Momentum AHOK

Oleh : Agus Lilik Purwanto

Keriuhan yang terjadi pasca Pilkada (pemilihan kepada Daerah) DKI Jakarta telah bergeser tujuan. Awalnya adalah soal kalah dan menang dalam kontestasi Pilkada, namun kini sudah pada tingkat simbolisme politik untuk tujuan perebutan pengaruh ideologi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Kita tentu menyadari, pertarungan kelompok neo liberal dengan neo fundamental Islam telah mendapati medan perangnya di Indonesia. Jika dalam konteks global yang kini sedang berlangsung di timur tengah adalah kontak fisik antara kaum radikal-fundamental dengan liberal yang masing-masing diwakili oleh ISIS dan Barat (Amerika dan Sekutunya), namun berbeda di Indonesia. Masifnya propaganda yang terjadi dalam Pilkada Jakarta dan terjadi hingga kini, adalah gambaran utuh bahwa pertarungan antara kedua kelompok ini sesungguhnya telah nyata terjadi, meskipun dibungkus dengan tataran propaganda dan dialektika dengan metode yang berbeda.

Pasca Pilkada DKI Jakarta harusnya keriuhan telah berakhir dan rekonsiliasi kedua kelompok telah terjadi, namun tidak dengan saat ini. Aksi propaganda yang dilancarkan kedua belah kubu menandakan bahwa peperangan sejatinya baru saja dimulai.  Metode yang digunakan oleh kedua bela pihak dalam saling serang memang berbeda. Jika kelompok fundamental memanfaatkan masifnya sosial media dengan “muslim cyber army”-nya, maka kelompok liberal pada upaya perubahan kebijakan, yakni mendorong penghapusan pasal penondaan agama.

Jalan Tengah

Pasca pembacaan putusan hakim atas kasus penodaan agama dengan Ahok sebagai terdakwa dan harus menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun keriuhan kembali terjadi. Jika sebelumnya GNPF-MUI getol mengelar menuntut kejelasan hukuman Ahok, kini berbalik kelompok pendukung Ahok secara marathon mengelar aksi guna memprotes dan menuntut penangguhan penahanan Ahok. Salah satu agenda tuntutan aksi tersebut adalah peghapusan pasal penodaan agama. Pasal ini dianggap sebagai pasal karet yang juga sebagai biang keladi “kriminalisasi” terhadap Ahok.

Tentu upaya penghapusan pasal penodaan agama ini perlu dicermati, perihal penting dan tidaknya penghapusan pasal tersebut, serta konsekwensi turunan yang akan terjadi jika pasal penondaan agama tersebut dihapus. Dalam konteks kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, pasal penodaan agama ini relevan guna menghindari benturan antara pemeluk agama. Kebebasan berpendapat dengan tanpa filter yang baik justru akan mendorong terjadinya benturan di masyarakat, karena tidak ada konsekwensi hukum atas apa yang disampaikan di depan umum.  

Sebagai bangsa yang berketuhanan, hubungan antara agama dan negara berjalan beriringan. Posisi agama sebagai pranata sosial, dan penjaga etika masyarakat telah berhasil membangun adab dan membangun kepribadian bangsa. Selain itu, teks-teks agama yang dimasukkan menjadi bagian konstitusi negara seperti hukum waris, nikah, wakaf, haji, dan perbankan telah banyak memberikan sumbangsih penting dalam mengatur pranata dalam bernegara, apa jadinya jika negara Indonesia berubah menjadi sekuler? Maka pranata tersebut akan hilang dan bangsa Indonesia kehilangan arah dalam tujuan berbangsanya.

Sebaliknya, fungsi negara dalam mengatur kehidupan dan kerukunan umat beragama nampak jelas peranannya. Demi menjaga kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara peran penting negara dalam memberikan batasan penyampaian pendapat dan penyelenggaraan peribadatan di ranah publik diatur sedemikian rupa agar tidak melukai perasaan pemeluk agama lain dan kepentingan umum. Jika negara tidak mengambil posisi demikian, apa jadinya? Maka akan terjadi benturan dan saling melanggar kaidah-kaidah dan tata krama antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Menafsir Ulang Pasal Penodaan Agama

Menyikapi tuntutan penghapusan pasal 156 dan 156a KUHP tentang penodaan agama, sebenarnya pasal tersebut tidak perlu dihilangkan/dihapus. Dalam konteks kekinian dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat tentu diperlukan sebuah upaya melakukan kajian ulang, hingga kedepan pasal ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. 

Perlu di ingat, kebebasan dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu secara tegas termuat dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Muatan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini menjadi salah satu pasal HAM yang tegas dan diatur di dalam UUD RI 1945, yang berbeda dengan keberadaan hak asasi yang lainnya. Pernyataan jaminan di dalam pasal tersebut, mengindikasikan bahwa negara memiliki kepentingan yang signifikan untuk memberikan perlindungan terhadap umat beragama (Abd Rahman Mas’ud p.hD; 2015). 

