disalurkan dan didayagunakan untuk kepentingan produktif, misalnya pendampingan usaha mikro kecil di berbagai sektor seperti pertanian, nelayan, perternakan, perdagangan produk-produk kebutuhan warga dan usaha lainya. Dana juga bisa disalurkan dalam bentuk bantuan pendidikan kesehatan kebutuhan hidup dan lain-lain

Organisasi juga bisa memfasilitasi dibentuknya koperasi warga NU. Apalagi NU memiliki basis massa yang jumlahnya banyak terutama di daerah-daerah atau pedesaan-pedesaan. Dengan didirikannya koperasi, warga NU bisa melakukan simpan pinjam sehingga bisa membantu meringankan ekonomi warga NU. Koperasi juga bisa menampung hasil usaha yang diproduksi oleh warga NU sendiri yang kemudian dijual ke pasar bebas.

Tugas PBNU dalam hal ini lembaga perekonomian-nya adalah menyiapkan tambahan modal usaha, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan perusahan investasi yang menggelontorkan dana kemitraan. Dana atau modal usaha akan disalurkan melalui bank atau koperasi-koperasi primer yang menjadi mitra induk koperasi NU. Semua pembiayaan terstrukturisasi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara’ dimana kesetaraan dan keterbukaan bisnis bagi penyedia dana dan penyedia kegiatan usaha. Modal usaha digelontorkan ke anggota, misalnya home industri kecil. Pelaku home industri kecil yang masih kurang memiliki akses permodalan akan dibantu. Dana diberikan tanpa agunan, cukup dengan rekomendasi dari kiai atau pengurus NU setempat, sesama anggota peminjam, dan setelah melalui uji kelayakan dari koperasi yang menyalurkan.

Akuntabilitas dalam penghimpunan dan peng-gunaan dana publik adalah suatu keniscayaan untuk memperoleh kerpercayaan dari banyak pihak. Laporan pertanggungjawaban terkait pengelolaan dana harus dibuat dengan transparan, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini adalah salah satu syarat untuk membangun citra positif dan branding sebuah organisasi.

Secara teknis bentuk laporan disusun dan disajikan dengan rapi dan teliti serta lengkap dengan bukti-bukti penghimpunan maupun pendayagunaan dana tersebut. Laporan dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan atau video (audio visual). Selain itu, laporan juga akan lebih baik jika dipublikasikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seperti koran, majalah, brosur, pamphlet, dan lain-lain.

Akhirulkalam, selain memiliki jumlah warga yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah, serta kawasan desa dan kota, serta di luar negeri, saat ini kita telah mempunyai banyak resources yang siap menguatkan jam’iyyah NU. Banyak sekali kader NU yang telah aktif dalam berbagai bidang dan profesi yang perlu segera disentuh ghirohke-NU-annya dan diintegrasikan sebagai bagian dari gerakan NU. Didiklah kadernya jika ingin membangun krmaandiriannya.

Wallahu a’lam bishshawab

Tulis tanggapan anda: