PWNU Kalbar dan Muslim Perbatasan, Pedalaman Menolak Kerberadan HTI

Sekadau, jagatngopi.com–Nahdaltul Ulama Kalimantan Barat melalui Pengurus Wilayahnya menyatakan menolak keberadaan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) hidup di bumi Nusantara. Karena Nahdlatul Ulama (NU) berpendapat keberadaan organisasi tersebut termasuk kelompok yang ingin merongrong Pancasila sebagai ideologi negara.

Hal itu disampaikan pada saat kegiatan Ngaji Pancasila dalam Safari Ramadhan PWNU Kalbar di PCNU Kabupaten Sekadau, Jl. Merdeka Selatan Sabtu (10/6/2017).

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Tanfidziyah PWNU Kalbar Zulkifli mengatakan, sikap Nahdlatul Ulama seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak gerakan-gerakan yang merongrong Pancasila sebagai ideologi negara.

Acara safari Ramadhan PWNU Kalbar sendiri dihadiri Wakil Rois Syuriah PWNU Kalbar KH Jipridin, Ketua MUI Kabupaten Sekadau, Pengurus PCNU Kabupaten Sekadau dan sejumlah ulama serta tokoh masyarakat di Kabupaten Sekadau.

Namun demikian NU tidak akan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang tidak simpatik. NU akan melakukan perlawanan dengan cara yang beradab.

“Dalam agama itu jihad dalam arti luas jihadnya. Artinya, kita akan melakukan perlawanan dengan cara-cara yang beradab dengan santun dan damai tidak dengan kekerasan,” ujarnya, Minggu (11/6/2017). 

Ngaji Pancasila PWNU Kalbar dan Muslim Perbatasan, Pedalaman dan Pesisir sendiri menghasilkan Pernyataan sikap sebagai berikut :

KAMI MUSLIM (PERBATASAN/, PEDALAMAN/ PESISIR) Menyatakan: MENDUKUNG PEMERINTAH UNTUK MEMBUBARKAN HTI. 

1. HTI mengusung konsep khilafah,  jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan IDEOLOGI PANCASILA. 

2. Pancasila merupakan satu satunya ideologi di Indonesia, hasil ijtihad para ulama indonesia. 

3. Pancasila merupakan hasil Konsensus Nasional, pendiri bangsa Indonesia dan sudah final.. 

4. Jika ada ormas yang ingin mengganggu ideologi Pancasila serta pilar negara yang lain, UUD 1945, NKRI dan BHINEKATUNGGAL IKA berarti bertentangan dengan hal yang fundamendal bagi bangsa Indonesia.

5. Meminta kepada pemerintah dan pihak kepolisian dan TNI untuk membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.