Relawan Cinta Ahok Laporkan Ketua KPUD Jakarta ke DKPP terkait Debat Pilkada Putaran kedua 

SIARAN PERS

LAPORAN RELAWAN CINTA AHOK (CINHOK) KEPADA DKPP TERKAIT PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DKI JAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PILKADA DKI JAKARTA 2017 PUTARAN KEDUA 

Assalamuálaikum Wr.Wb., Salam Sejahtera , Om Swastiastu Namo Budhaya,
KETUA KPUD DKI JAKARTA (SUMARNO) DIDUGA KEMBALI MELANGGAR KODE ETIK DALAM PENYELENGGARAAN DEBAT PILKADA DKI JAKARTA 2017 PUTARAN KEDUA
Kami, para relawan yang tergabung dalam Cinta Ahok, pada hari ini kembali melaporkan Bapak Sumarno selaku Ketua KPUD DKI Jakarta kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik. 
Laporan ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraaan acara Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 Putaran Kedua pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 (Debat Putaran Kedua), yang diduga digunakan oleh Bapak Sumarno sebagai sarana untuk memfitnah dan menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. dan H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si. (Paslon No. 2).  
Adapun dugaan tersebut terlihat jelas dengan adanya berbagai peristiwa dalam rangkaian penyelenggaraan Debat Putaran Kedua yang secara nyata menunjukkan adanya indikasi ketidaknetralan KPUD DKI Jakarta sebagai penyelenggara acara tersebut serta adanya upaya yang terencana untuk menyudutkan Paslon No. 2. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 10 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (“Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”), dimana sebagai penyelenggara, KPUD DKI Jakarta berkewajiban untuk bertindak netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon.  

Peristiwa dimaksud di atas diawali dengan inisiatif KPUD DKI Jakarta yang menentukan keterlibatan perwakilan komunitas masyarakat dan tim panelis dalam Debat Putaran Kedua. Keterlibatan pihak lain dalam Debat Putaran Kedua tentunya dapat berdampak baik sepanjang KPUD DKI Jakarta tetap bertindak netral dan profesional sesuai kode etik yang berlaku. Namun jika sebaliknya, maka hal tersebut akan menciderai nilai-nilai demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada DKI ini karena Debat Putaran Kedua akan menjadi ajang untuk menyudutkan salah satu pasangan calon.
Selanjutnya, terdapat peristiwa dalam acara Debat Putaran Kedua yang diduga merupakan upaya terencana Bapak Sumarno untuk menyudutkan Pasangan Calon No. 2, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian Perwakilan Komunitas Masyarakat yang ditentukan adalah Perwakilan Komunitas Masyarakat yang secara terbuka menentang kebijakan yang diberlakukan oleh Paslon No. 2 saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Iwan Carmidi dari Komunitas Nelayan Tradisional yang selama ini gencar menolak kebijakan reklamasi Teluk Jakarta serta pernah mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan Sukarto dari Komunitas Rumah Susun yang secara terang-terangan pernah memberikan pernyataan melalui media massa yang menyatakan memiliki dendam kesumat kepada Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M.
2. Sebagian pertanyaan yang diajukan oleh Perwakilan Komunitas Masyarakat dibiarkan bersifat tendesius dan cenderung menyudutkan kebijakan yang diberlakukan oleh Paslon No. 2 saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang pada pokoknya berupa keluhan terhadap kebijakan relokasi warga ke rumah susun akibat normalisasi kali Ciliwung dan reklamasi.
3. Penunjukkan Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A. sebagai salah satu panelis dalam Debat Putaran Kedua, padahal yang bersangkutan berkali-kali menunjukkan rasa tidak suka terhadap Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. melalui pernyataannya dalam berbagai media massa.
Peristiwa ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Bapak Sumarno dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, yaitu dengan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kondisi tidak netral. Perlu diketahui bahwa Bapak Sumarno sebagai orang nomor 1 (satu) pada KPUD DKI adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Debat Putaran Kedua.
Saat ini bukan pertama kalinya Bapak Sumarno dilaporkan kepada DKPP, bahkan sebelumnya Bapak Sumarno telah dihukum dengan teguran tertulis melalui Putusan No. 39/DKPP-PKE/VI/2017; No. 42/DKPP-PKE-VI/2017; No. 45/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 7 April 2017. Oleh karena itu, sudah seharusnya peristiwa ini kembali dilaporkan kepada DKPP dengan menuntut hukuman yang lebih berat, yaitu agar Bapak Sumarno diberhentikan dari jabatannya, sehingga efek jera yang diharapkan menjadi efektif. 
Tujuan laporan ini tidak hanya untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik di DKI Jakarta, namun juga sebagai pembelajaran umumnya bagi masyarakat serta khususnya bagi pejabat penyelenggara pemilihan umum lainnya pada pemilihan-pemilihan umum di masa yang akan datang agar tetap menjaga proses penyelenggaraan pemilihan umum yang baik, jujur, adil dan demokratis
Jakarta, 17 April 2017

Ketua Relawan Cinta Ahok
Yuliana Zahara Mega

Mang Insan

Mang Insan

Belajar teruss..