NU, PANCASILA DAN NKRI

Oleh : H. Masyhuri Malik

NU berada pada masa-masa sulit di era Orde Baru. Akses politik dibatasi dan berabagai gerakan NU dikontrol secara ketat. Meski demikian, NU terutama era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dapat memainkan peran yang sangat cantik dan menjadi bagian paling penting dalam upaya mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan korup.

Gerakan reformasi yang penuh idealisme itu pudar dengan datangnya “penumpang gelap” dan berbagai kepentingan luar yang merugikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Era reformasi ditandai dengan uforia kebebasan, tidak hanya bebas menyampaikan aspirasi tetapi juga bebas mengimpor berbagai ideologi yang berkembang di luar negeri dan bahkan sampai mempertanyakan kembali ideologi negara. Kondisi ini sesungguhnya sangat berbahaya untuk keberlangsungan NKRI.

Masuknya Ideologi Transnasional

Pada era reformasi, semua ideologi dari luar masuk ke Indonesia. Berbagai organisasi garis keras yang dilarang di beberapa negara, termasuk Timur Tengah di sini dibiarkan bebas-sebebas-bebasnya. Sekolompok orang mewacanakan apa yang disebut Negara Islam Indonesia dan di bagian lain bahkan ada yang mendeklarasikan sebuah negara khialafah islamiyah yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang digariskan dan telah disepakati oleh para pendiri bangsa, yakni para ulama dan negarawan kita. Sementara negara berada dalam kondisi lemah dan tidak berdaya.

Beberapa kelompok separatis yang bahkan pernah melakukan makar dan pengkhianatan kepada bangsa Indonesia, pada era reformasi ini malah berbalik mengajukan gugatan atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Kondisi ini diperparah dengan munculnya pihak-pihak yang memancing di air keruh dan memanfaatkan situasi negara yang tidak kondusif. Kelompok ini bahkan menarik pihak-pihak internasional guna meminta dukungan dan pada gilirannya mereka melibatkan pihak asing untuk melakukan intervensi terhadap kepentingan dalam negeri Indonesia.

Pada saat yang sama, dunia saat ini sedang dihadapkan dengan ancaman para teroris yang memakai pembenaran dari sisi agama. Pada mulanya kelompok ini sebenarnya ingin mengekspresikan ketidakpuasannya dengan tatatan ekonomi dan politik dunia yang dipimpin oleh negara-negara maju. Perlawanan diwujudkan dalam bentuk aksi kekerasan dan teror. Namun kemudian aksi-aksi kekerasan dan teror ini mencatut legitimasi agama. Jika sudah demikian maka apa yang mereka lakukan semakin membabi buta dan sangat membahayakan keamanan negara.

Posisi dan Peran Strategis NU

NU adalah salah satu pendiri utama negara ini. NU yang direpresentasikan oleh para kiai dan santri semenjak awal telah berada di garis terdepan dalam melawan kolonialisme. Bahkan setelah Proklamasi Kemerdekaan, NU yang dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari menyerukan Resolusi Jihad dan para santri bergerak ke Surabaya untuk melawan tentara Sekutu dan Belanda yang ingin kembali menjajah negeri ini. NU selalu setia dan siap sedia mengawal NKRI. NU tidak pernah berkhianat atau melakukan pemberontakan terhadap negara. NU bahkan selalu berada di garda depan dalam mengamankan negara dari berbagai tindakan subversi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang sebagian besar disokong oleh pihak asing.

Dalam hal konsep kenegaraan, NU menawarkan model negara-bangsa yang kemudian diambil sebagai konsep negara Indonesia, yakni sebuah negara yang dijiwai oleh semangat agama Islam. Pada muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, NU telah menyatakan bahwa kawasan yang kemudian disebut Indonesia ini sudah bisa dikatakan sebagai negara Islam, tanpa harus memakai formalitas Islam, karena para penduduk muslim bisa menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Dengan kata lain, NU sebagai bagian dari komunitas muslim telah menyelesaikan sebuah polemik besar di dunia Islam sampai saat ini, yakni mengenai hubungan antara Islam dan nasionalisme.

Pada Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo, NU menelorkan keputusan penting terkait hubungan antara agama dan negara yang termaktub dalam “Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dengan Islam” berikut ini:

Bismillahirrahmanirrahim

 

  1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
  2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
  3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
  4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan  dari upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.

Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Sukorejo, Situbondo 16 Rabi’ul Awwal 1404 H (21 Desember 1983)

 

Dengan demikian NU sudah memantapkan diri untuk mengawal Pancasila dan NKRI. Bagi NU, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah upaya final.

Artinya, sebagai bagian dari Pendiri Republik, NU siap untuk menjadi garda paling depan menghadang setiap entitas yang anti Pancasila. Sekaligus menghimbau kepada pemerintah sebagai pemegang amanat kedaulatan hukum, untuk menutup celah tempat tumbuh suburnya gerakan yang anti Pancasila dan NKRI.

 

Wallahu a’lam bisshawab