MUI Jakarta: Perpu Ormas Tentu Sudah Melalui Kajian Mendalam

Dr. Fuad Thohari M.Ag., salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, menyatakan bahwa upaya pembubaran HTI dan terbitnya Perpu Ormas oleh Presiden sudah melalui kajian mendalam dengan melibatkan banyak tokoh dan ahli.

Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi Ulama – Habaib Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta, di Aula MUI Prov. DKI Jakarta, Jakarta Islamic Center. Jl. Keramat Raya, Koja, Jakarta Utara. Rabu, 12/7/17.

Menurutnya, kita sebagai rakyat harus mematuhi Perpu yang sudah dikeluarkan Pemerintah tersebut. “Saya sebagai bagian dari anggota MUI yang tahu persis bagaimana Pemerintah sebelum mengeluarkan Perpu atau UU, pasti itu semua sudah melalui pengkajian yang mendalam”, tandasnya.

“MUI mendukung Perpu Ormas karena sudah melalui pengkajian yang mendalam dan sangat lama. Melibatkan semua pakar, semua ulama, melibatkan para ahli, dsb”, tambah Fuad dalam wawancara usai acara.

Terkait ideologi khilafah yang diusung HTI, Ia menilai secara teologis, tidak ada dalil nash yang menuntut didirikannya negara Khilafah. “Orang-orang yang selama ini ngotot untuk mendirikan negara berbentuk khilafah, secara teologis ada rujukanya tidak? Jawabannya, tidak.!”, tegasnya.

Ia  mengatakan “Bagaimana jika ada sekelompok orang yang ngotot ingin mengubah ideologi negara menjadi khilafah? Jawabannya ya jangan ngotot. Sudah dibubarkan ya, Perpunya hari ini dibacakan ya..? “.

Dan dalam pendirian negara bangsa, Indonesia tidak didasarkan pada doktrin agama tertentu. Para pendiri bangsa sepakat pada Pancasila sebagai dasar. Dimana di dalamnya terdapat  nilai-nilai Islam. “Sejak awal kiai-kiai kita dari NU dari tahun 1936 (Muktamar NU Banjarmasin) sudah punya rumusan seperti itu. Dan dokumen tentang ini bisa kita baca” ujarnya.

Acara yang bertema “Pentingnya Ukhuwah Islamiyah dan Washatiyah dalam Bingkai NKRI dan   Pancasila” ini, juga dihadiri dua pembicara lain, diantaranya Dr. H. Robi Nurhadi M.Si (Litbang MUI Prov. DKI Jakarta) dan KH. Zulfa Mustofa MY (Sekretaris Umum MUI Prov. DKI Jakarta).

Zulfa Mustofa menyebutkan bahwa memperjuangkan hukum Syariah Islam itu tidak harus melalui khilafah, melainkan lewat koridor konstitusi atau hukum negara yang berlaku. Dalam hal ini Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bersyari’ah itu tidak harus berkhilafah, tapi kalau memperjuangkan Syari’ah dalam bingkai NKRI harus melalui koridor konstitusi. Kalau tidak, ya mau jadi apa..” katanya.

Ia menambahkan “Kalau HTI memperjuangkan Syariah, pakai koridor apa ? Kalau pakai koridor konstitusi,  saya dukung, tidak dilarang..”

 

Zulfa mengajak melihat kembali sejarah Pertemuan Ulama se-Indonesia di PP Modern Gontor tahun 2006. Di situ MUI menegaskan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila adalah bentuk final, sehingga tidak perlu lagi mempertentangkan Islam dengan Pancasila.