Sebelumnya, telah ada upaya judicial review (uji materi) UU No.1/PNPS/1965 tentang Pence¬gahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam amar putusan majelis hakim tersebut menyatakan bahwa UU No.1/PNPS/1965, tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada setiap orang. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat mengenai perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.

Upaya penafsiran ulang terhadap UU dan Pasal penodaan agama ini sebelumnya telah dilakukan oleh kementerian agama, dan telah disusun draft RUU KUB (Kerukunan Umat Beragama) pada tahun 2009. Tujuan yang termaktub dalam pasal 3 RUU KUB tersebut adalah menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama.

Keberadaan UU KUB bisa dianggap sebagai jalan tengah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan penodaan agama. UU KUB inipun sekaligus bentuk komitmen negara untuk hadir dalam menyelesaikan persoalan dan menjaga ketertiban warga bangsa, juga menjamin konteks kebebasan hak asasi manusia dalam deskripsi keindonesiaan.

Meredam Benturan

Sebagaimana disampaikan diawal tulisan ini, momentum Pilkada dan kasus Ahok adalah momentum benturan dua kepentingan besar, lebih jelasnya pertarungan perebutan kuasa ideologi, antara kelompok neo fundamental vs neo liberal. Upaya masing-masing pihak memang selama ini selalu terjadi, antara lain terjadinya berbagai agitasi ditengah masyarakat dengan berbagai bentuk propaganda dan teror. Perang urat saraf ini mencapai puncaknya ketika Pilkada DKI terjadi.

Kelompok yang kita sebut sebagai neo fundamental, melakukan propaganda dengan sangat masif dengan memobilisasi massa dan menguasai media sosial dengan “muslim cyber army-nya” dengan memanfaatkan issu penodaan agama yang dilakukan Ahok. “Kepleset lidah” Ahok mampu dimanfaatkan oleh kelompok ini menguasai panggung politik nasional, dan gerakan 411 dan 212 adalah indikator kesuksesan itu, dan kemudian memunculkan fenomena baru yakni bangkitnya kaum “Muslim Urban”.

Pada sisi lain, upaya yang dilakukan kelompok neo liberal tidak kalah masif. Seruan kebebasan HAM dan penyelidikan kasus pelanggaran HAM terus didorong. Legalisasi kaum LGBT, penghapusan pasal penodaan agama adalah contoh bentuk upaya mereka dalam mempengaruhi konstitusi. Gerakan yang dilakukan kelompok ini sesuangguhnya berbeda dengan cara yang ditempuh kelompok satunya. Mereka menganggap dalam mempengaruhi kebijakan (UU) dan mempengaruhi budaya masyarakat dalam bentuk gaya hidup (life style) lebih efektif dibanding sekedar turun kejalan dan menyuarakan aspirasi.

Upaya mengusung faham liberalisme dan fundamentalisme di Indonesia sesungguhnya salah tempat. Salah tempat karena karakter masyarakat Indonesia yang sudah kenyang asam garam kompleksitas perbedaan, dan tingkat toleransi yang tinggi telah mendarah daging menjadikan bangsa ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap upaya degradasi nilai-nilai kearifan lokal yang ada.

Dalam waktu cepat atau lambat, kedua kelompok ini pasti akan terjadi benturan, baik secara fisik ataupun pada tingkatan perang urat saraf. Tentu kita semua tidak menginginkan hal ini terjadi. Kehadiran negara diperlukan dalam rangka mencegah terjadinya adu pengaruh antara kedua kelompok. Dalam kerangka membendung benturan kedua kelompok ini bukan hanya tugas negara, namun peran warga bangsa. 

Bentuk peran negara dalam meredam konflik ini adalah penegakan hukum dan negara hadir dalam setiap persoalan ditengah masyarakat serta memastikan seluruh warga bangsa mendapatkan perlakuan yang sama. Diperlukan sikap tegas negara dalam membendung segala bentuk dan upaya “mempengaruhi” serta merubah gaya hidup masyarakat yang mulai bergeser baik dalam bentuk pemikiran maupun gaya hidup. Dengan demikian, kehadiran negara benar-benar terasa di tengah-tengah masyarakat dan sebagai bentuk komitmen perlindungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran warga bangsa dalam tataran “menjaga” dirinya dari pengaruh faham fundamentalisme dan liberalisme teramat penting meski ada peran negara didalamnya. Memperkuat toleransi, dan saling menghargai perbedaan adalah langkah mendasar untuk dilakukan. Selanjutnya, adalah mengaplikasikan cita-cita kebangsaan yang termaktup dalam Pancasila dalam bentuk kehidupan sehari-hari dan bukan hanya menganggap sebagai simbol belaka menjadi hal yang penting dilakukan. Dengan adanya peran serta masyarakat guna membendung masuknya faham yang cenderung bertentangan dengan karakteristik dan local wisdom akan membantu proses pendewasaaan sekaligus menjaga bangsa ini tetap sesuai pada relnya dalam kerangka mencapai tujuannya dalam berbangsa dan bernegara. Bukankah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah mimpi kita bersama?