Penjelasan Soal 3 Password e-Budgeting

Ini penjelasan menarik dari Erizeli Jely Bandaro, silakan disimak. 

Penjelasan soal 3 password yg seolah memojokkan Anies tidak bisa utak atik anggaran. Bukan itu.

الف برلين

3 password Anggaran DKI.?
Saya mau klarifikasi, ebudgeting itu bukan di blok sehingga Anies engga bisa pakai. Tapi karena system yang di bangun sejak Jokowi jadi Gubernur adalah adanya kerjasama antara KPK dengan Pemrov DKI mengenai pengawasan anggaran. Ini bagian dari fungsi KPK yang bukan hanya melakukan tindakan terhadap korupsi tapi juga melakukan pengaawasan. Hubungan ini memang tidak diatur dalam UU, makanya harus ada MOU antara Pemrof dan KPK, begitu juga berlaku dengan BPK. Karena tidak diatur oleh UU, maka tidak semua PEMDA mau menggunakan skema kerjasama ini. Dan KPK tetap melaksanakan pengawasan dari jauh, yang tentu tidak seefektif bila ada MOU.
KPK dan BPK tidak punya hak menghalangi pengeluaran anggaran atau membatasi anggaran. Hak Gubernur adalah melaksanakan APBD setelah disyahkan oleh DPRD. KPK dan BPK hanya bertugas melakukan pengawasan , dan secara dini oleh PEMDA DKI hak itu diberikan , bukan hanya sebagai formalitas tapi juga sampai kepada akses ebudgeting. Jadi proses pengawasan bukan hanya sebatas kebijakan Gubernur tapi juga sampai kepada level 3 atau level yang sangat teknis ditingkat SKPD. Tujuannya tentu kalau terjadi penyelewengan anggaran, KPK dan BPK sudah tahu duduk persoalannya dan cepat diantisipasi agar tidak terjadi kebocoran anggaran. Berkali kali Ahok dituduh korupsi tapi selalu gagal karena KPK ada di Pemrof DKI ikut mengawasi kebijakannya. Itulah salah satu manfaat adanya MOU.
Nah kalau Anies keberatan dengan skema kerjasama ( MOU) dengan KPK dan BPK, dia bisa saja membatalkan MOU itu atau menghilangkan akses KPK dan BPK dalam ebudgeting. Itu hak Anies. Engga melanggar UU. Jadi sebaiknya Anies-Sandi, terima saja system yang ada ini sebagai warisan dan setelah resmi duduk sebagai Gubernur -Wagub, itu bisa diubah dan bila pertu tutup akses KPK dan BPK ke ebudgeting, asalkan perubahan itu menghasilkan kinerja lebih baik. Mengenai Anggaran sudah disyahkan, ya jalankan saja. Dalam APBD 2017-2018, sebaiknya team anggaran Anies-Sandi aktif bersama tean Ahok dalam penyusunan itu, apalagi ada rencana perubahan anggaran. Ini peluang untuk memasukan program unggulan Anies-Sandi. 
Nanti setelah Anies menjabat, anggaran 2019 bisa disusun sesuai dengan programnya namun jangan sampai melanggar ketentuan dari mendagri soal tekhnis alokasi anggaran dan sistem penyusunan anggaran yang diatur oleh Kemenkeu. Semoga di pahami..
-Erizeli Jely Bandaro-

Mang Insan

Mang Insan

Belajar teruss..