POLITIK DOMPLENG MASJID

Oleh: H. A. Djunaidi Sahal

Kemajuan  dan perkembangan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak bagi tatanan sosial, baik masyarakat kota maupun masyarakat di pedesaan.  Hal ini juga berpengaruh pada paradigma masyarakat dalam memandang politik dan cara bertindak didalam sosial masyarakat. Disadari atau tidak, pola sebagian  masyarakat di Indonesia sudah bergeser ke arah yang rentan terhadap disintegrasi, akibat pengaruh kemajuan teknologi, dimana perkembangan teknologi sangat mudah digunakan oleh kelompok-kelompok untuk menyebarkan provokasi negatif yang mengancam keutuhan negeri ini.

 

Isu tentang peranan agama terhadap pola hidup yang tentaram dan damai, sangat menarik untuk di perbincangkan ketika konflik-konflik horizontal masyarakat yang mengarah pada konflik SARA dilatarbelakangi oleh agama. Mencermati meluasnya wabah intoleransi dalam beberapa momentum terakhir, Dimana banyak kelompok-kelompok intoleran yang memanfaatkan isu yang berkembang dimasyarakat. Kita dapat melihat penomena Pilkada DKI Jakarta, yang diwarnai dengan kasus penistaan Agama sangat mencuat ke muka publik, sehingga banyak kelompok intoleran yang mengambil kesempatan untuk tampil, hal ini memperkuat eksistensi kelompok tersebut semakin berani untuk muncul ditengah-tengah masyarakat, yang dapat memprovokasi masyarakat untuk apatis dengan pancasila dan sistem hukum di Indonesia.

 

Kondisi perpolitikan yang dilatarbelakangi oleh agama, masih menjadi isu sentris menjelang tahun politik 2018 dan 2019, kita bisa lihat apa yang terjadi di kota Jakarta yang notabene nya memiliki tingkat intelektual yang baik namun masyarakatnya masih terprovokasi dengan isu-isu agama. Gerakan politik yang memanfaatkan isu agama masih dipakai oleh beberapa kelompok untuk memprovokasi masyarakat, salah satunya gerakakan yang dipelopori oleh Al-Khaththath alias Gatot Saptono dan beberapa tokoh lainnya, melalui Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS). Tentu pola ini masih sama dengan apa yang pernah dilakukan dalam pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, dimana banyak masjid di tarik dalam ranah pertarungan politik, masjid juga dimanfaatkan untuk kampanye politik dan menolak pemimpin non muslim serta yang lebih ekstrim lagi label kafir untuk pemilih non muslim terjadi dimana-mana, bahkan menolak jenazah pemilih non muslim.

 

Kita hidup di Indonesia tentu harus menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara, setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama, Indonesia bukan negara sekuler, namun juga bukan negara agama, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang, maka apapun latarbelakangnya, warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih. Jika pandangan politik masyarakat indonesia terprovokasi dengan isu-isu agama saja, hal ini sangat berpotensi pada tindakan intoleran. Dengan memutarbalikkan ajaran agama dan mengutip ayat-ayat alqur’an, kelompok Al-Khaththath sepertinya akan memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan gerakan politiknya.

 

Masjid sebagai pusat dakwah, tentu harus bersih dari tindakan dan ajaran politik praktis serta dakwah yang bersifat SARA. Secara luas, politik yang membahas sisi keilmuan, kesejahteraan masyarakat bahkan kritik terhadap praktik penyelenggaraan Negara tidak dilarang didalam masjid. Namun ketika politik dimanfaatkan untuk kepentingan perebutan kekuasaan, disitulah potensi perpecahan terhadap umat islam sangat mungkin terjadi.

Isu Agama dan politik identitas masih sangat kuat menjelang pertarungan politik tahun 2018 dan 2019, setelah sukses menjadikan masjid sebagai alat propaganda politik yang dibawa oleh kelompok-kelompok tertentu dalam pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, hal ini menjadi faktor penentu dinamika politik nasional kedepan. Gerakan GISS yang di pelopori oleh kelompok Al-Khaththath dikhawatirkan menjadi metode politik yang mendompleng kegiatan ibadah umat muslim menjadi kegiatan politik dalam memperebut kekuasaan. Gerakan  yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini merupakan gerakan politik yang memobilisasi umat islam untuk membatasi hak-hak lawan politik. Dalam kontek pemilu 2018 dan 2019 “politik masjid” sangat mungkin dijadikan basis gerakan oleh kelompok-kelompok Al-Khaththath dalam agenda merebut kekuasaan.

 

“Kejatuhan ahok” oleh kasus penistaan Agama, hal ini merupakan serangkaian serangan politik yang ditujukan ke lawan-lawan politiknya kelompok Al-Khaththath, tentu tidak hanya berhenti di situ, target kedepannya adalah untuk menjatuhkan lawan-lawan politik lain, khususnya yang ada di pemerintahan Jokowi (Politik Bola Sodok). Jika kelompok ini berhasil mempengaruhi masjid sebagai pusat gerakan, maka masjid akan menjadi pusat pengumpulan umat muslim untuk diajarkan bagaimana memperebut kekuasaan dan menolak non muslim sebagai pemimpin serta Jakarta sebagai pilot project dalam mempengaruhi wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia.

 

Umat Islam Indonesia mempunyai tanggung jawab moral terhadap bangsa ini, menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kewajiban setiap warga negara. Umat Islam di Indoneisa harus tetap menjaga suasana dan situasi yang kondusif, serta menghargai sesama tanpa memandang latarbelakang dan pilihan politik, agar ke depannya kita dapat menjaga keutuhan bangsa Indonesia dari ancaman-ancaman Intoleransi.