Puti Hasni: IPPNU Mendukung Perppu No. 2/2017

Jakarta –jagatngopi.com- Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) mendukung tegas sikap pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) No. 2/2017. Perppu ini membuktikan ketegasan pemerintah menertibkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

“Sebagai organisasi pelajar putri yang bersentuhan langsung dengan situasi kepelajaran dewasa ini, utamanya terhadap isu toleransi, kepatuhan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, IPPNU mengapresiasi sikap pemerintah yang telah membuktikan komitmennya mengawal dasar dan pilar negara kita dari ancaman organisasi transnasional,” ujar Ketum PP IPPNU Puti Hasni di Gedung PBNU, Sabtu (15/7).

Menurut Puti, apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini patut dan selayaknya didukung bersama. “Jika ada sebagian kelompok yang tidak sepakat dengan sikap pemerintah ini, silahkan diselesaikan melalui jalur hukum. Yang terpenting, masyarakat dan pelajar Indonesia jangan berprasangka buruk terhadap keberadaan Perppu. Sudah cukup lama pemerintah mengkaji secara matang, mendalam, hingga kemudian melahirkan Perppu ini,” tambahnya.

Puti mengajak para pelajar agar semakin waspada memilih organisasi pelajar di sekolah-sekolah. “Jangan tergoda organisasi yang seolah islami, namun sejatinya melawan ulama dan umaro’. Mari masuk IPPNU sebagai organisasi yang telah jelas akar nasab dan asal-usulnya,” ujarnya.

Melalui IPPNU, Puti mengajak pelajar Indonesia selalu mengedepankan akal sehat dalam memilih organisasi pelajar. “Tantangan pelajar makin banyak dan kompleks. Apa yang terlihat baik, belum tentu sebaik aslinya. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah menegaskan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi politik yang tidak sesuai Pancasila. Meski selalu mengklaim diri tidak melawan Pancasila dan berfokus pada dakwah, kondisi dan fakta lapangan menunjukkan HTI tidaklah demikian. Organisasi ini berbahaya bagi bangsa kita, dan telah ditolak di banyak negara-negara muslim. Mari rapatkan barisan mengawal Perpppu dan langkah-langkah kongkrit pemerintah,” kata Puti.

Tulis tanggapan anda: