Presiden Jokowi, Sudahilah Polemik FDS “Sekolah terus, Kapan Ngajinya”

Oleh: Erni Sugiyanti (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)

Full Day School merupakan sebuah sistem pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan formal yang memiliki jumlah jam belajar lebih banyak di sekolah sehingga siswa pada umumnya hanya bersekolah dari Senin sampai Jum’at saja. Dalam sistem ini seorang siswa diwajibkan mengikuti  wajib belajar 8 jam per hari di sekolah. Layaknya pekerja yang pada umumnya memiliki jam kerja sekitar 8 jam.

Rata-rata sekolah yang sudah menerapkan kebijakan ini (jauh sebelum Menteri Pendidikan ingin memformalisasikan kedalam instrumen negara), biasanya sekolah swasta berbasis Sekolah Islam Terpadu non pesantren yang rata-rata memiliki basis keagamaan yang kuat di perkotaan. Namun ketika  kebijakan ini ingin diformalkan secara menyeluruh banyak menimbulkan reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak.

Kebijakan ini sangat berdampak pada madrasah diniyyah yang proses belajar-mengajarnya berlangsung rata-rata sekitar sore hari. Dan kegiatan madrasah diniyyah ini sebagian besar berada di daerah pedesaan. Kalau kebijakan ini diterapkan, banyak  siswa yang biasanya mengikuti kegiatan madrasah diniyyah selepas pulang sekolah, hampir dipastikan tidak akan mengikuti kegiatan mengaji karena anak didik akan sering pulang sore dan otomatis akan kelelahan karena sudah melakukan kegiatan di sekolah seharian penuh.

Meskipun tujuan dari  kebijakan ini ingin membangun akhlak dan karakter  bagi peserta didik karena  lebih mengedepankan sebuah potensi yang sengaja dirancang secara tepat dan cepat yang berdasarkan  pada perkembangan potensi yang dimiliki oleh anak. Namun sistem itu sangat sulit diterapkan secara menyeluruh di seluruh Indonesia karena bicara pendidikan tidak harus disamaratakan.

Antara dinamika pendidikan yang terjadi di kota tentunya berbeda yang ada di desa. Tidak mungkin juga bila anak-anak di pelosok desa yang jarak sekolahnya jauh yang bisa memakan waktu hingga berjam-jam bahkan ada yang menyebrangi sungai bila ingin berangkat sekolah (studi kasus yang baru baru ini terjadi di daerah Kolaka) hampir dipastikan mereka akan pulang larut malam, dan harus berangkat lagi subuh selama melakukan aktivitas bersekolah. Dan tidak ada waktu bagi sang anak untuk belajar bahkan akan mengganggu kondisi psikologis dari sang anak.

Alih-alih ingin membangun mental dan karakter anak justru FDS ini hanya menambah masalah baru bagi dunia pendidikan kita. Jauh sebelum adanya FDS, kita sudah mengenal dengan sistem pendidikan pesantren yang sudah turun temurun menjadi ciri khas pendidikan di Nusantara.  Bahkan Menurut Prof. Dr. Mastuhu yang sangat konsen dalam bidang pendidikan di dunia pesantren, sebagaimana dikutip Amin Haedari dkk.  Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam Tradisional yang memiliki empat ciri khusus yang menonjol.

Ciri khas Pesantren itu dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk menginap santri. Dengan memberikan pelajaran agama versi itab-kitab Islam  Klasik berbahasa Arab, mempunyai teknik pengajaran yang unik yang biasa dikenal dengan metode sorogan dan bandongan atau wetonan, mengedepankan hafalan, serta menggunakan sistem Halaqah. Sampai sekarang model pembelajaran ini masih tetap bertahan.

Bahkan Presiden Soekarno sangat mengapresiasi pesantren sebagai basis pendidikan moral, seperti dalam catatannya di Buku “Dibawah Bendera Revolusi’ yang menegaskan bahwa Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki kelebihan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan, maka dari itu perlu mengajarkan pengetahuan umum.  Karena Islam Science bukan hanya Pengetahuan Qur’an dan Hadist saja.  Islam Science merupakan pengetahuan Qur’an dan Hadist plus pengetahuan umum. Sehingga Pesantren ini menjadi lembaga pendidikan yang mengedepankan Fiddunyah hasanah- wafilakhiroti hasanah.

Maka itu yang menjadi alasan kenapa FDS ini tidak cocok diterapkan secara menyeluruh, karena tidak sesuai kultur dan perbedaan kondisi di masyarakat. Terlebih dengan adanya FDS ini malahan akan mengurangi asupan keagamaan ke seorang siswa. Siswa yang biasanya di kala sore mengaji di madrasah diniyah harus menambah porsi  pelajaran umum karena seiring bertambahnya jumlah jam belajar di sekolah. Sehingga kondisi ini malahan tidak bisa menjadi solusi dari pengembangan karakter dari peserta didik.

Perlu adanya Ketegasan Presiden Joko Widodo

Meskipun Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terhadap polemik FDS ini, yang mengatakan bahwa tidak semua sekolah harus menerapkan sistem FDS.  Jokowi berpendapat bagi sekolah yang sudah siap silahkan menerapkan kebijakan ini di lembaganya, dan bagi yang belum siap tidak apa-apa, tidak ada paksaan. Namun statement Presiden ini patut disayangkan, karena tidak serta merta mengeluarkan solusi yang baik. Malahan menimbulkan polemik baru di lapangan, terjadinya polarisasi antara sekolah yang menerapkan maupun yang tidak. Dan akan menimbulkan persaingan tidak sehat antar sekolah. 

Masih banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah di bidang pendidikan. Bukan lebih mengutamakan FDS sebagai grand issue besar yang bisa menjadi penyelamat pendidikan kita. Bahkan perlu ada catatan dan refleksi dari Menteri Muhajir yang seakan-akan belum memahami kondisi peta di lapangan, yang mengungkapkan penerapan kebijakan ini tidak akan mengganggu kegiatan di luar sekolah.

Pernyataan menteri ini patut dipertanyakan, justru dengan adanya FDS ini banyak menganggu kegiatan anak di luar sekolah. Dengan beban 8 jam belajar yang dibebankan ke anak justru menimbulkan masalah psikologis anak, ditambah kurangnya asupan ajaran keagamaan si anak akibat tidak sempatnya belajar ngaji di madrasah diniyah atau pengajian lainnya.

Dengan adanya penerapan FDS melalui Permendikbud nomor  23 tahun 2017 yang memiliki tujuan mewujudkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai amanat Nawa Cita yang ditengarai akan menyiapkan generasi emas pada tahun 2045,  ini pun malah menambah catatan buruk sistem pendidikan kita yang selalu berganti ganti kebijakan. Disaat sistem pendidikan yang belum dirasakan maksimal karena gonta-gantinya kurikulum pendidikan.  Sehingga semakin membuat bingung para peserta didik.

Sebenarnya sinergitas antara sekolah sebagai lembaga formal dengan madrasah diniyah sebagai lembaga non formal bisa berjalan dengan baik. Ketika siswa dari pagi sampai siang mendapatkan ilmu umum di sekolah, lalu lanjut lagi belajar agama di madrasah diniyyah itu sudah mencerminkan membangun karakter sang anak. Dan hal tersebut sudah berjalan selama puluhan tahun lebih. Antara pendidikan umum dengan pendidikan agamanya  pun bisa seimbang. Sesuai dengan prinsip keseimbangan seorang manusia.

Oleh Karena itu Perlu ada keberanian dari Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan ini, dan kembali kepada sistem pendidikan yang semula. Tidak perlu berlama-lama di Sekolah. Karena ilmu sejatinya bukan hanya di sekolah saja, sekolah hanya menjadi fasilitator dalam menyampaikan ilmu.  Kita perlu berkaca pada negara lain yang  jam belajar di sekolahnya lebih sedikit.  Meskipun kita tidak harus mengikuti secara serta merta. Tapi spirit yang dibangun dan mindsetnya adalah bagaimana membangun karakter sang anak agar menjadi pribadi yang berakhlak tidak harus berlama-lama di sekolah.  Sehingga polemik FDS ini tidak akan semakin berlarut, dan menimbulkan konflik baru di masyarakat. Semoga menjadi pertimbangan oleh Pak Presiden.

 

 

Tulis tanggapan anda: