Pro Kontra Pembubaran HTI

Jakarta, (9/5/2017) –  Pernyataan pemerintah terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinyatakan pada hari kemarin (8/5/2017). Akan tetapi sangat disayangkan keputusan kemarin tidak memperlihatkan adanya langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan pembubaran HTI. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketidak tegasan dari 5 poin keputusan tersebut. Seperti halnya pernyataan Menko Polhukam, Wiranto kemarin dinilai masih ragu-ragu. Seperti yang tertuang pada poin 4 yakni “Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI”. 

Seharusnya pemerintah menyatakan dengan tegas tidak perlu menyatakan dengan bahasa “Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Hal ini menyiratkan sebetulnya pemerintah masih ragu-ragu untuk membubarkan HTI di Indonesia. 

Padahal, pernyataan Menko Polhukam ini sebetulnya masih ragu-ragu untuk membubarkan HTI. Dan sangat disanyangkan hal ini malah disambut dengan cara dikritisi oleh para tokoh masyarakat sekelas Yusril Ilza Mahendra, Habiburokhman dan didukung oleh pernyataan sikap Ketua Umum GP Ansor, Yaqut cholil Qauman.

Menurut Yusril Ilza Mahendra, Ia berpendapat bahwa pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya. Langkah hukum itupun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh Jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI.

“Rencana pembubaran HTI adalah persoalan sensitif karena HTI adalah ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sefaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya. Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa Pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam, sementara memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara Pancasila,” jelas Yusril.

Kemudian menyusul kritikan dari Habiburokhman. Ketua Bidang Advokasi ini berkomentar bahwa pembubaran HTI sangat disayangkan. Berita mengenai pembubaran HTI yang terkesan dilakukan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses hukum yang terbuka. Pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berrganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi. Menurutnya pemerintah tidak mengindahkan pedoman UU Nomor 17 Tentang Ormas dan Pasal 60 ayat (2) UU Ormas. Bahkan Ia menyerukan kepada pemerintah agar membatalkan pembubaran HTI karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan UU Ormas. 

“Hal ini bisa menjadi preseden buruk kedepan,” tegas Habiburokhman.

Selanjutnya, pernyataan pembubaran HTI juga menuai reaksi pro dari Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qauman, bahwa GP Ansor memberikan apresiasi terhadap sikap Pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bagi GP Ansor, semua bentuk dan upaya-upaya merongrong dan mengganti Pancasila dan NKRI harus dilawan, baik secara hukum oleh negara maupun secara sosial oleh masyarakat.

“Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk di dalamnya melahirkan konsepsi Pancasila sebagai ideologi bangsa bukanlah upaya coba-coba, tetapi kristalisasi dari cita-cita, semangat dan kondisi kebangsaan Indonesia yang membentang dalam ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan bahasa, hingga puluhan agama dan aliran kepercayaan. Pada fondasi keberagaman inilah cita-cita hidup berbangsa dan bernegara dibangun dan mewujud sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila,” paparnya.