PANCASILAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

Oleh : Sudarto SM
(Ketua Mabinda PMII DKI Jakarta)

 

Seyogyanya, Pancasila dipandang sebagai dasar negara yang sudah final dan harus menjadi acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Sebab ia adalah dasar kefilsafatan (philosofische grondslag) bagi berdirinya Negara Indonesia yang diserap dari weltanschauung (pandangan hidup) bangsa yang berupa nilai-nilai fundamental, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan/kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan social. Nilai-nilai itu kita yakini kebenarannya dan akan membawa manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia kalau dijadikan sebagai sumber nilai dan norma moral bagi pengelolaan kehidupan bersama, baik dalam berbangsa maupun bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara, dasar dalam menata dan mengatur sistem pemerintahan negara, serta merupakan sumber norma hukum dalam kehidupan demokrasi yang kita anut. Dengan nilai-nilai yang terkandung, Pancasila menyentuh dimensi lahir dan batin yang diyakini akan mengantarkan Indonesia ke puncak kemajuan. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi paham yang hidup, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan harapan kepada rakyat akan kehidupan bersama yang cerah dan sejahtera, dan kemampuan mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Pemikiran para pendiri bangsa mengenai dasar negara bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, demokrasi yang religius, humanis dan berkeadilan sosial merupakan pemikiran yang khas Indonesia, yang membedakan dari konsep-konsep negara liberal, negara sosialis, negara sekuler, negara teokrasi dan lain sebagainya. Karena itu butir-butir ide yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan merupakan satu kesatuan. Pemahaman parsial bukan saja akan mengarahkan pada konotasi bentuk negara tertentu non-Pancasila tetapi juga akan membawa implikasi serius terhadap segala usaha yang dilakukan terkait revitalisasi, reaktualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena Pancasila akan mengalami kerancuan bila sila-silanya diantitesiskan satu sama lain atau dipahami terpisah sendiri-sendiri. Setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

*****

Jika kita berbicara Pancasila dalam konteks system politik Indonesia maka tentu berkaitan erat dengan nilai-nilai demokrasi sebagai amanah terpenting dalam di era reformasi. Demokrasi dalam perspektif Pancasila merupakan jawaban atas tantangan nyata bangsa baik kini maupun nanti di masa depan. Demokrasi yang dimaksud adalah keinginan untuk berpijak pada kearifan budaya nusantara dan sejarah bangsa secara visioner.

Sejak era reformasi, demokrasi menyebar ke seluruh sendi kehidupan bangsa. Gelombang reformasi merevisi semua sistem yang berlaku sembari mengambil pelajaran dari kekurangan-kekurangan rezim sebelumnya dan menggabungkan sisi-sisi positif pada masing-masing era dengan menumbuhkan demokrasi dan memaksimalkan pembangunan, memberantas kemiskinan serta penegakan keadilan dan hak-hak asasi manusia.Cita-cita demokrasi Pancasila yang berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi landasan moral etik reformasi dikedepankan dalam setiap pelaksanaan agenda reformasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dengan tata kelola (governance) yang baik.

 

Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara telah dijabarkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai semangat zaman. Mekanisme checks and balances di antara institusi-institusi demokrasi, penataan struktur ketatanegaraan fundamental di tingkat pusat dan daerah, telah dibangun melalui Perubahan UUD 1945 secara konstitusional selama periode 1999-2002.

Perluasan demokrasi juga dihadirkan dalam sistem pemilihan langsung kepemimpinan nasional, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah; disertai kebebasan berserikat, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers dan lain-lain.Semakin luas keterlibatan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah atas kondisi-kondisi struktural yang merugikan warga negara berupa aksi-aksi unjuk rasa, pembentukan organisasi, juga perlawanan untuk mempertahankan hak-hak yang dilanggar.

Untuk mendapatkan sistem perwakilan politik yang efektif dilakukan penyesuaian dengan mengubah sistem pemilihan umum yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden melalui revisi undang-undang yang mengaturnya, yang pada prosesnya terus disempurnakan hingga sekarang.

Hubungan pusat-daerah dipulihkan dalam bentuk otonomi daerah lewat desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang dibatasi dalam politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Sementara, urusan-urusan lain dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang antara lain meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagarakerjaan, dan lingkungan hidup.

Yang tidak kalah menarik dari seluruh proses pemulihan demokrasi adalah kemunculan daerah-daerah khusus dan istimewa yang mempunyai struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Provinsi Papua diatur lewat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.Aceh diatur lewat UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang bergulat dengan rancangan perubahan undang-undang masing-masing.

Perjalanan demokrasi dalam wilayah dan lingkup yang sangat luas itu sesekali menimbulkan kekhawatiran, apakah eksperimen demokrasi kali ini sudah berada di jalur yang tepat atau belum. Semua akan berproses dengan berbagai tarikan kepentingan. Apakah dengan system politik sekarang, kita akanberhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Institusi-institusi penopang demokrasi yang saat ini ada di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Sistem demokrasi yang berkembang dirasakan masih belum sepenuhnya menjawab tantangan terwujudnya tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

*****

Sebagai sebuah ideologi dan acuan bernegara, Pancasila bisa saja mengalami pelemahan dan krisis, terutama di tengah tantangan globalisasi baik ekstrim kanan maupun kiri. Pelemahan ideologi akan terjadi ketika aktor-aktor Negara dan lembaga-lembaga demokrasi tidak bekerja dengan benar untuk kepentingan publik. Karena itu secara internal tantangan masa depan demokrasi kita ialah meningkatkan kemampuan kinerja pranata-pranata demokrasi terutama pranata formal seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif demi terwujudnya tujuan masyarakat adil makmur lahir dan batin sesuai Pancasila.

Dengan pelbagai capaian yang sudah diraih Indonesia, terasa sekali ada kebutuhan untuk menjaga agar dinamika demokrasi berlangsung stabil dan efektif.Faktor-faktor penghambat demokrasi yang mengganggu perkembangan demokrasi sudah semestinya dicegah.Di antara faktor penghambat berkembangnya demokrasi yang harus kita cegah adalah kembalinya kelompok fundamentalisme radikal yang suka memaksakan kehendak dengan menghalalkan operasi kekerasan, entah dari arah kanan ataupun kiri.

Tantangan lain yang tak kalah sengitnya adalah globalisasi yang membuat persaingan global antar bangsa semakin terbuka yang diakibatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia yang menjadi bagian dunia yang terlibat atau dilibatkan dalam proyek globalisasi punya kesempatan sama, bisa menjadi subyek atau sekadar obyek dari percaturan hegemoni ideologi dari masing-masing negara dalam globalisasi yang sering dicurigai membawa meta-agenda atau agenda tersembunyi dari neoliberalisme, yaitu penjajahan. Pengaruh sederhana dari percaturan global yang kini sudah melanda bangsa kita adalah budaya konsumerisme yang berpotensi mematikan kreativitas bangsa, dan hedonisme yang mematikan rasa keadilan sosial. Sulit membayangkan bahaya yang akan timbul kalau pengaruh ini juga harus melanda proses pengambilan kebijakan negara yang harus dijaga tetap pro-poor dan berkeadilan!

Dengan demikian tantangan Pancasila di era global kini dan mendatang adalah meningkatkan ketahanan nasional di segala bidang kehidupan, membebaskan bangsa terpapar atau terhegemoni budaya asing dari Barat maupun Timur, dengan terus menerus melakukan revitalisasi, reaktualisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kalau kita pinjam pikiran para guru besar kita, Pancasila sebagai dasar negara dengan fungsi regulernya yang harus ditegakkan, juga sekaligus harus dikembangkan sebagai paradigma kritik ideologi atau kerangka berpikir yang berfungsi menertibkan dan meluruskan pikiran-pikiran sesat dari ideologi-ideologi lain.

Kini, ada kecenderungan Pancasila dilupakan, UUD diplesetkan kepanjangan akronimnya dan substansinya diselewengkan dengan perilaku menyimpang, NKRI diperhadapkan kembali dengan federalisme atau separatisme atau negara alternatif dari kanan atau kiri tertentu, Bhinneka Tunggal Ika juga terancam dengan munculnya egoisme dan intoleransi pada sebagian kalangan di dalam masyarakat. Fakta lainnya ialah semakin senjangnya nilai ideal Pancasila dengan kenyataan empiris di masyarakat, di antaranya kesenjangan ekonomi dan kondisi-kondisi struktural pelanggaran hak-hak warga negara di beberapa tempat.[]

 

Materi disampaikan di PKL PMII DKI Jakarta 

Tulis tanggapan anda: