NU Kota Bekasi Inisiasi Aksi Damai Tolak Full Day School

Bekasi, jagatngopi.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bekasi menginisiasi pertemuan antar organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan setempat, untuk membahas terkait penolakan terhadap wacana Full Day School (FDS) di Gedung NU Centre El-Sa’id, Sepanjangjaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, pada Kamis (10/7) siang.

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk ikhtiar penolakan atas Permendikbud No 23 tahun 2017 Tentang Hari Sekolah. Kebijakan Menteri Muhadjir Effendy itu dinilai akan menggerus pelajaran agama bagi pelajar di Indonesia. Selain itu, berpotensi mengancam eksistensi madrasah diniyah dalam hal penguatan keagamaan.

Sekretaris PCNU Kota Bekasi Ayi Nurdin mengatakan, modal awal dari pertemuan itu adalah adanya kesepakatan bersama untuk menolak FDS. Kemudian penolakan itu akan dilalui dengan proses lobi kepada organisasi atau lembaga setempat agar bersama-sama melakukan aksi damai. Minimal, lanjut Ayi, aksi dilakukan di depan kantor pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan.

“Kita perlu membentuk tim untuk turun aksi dengan dialog terlebih dulu. Kemudian tim melakukan perumusan langkah. Dialog menjadi langkah awal. Berbagai langkah harus cepat, karena ada desakan yang kuat untuk FDS ini segera direalisasikan. Kalau tim sudah siap, kita persiapkan untuk aksi di tingkatan lokal,” kata Ayi.

Dia juga mengatakan agar masing-masing organisasi dan lembaga yang memiliki kepentingan menolak FDS untuk mengumpulkan tanda tangan atau membuat petisi. Kalau perlu, lanjutnya, menyodorkan sebuah lembaran pernyataan sikap kepada Wali Kota Bekasi untuk ditandatangani. Sehingga gelombang penolakan kian besar karena mendapat persetujuan dari pimpinan daerah.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru NU (Pergunu) Kota Bekasi Heri Kuswara menyarankan agar jangan hanya melakukan penolakan, tapi juga harus memiliki solusi. Dalam hal ini, ada model baru yang mesti diusulkan ke pemerintah terkait penguatan pendidikan karakter. Sehingga substansi dengan implementasi jam sekolah menjadi tidak nyambung. Karena menurutnya, penguatan pendidikan karakter itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas jam pelajaran, melainkan didapat dari keteladanan guru yang diberikan kepada murid.

“Jadi, selain unjuk rasa, kita juga harus unjuk gagasan. Kita harus memberikan formula baru. Misal, dengan tidak 5 hari. Atau mungkin 5 hari tapi tidak 8 jam, tapi 6 hari. Jadi, sekalipun FDS berjalan, tetap dibutuhkan adanya kolaborasi dengan madrasah diniyah,” ucap pria asal Garut itu.

Selain itu, Ketua PC IPNU Kota Bekasi Adi Prastyo akan mengumpulkan pernyataan sikap penolakan dari murid madrasah diniyah atau lembaga pendidikan di bawah naungan Pergunu dan Ma’arif NU. Hal itu dilakukan dengan tujuan mempertahankan pendidikan karakter yang sudah berlangsung sejak lama di madrasah diniyah.

Akhir-akhir ini, IPNU Kota Bekasi giat mengadakan diskusi internal membahas FDS dan melakukan kajian sebelum turun aksi sebagai bentuk pengimplementasian dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Jadi, selain mendapat intstruksi langsung dari PBNU, kami juga memohon izin ke PCNU setempat terlebih dulu. Kalau diizinkan turun, IPNU Kota Bekasi akan turun langsung,” kata Tyo, sapaan akrab mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembinaan Ilmu Administrasi Modern Indonesia (STIA YPIAMI) Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa organisasi dan lembaga keagamaan Kota Bekasi. Diantaranya, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), dan Forum Komunikasi Pendidikan al-Quran (FKPQ). Rencananya sebelum melaksanakan aksi damai pada 25 Agustus 2017, akan dilakukan audiensi kepada pihak terkait. Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Aru Elgete

Aru Elgete

Pecandu nona manis si penikmat kopi pahit. ☕