Perbatasan Sebaiknya ditangani Kementerian Desa

Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dalam Seminar Nasional Pembangunan Daerah Perbatasan sebagai Beranda Depan NKRI, 25 September 2017. Menurut Erma, posisi kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipegang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuatnya bergerak kurang lincah. Kemendagri  sudah memiliki beban yang sangat berat mengurus pemerintahan. Padahal isu perbatasan begitu banyak dan perlu perhatian serius. Ada perdagangan orang atau human trafficking yang dilakukan melalui daerah perbatasan, penyelundupan sandang dan pangan, hingga pencurian ikan. Pendapat ini diamini oleh pakar otonomi daerah Prof Ryas Rasid.

“Begitu pentingnya perbatasan sangat penting, sampai Amerika membangun tembok.di daerah perbatasannya,”kata Ryas Rasid. Mengenai kasus pemindahan patok perbatasan, menurut Ryas Rasid, itu sudah terjadi sejak 1980-an. “Kita kurang tentara untuk menjaga perbatasan yang begitu luas. Padahal dulu Mao Tse Tung,  sampai menempatkan 1 juta tentara di perbatasan Cina-Rusia.”

Dalam paparannya, Erma mereview RPJM Nasional periode 2010-2014 yang telah menetapkan 38 Kabupaten Prioritas, diantaranya Kawasan perbatasan Laut RI-India/ Thailand/ Malaysia di Serdang Bedagai Sumatera Utara dan Sabang, Aceh serta Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Kalimantan Barat (Bengkayang, Sambas, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu) dan Kalimantan Timur (Kutai Barat dan Malinau). Wilayah yang belum termasuk dalam daftar Lokasi Prioritas penanganan tahun 2010-2014 akan menjadi wilayah penanganan pada periode selanjutnya setelah tahun 2014, seluruhnya berada di kawasan perbatasan laut yang meliputi 20 Provinsi, 39 Kabupaten, dan 76 Kecamatan.

“Mengapa beli listrik di negeri sendiri lebih mahal dari negara lain?”tanya seorang peserta. Menanggapi pertanyaan ini, Erma mengungkapkan persoalan defisit listrik yang belum teratasi. Kota Pontianak yang merupakan ibukota provinsi sering mengalami mati lampu, untuk itu diusulkan agar memperbanyak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Lebih jauh disampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat adat seperti Dayak Iban, meskipun dari hukum international sudah berbeda negara, namun ketika berkunjung ke saudaranya di Malaysia, dalam perspektif mereka hanya pergi ke kampung sebelah. Tikar bidai buatan mereka pun menggunakan label made in Borneo, bukan made in Indonesia.  

Mendagri Tjahjo Kumolo selaku Kepala BNPP dalam paparannya pada sessi pertama, mengungkapkan sejumlah isu yang terkait dengan perbatasan, diantaranya batas wilayah negara yang menyangkut penyelesaian batas darat, laut, udara dan pemanfaatannya, sarana-prasarana pertahanan keamanan dan penegakan hukum, diplomasi perundingan serta operasi pengamanan terpadu. Bila paradigma lama pengelolaan perbatasan negara memandangnya hanya sebagai wilayah pertahanan yang harus dijaga secara militeristik (security approach), maka paradigma baru juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach) dan kelestarian lingkungan (environment approach). Perbatasan harus dipandang sebagai beranda depan NKRI. Disamping Mendagri sebagai Kepala BNPP, Perpres No 44/2017 tentang BNPP juga telah menetapkan keanggotaannya meliputi 27 Kementerian/ Lembaga dan 12 Gubernur Kepala Daerah.

Ada pun Bupati Malinau Yansen TP mengungkapkan terobosan pembangunan daerah perbatasan dalam paradigma baru yang disebut Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Konsep memperbesar gerakan pemerintahan dan pembangunan di desa  dilakukan dengan membangun jalan tembus antar kabupaten ke kecamatan dan antar desa, membangun infrastruktur terpadu desa, membangun tower telekomunikasi di perbatasan, membangun akses komunikasi melalui penyediaan jaringan VSAT, melakukan pendampingan kepada pemerintah desa dan membuat Perda No 4/2015 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu kesimpulan dari seminar, pentingnya memperkuat pengelolaan perbatasan dengan undang-undang khusus pengelolaan wilayah perbatasan. Saat ini payung hukum yang digunakan adalah UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memiliki tiga tujuan yakni (1) Menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara dan ketertiban kawasan perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa (2) Menegakan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan (3) mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Menurut undang-undang itu, untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuklah kemudian BNPP yang mulai resmi bekerja sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No 12 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010.

*****

Tulis tanggapan anda: