Menyikapi FDS, Ketua Umum MUI berbeda Pendapat dengan Sekjen PBNU

Jakarta, jagatngopi.com–Membincang kebijakan Full Day School yang digagas Kementetian Pendidikan dan Kebudayaan RI ternyata berbuntut panjang. Artinya proses dialektika di lapangan semakin menguat baik setuju mau tidak setuju. Dalam pantauan jagatngopi.com, kebijakan FDS senyatanya banyak menuai kecaman bahkan keberatan sekalipun ada juga yang yang menyetujui. salah sekian yang keberatan datang dari Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faisal. Seperti yang diberitakan m.republika.co.id (14/6) Helmy menyatakan bahwa sistem pengajaran pendidikan keagamaan sejauh ini sudah berlangsung dengan baik.

“Sejak kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Istana, terkait FDS. Kita sampaikan hal-hal yang menjadi keberatan kita, mengingat sistem pengajaran pendidikan keagamaan (Madin) yang selama ini telah berlangsung,” ujarnya, Rabu (14/6).

Berdasarkan informasi terbaru, Helmy pun memastikan Presiden Joko Widodo telah meminta Mendikbud Muhadjir Effendy membatalkan rencana kebijakan sekolah lima hari dan delapan jam tersebut. “Alhamdulillah, baru saja mendapat kepastian informasi dari Menseskab Pramono Anung, yang sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Presiden RI Jokowi telah meminta Mendikbud untuk membatalkan FDS,” katanya.

Di lain pihak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy  seperti yang diberitakan kemendikbud.co.id (14/6) bertemu dengan pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia, Rabu (14/6/2017). Dalam pertemuan tersebut Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengapresiasi kebijakan FDS Kemendikbud RI.

“MUI menganggap kebijakan yang dilakukan Kemendikbud ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan penguatan karakter bangsa,” disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin usai pertemuan.

Sebelumnya Ma’ruf Amin menyampaikan perlunya penguatan karakter untuk menjawab tantangan globalisasi.

Penguatan Karakter Melalui Lima Hari Sekolah Dilaksanakan Bertahap

Mendikbud Muhadjir menegaskan bahwa pelaksanaan lima hari sekolah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi kesiapan dan kemampuan masing-masing daerah.

“Sesuai dengan pasal 9, pelaksanaannya bertahap. Dan sesuai saran dari MUI, akan dilakukan koordinasi dengan Kemenag untuk petunjuk atau pedoman pelaksanaannya,” disampaikan Muhadjir usai audiensi di kantor pusat MUI Jakarta.

Mendikbud mengungkapkan bahwa penguatan pendidikan karakter (PPK) yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Penerapannya akan sangat bervariasi di tiap daerah dan sekolah.

 

Sumber: m.republika.co.id, kemendikbud.co.id

Tulis tanggapan anda: