Mungkinkah Menyandingkan Ritel Modern dan Warung Tradisional?

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menurut rencana akan menerapkan kebijakan agar ritel-ritel modern boleh menyalurkan barang ke warung-warung tradisional mulai Oktober 2017. Dasar pertimbangannya, agar warung memperoleh harga murah karena langsung memperoleh barang dari distributor besar. Mungkinkah ritel modern disandingkan dengan warung tradisional?

Sejumlah elemen gerakan koperasi dan beberapa elemen masyarakat sipil lainnya. dalam siaran persnya menyatakan kebijakan tersebut nampak menolong warung tradisional dan masyarakat sebagai konsumen. Namun sesungguhnya kebijakan tersebut justru memuluskan jalan bagi ritel-ritel modern untuk mengkooptasi warung-warung tradisional melalui skema distribusi barang.

Dalam analisisnya dikatakan bahwa selama ini keberadaan pasar dan ritel/ warung tradisional tergerus dengan massifnya ritel modern berjejaring di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perindusrian pada tahun 2007 dan Kementrian Perdagangan pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan cukup drastis dari tahun 2007-2011. Pada tahun 2007, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 13.450. Tapi pada tahun 2011, jumlahnya tinggal 9.950. Di sisi lain Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga merilis kenaikan jumlah retail modern yang cukup signifikan tahun 2007-2011. Kenaikannya hampir delapan ribu retail modern. Jadi, pasar tradisional mengalami penurunan lebih dari tiga ribu, sedangkan pasar modern mengalami kenaikan sekitar delapan ribu.

Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan moratorium pendirian ritel modern khususnya skala mini market. Kota atau kabupaten yang telah melakukan moratorium, diantara Banyumas, Sumenep, Sukoharjo, Kuningan, Bogor, Sragen, dan Pangandaran. Pembatasan pemilikan ritel modern yang melakukan penambahan jaringan, dimana 40 persen harus dimiliki oleh masyarakat selaku pewaralaba juga  akan dimasukkan dalam revisi Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar Modern dan Tradisional.

Kebijakan-kebijakan tersebut membuat ritel modern berjejaring tidak bisa menambah toko yang secara mandiri dimilikinya sehingga mereka membuat strategi berbeda. Distribusi barang dari bisnis ritel adalah turn over barang atau tingkat penjualan produk suatu toko. Sehingga toko sekedar ruang pajang (display) bagi produk-produk tersebut. Dengan cara ini, distribusi produk ritel modern ke warung tradisional sama dengan melakukan kooptasi pasar tradisional.

Dengan dukungan jalur distribusi dan sistem yang modern, kooptasi tersebut akan berdampak sistemik secara jangka panjang dimana pasar tradisional akan semakin tergerus omsetnya. Sedangkan bagi pemilik warung tradisional, kooptasi hanya memposisikan mereka sebagai gerai mini dari ritel modern. Masyarakat mungkin akan menikmati harga yang lebih kompetitif dari skema distribusi tersebut.

Dominasi jalur distribusi ritel modern ke warung tradisional ini akan menyebabkan terjadinya capital out flow besar-besaran dari pasaran rakyat ke pasaran modern. Makin terkonsentrasinya modal di Pusat yang akan semakin memperlebar ketimpangan ekonomi. Pada jangka panjang, menghilangkan keragaman produk di pasaran rakyat karena skema distribusi menuntut efisiensi pengadaan produk. 

Terjadi monopoli pasar oleh beberapa pengusaha ritel besar karena kapasitas jalur distibusinya dan hal itu melanggar UU Persaingan Usaha. Monopoli pasar dan konsentrasi modal secara jangka panjang akan membuat swadaya dan kemandirian lokal menjadi hilang. Usaha rakyat sebagai benteng-benteng ekonomi lokal tergerus dan dapat terpengaruh langsung oleh fluktuasi ekonomi global akibat kooptasi jalur distribusi. Mematikan koperasi-koperasi yang menyelenggarakan ritel sebagai bentuk ekonomi kolektif yang hidup di masyarakat.

Pemerintah c.q. Menteri Perdagangan serta Menteri Koperasi dan UKM didesak untuk menghentikan kebijakan kooptasi distribusi barang ritel modern ke warung tradisional dan membatasi pembukaan toko-toko ritel modern oleh jejaring ritel nasional. Selain itu diharapkan, adanya dukungan untuk membangun sekunder dan primer koperasi konsumen serta koperasi pasar secara massif di berbagai daerah sebagai cara mengintegrasikan jalur distribusi barang ke warung tradisional, antara lain dengan pertimbangan pemilik warung adalah anggota dari koperasi konsumen atau koperasi pasar sehingga pemilik warung juga akan memperoleh revenue sharing dari proses distribusi barang tersebut selain harga kulakan yang lebih kompetitif.

Warung-warung tradisional yang terintegrasi dengan koperasi akan memperoleh pendampingan sebagai kewajiban inheren koperasi. Integrasi pasar ritel melalui koperasi-koperasi lokal tidak akan membuat capital out flow terjadi dari desa ke kota atau dari pinggiran ke pusat karena perusahaan dan bisnis koperasi bersifat redistributif bagi anggota dan masyarakat. Melalui koperasi, demokrasi ekonomi sebagaimana amanah Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 diharapkan akan terwujud karena koperasi menjamin tata milik dan tata kelola dari, oleh dan untuk masyarakat.

Liberalisasi di seluruh sektor perekonomian secara jangka panjang akan membuat perekonomian Indonesia rapuh. Negara harus hadir dengan regulasi dan kebijakan yang tepat dan mendukung terutama dan yang utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan afirmasi tersebut sangat dibutuhkan mengingat struktur pelaku ekonomi saat ini didominasi oleh skala mikro dan kecil yang jumlahnya 59 juta yang menyerap tenaga kerja mencapai 107 juta atau sebanyak 96,71 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,41 persen (2016).

Komitmen sejati Pemerintah kepada demokrasi ekonomi harus diperkuat dengan mendorong melalui regulasi dan kebijakan bagi tumbuh dan berkembangnya koperasi-koperasi skala menengah dan besar di seluruh sektor perekonomian, termasuk sektor ritel di Indonesa. Pengalaman NTUC Fairprice Singapore dimana koperasi konsumen dapat menguasai 65 persen pangsa pasar dapat menjadi rujukan yang bisa diadaptasi kisah suksesnya di Indonesia. Negara harus hadir dengan cara-cara yang tepat sehingga bukan sekedar populisme kebijakan yang bermata dua dan secara jangka panjang justru berbahaya bagi kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional.

Di tempat 48 orang yang ikut dalam gerakan ini, terdapat tokoh-tokoh gerakan koperasi Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Agung Sudjatmoko, Ketua Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (INKOWAPI) Sharmila, Ketua Koperasi Setia Bhakti Wanita (SBW) Malang Sri Untari Bisowarno, Direktur Kopkun Institute Purwokerto Firdaus Putra, Ketua Umum Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) Pendi Yusuf serta Suroto dari Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (AKSES) Indonesia.

*****

Tulis tanggapan anda: