Pilgub Jabar 2018: Antara Demiz dan Gerindra Siapa Paling Diuntungkan

Fenomena yang menjadi kebiasaan dan cenderung menjadi trend, namun sekaligus memprihatinkan dalam setiap perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung adalah adanya calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah (cakada/cawakada) ‘dadakan’ dari luar kader partai politik (yang) dipaksakan atau istilahnya ‘calon eksternal’.

Berbagai alasan dipaparkan dan dikemukakan,  dari mulai dikenal luas oleh masyarakat, ekstabilitas, kapabilitas,  termasuk ‘isi tas’ pun juga seringkali menjadi ukuran untuk lolosnya seorang cakada.

Terkait hal itu, kritik tajam mengemuka dari kalangan pengamat politik, mereka menunjuk (kata halus dari menuding) partai politik telah gagal melakukan tugasnya, yaitu menjadi tempat pengkaderan formal.

Sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (4) UU parpol, sejatinya Partai Politik harus mampu mengkader, membidani dan melahirkan  seorang anak bangsa menjadi negarawan untuk mengisi berbagai posisi jabatan politik di berbagai tungkatan, wabil khusus mengisi jabatan legislatif dan eksekutif.

Faktanya, hari ini menjadi terbalik, Partai Politik menjadi ‘lahan subur’ kaum pragmatis-oportunis untuk meraih keuntungan  diri sendiri dan kelompoknya.  “the practice of looking for and using opportunities to gain an advantages for oneself, without considering if this is fair or right”,  menurut kamus Oxford.

Ilustrasi yang paling aktual adalah Wagub  Jawa Barat petahana , yang juga seorang aktor serbabisa Deddy Mizwar (Demiz). Karena perlu kendaraan politik untuk pencalonanya menuju Jabar 1 (Calon Gubernur), dirinya (harus)  menjadi Anggota Partai Gerindra. Sampai disini mungkin bisa dibenarkan.

Hanya saja karena ini ranah politik dan Demiz awalnya bukan kader murni partai, bisa dipastikan  ada “kontrak/transaksi politik’  diantara keduanya, tentunya  dalam berbagi bentuk.

Dalam setiap even Pilkada sering kita mendengar cerita jika seorang bakal calon untuk mendapatkan ‘tiket’  menjadi calon dari suatu parpol mengenal istilah mahar atau hadiah. Ada lagi, dikalangan aktivis partai ada istilah  ‘TAWADU’, yaitu sebutan bagi kandidat yang ‘tara mawa duit’ dalam mendapatkan ‘tiket’ pencalonannya.

Jadi, antara Demiz dan Partai Gerindra, minimal ada dua hal yang bisa terbaca.  Pertama Partai Gerindra berharap dengan masuknya Ďemiz menjadi anggota partai nantinya dapat mendongkrat perolehan siara dalam Pemilu 2019 mendatang.

Kedua, popularitas Demiz dapat  menjadi daya tarik anak muda di Jawa Barat yang bergerak di dunia seni dan kreatifitas untuk bergabung dengan partai Gerindra.

Padahal,  bagi umumnya calon dari kalangan artis  yang penting bisa dapat dukungan pencalonan plus tidak perlu bayar alias gratis. Jika perlu partai politik yang membayar dirinya.

Urusan keanggotaan partai mudah diakali, betah lanjut enggak betah, tinģal pergi.  Sebab berpartai di era sekarang ini adalah kesepakatan bukan landasan ideologis lagi.

Partai yang ideologis  saja terkadang bisa berubah karena kepentingan, apalagi partai yang didirikan karena kepentingan praktis,  tentu lebih fleksibel lagi.

Mungkin adigium dari Anak Malam ada benarnya. buka table buka cinta, tutup table tutup cinta.

*) Mahmud Hamdani,  Anggota Kelompok Diskusi ‘Forum Sancang’, Bandung.

Tulis tanggapan anda: