Sekjen Ansor: Pemosting SK ANSOR Palsu bukan Kader Ansor

Dampak dari pembelaan GP Ansor atas korban persekusi oleh oknum dari ormas tertentu ternyata tak selamanya disambut baik oleh sebagian orang. Indikasinya jelas, di facebook, sekarang beredar postingan dalam bentuk SK GP Ansor mengenai tindak lanjut dari Upaya Pengawalan hukum atas korban persekusi.

Dalam postingan yang meme di media sosial tersebut, disebutkan bahwa GP Ansor mengeluarkan SK dengan No. Buntut/2017 tenteng Persekusi. Di bawah nomor tidak lagi memuat konsideran tertentu tapi langsung pada isi SK yang diantaranya berisi keputusan. (lihat: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=937468863058851&substory_index=0&id=467428066729602)

Terhadap postingan tersebut, Sekretaris Jenseral PP GP Ansor Abdul Rohman ketika dihubungi jagatngopi.com (4/6) menolak keras atas postingan tersebut. Adung, demikian ia akrab disapa, mengatakan bahwa postingan tidak cerdas dan provokatif itu bukan dari GP karena sistem penulisan SK tidak seperti itu. Dari itu, Adung menilai bahwa pemosting bukan kadera Ansor.

“Pembuat tulisan itu tidak bisa bedakan 2 masalah dalam kasus persekusi ini. Masalah pertama terkait materi yang diupload di media sosial yang dianggap menghina seseorang atau organisasi. Masalah kedua terkait respon sekelompok orang terhadap pemilik akun media sosial. Respon main hakim sendiri dalam bentuk persekusi itulah yang disikapi GP Ansor” terangnya.

Adung juga menambahkan bahwa upaya GP Ansor juga dalam rangka langkah preventif agar ke depan kohesi-sosial tidak boleh dikotori dengan main hakim sendiri atas penyelesaian persoalan.

 

“Kalau setiap orang atau kelompok boleh persekusi sendiri bisa rusak negara ini, tidak ada tertib sosial, akan muncul tawuran/perang saudara dimana-mana” pungkasnya.

Sekedar informasi bahwa GP Ansor sedang mengawal hukum korban kasus persekusi yang dilakukan oleh anggota ormas tertentu. (Lihat: LBH Ansor Kawal PMA Korban Persekusi Oknum FPI http://www.jagatngopi.com/lbh-ansor-kawal-pma-korban-persekusi-oknum-fpi/).

Di akhir keterangannya Adung menyatakan bahwa dalam kasus PMA (15), seorang anak yang diduga menghina di media sosial, seharusnya diedukasi biar dia bijaksana dan positif menggunakan media sosial, bukannya diintimidasi.