Senyum Jokowi, Keresahan Prabowo dan Polemik UU Pemilu

RUU Pemilu akhirnya disahkan juga meski Ketua Sidangnya tersangka korupsi (Setya Novanto) dan terjadi insiden walk out oleh PAN, Gerindra, Demokrat dan PKS. Presidential threshold tetap pada angka 20 persen, artinya sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kenapa bisa ada 4 fraksi yang Walk Out? Alasannya jelas, mereka sudah pasti kalah. Jadi daripada ikut lomba yang sudah tidak bisa dimenangkan, mereka memilih mengeliminasi diri sendiri dengan harapan lomba tersebut menjadi tidak sah. Sayang seribu sayang, UU Pemilu tetap saja sah dan mengikat mulai hari ini.

Pihak Jokowi (Pemerintah) jelas ingin agar presidential treshold tetap di ambang yang sama, yaitu 20 persen. Alasannya jelas, untuk menghemat biaya dan agar calon presiden yang didapat memiliki dukungan politik yang kuat. Jangan sedikit-sedikit bisa digoyang sehingga tidak bisa memerintah dengan baik.

Pihak sebelah, terutama Gerindra dan Demokrat sangat ngotot presidential treshold kalau bisa dihilangkan alias 0 persen. Bukan hanya Anies saja yang hobi soal angka nol, ternyata Prabowo juga hobi angka nol.

Ya jelas la, Gerindra tidak memiliki kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. Jumlah kursi mereka sendiri tidak cukup untuk mengusung Prabowo, sang macan asia yang pernah kabur ke Yordania karena keberaniannya untuk naik pesawat. Oh ya, peristiwa Prabowo kabur ke luar negeri disebut ‘Hijrah’, mirip dengan ‘Hijrah’nya Rizieq.

Paket A dan Paket B

UU Pemilu memiliki dua pilihan, yakti paket A dan paket B. Paket A, di antaranya ambang batas pencalonan presiden 20 – 25 persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan konversi suara menggunakan saint lague murni. Paket ini terdiri atas pemerintah dan didukung enam partai pendukung.

Paket B terdiri dari ambang batas pencalonan presiden nol persen, parliamentary threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10 dan konversi suara menggunakan kuota hare.

Kalau paket B diambil, maka hampir semua partai dapat mengusung capres mereka sendiri. Mau capres dari partai sapi? Boleh saja. Mau Capres dari partai katakan tidak pada(hal) korupsi? Boleh juga, lanjutkan saja!! Mau Capres yang katanya macan asia tapi agak titik-titik? Boleh juga kok.

Pilpres bukan lagi ajang memilih pemimpin yang terbaik dari yang terbaik, tapi menjadi Indonesia got talent. Dari yang parah hingga yang baik semuanya ada. Masalahnya adalah capres yang parah jelas lebih banyak dibanding yang baik. Kalau lebih banyak yang baik Indonesia sudah jadi negara maju bos!!

Perlawanan atas UU Pemilu yang baru disahkan pun sudah dimulai. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan tidak ada ada satu negara pun di dunia yang menggunakan ambang batas 20 persen.

“Sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah dengan PT 20 persen. Tidak ada satu negara pun di dunia ini bisa dicek yang memakai PT sampai 20 persen pada umumnya di bawah 10 persen dan itupun memakai pemilu yang tidak serentak,” Fadli

Entah Fadli ini memakai data dari mana. Yang jelas setiap negara memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda, jangan samakan dengan Indonesia. Salah satu contoh adalah amerika, mereka tidak memiliki aturan presidential treshold. TAPI, mereka cuman ada dua partai dan biasanya kekuatan mereka cukup seimbang, jarang ada kemenangan diatas 55%.

Yusril Ihza Mahendra juga melawan UU pemilu ini. Dia mengatakan akan langsung menggugat Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR ke Mahkamah Konstitusi. Berarti selain UU Ormas, UU Pemilu juga akan digugat.

“Saya akan melawan UU Pemilu yang baru disahkan ke MK,” kata Yusril

Coba pikirkan dulu, siapa yang dirugikan oleh aturan 20 persen ini? Cuman sedikit kok, tapi Prabowolah yang paling dirugikan. Prabowo jelas masih berambisi menjadi presiden. Tapi kalau melihat dari reputasi Jokowi, maka diperlukan pemimpin sekelas Ahok untuk melawannya. Jelas Prabowo kemampuannya dibawah Ahok.

Memanglah kaum sebelah ini sangat egois dan picik. Mereka menguasai kursi Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR, PADAHAL PDIP lah yang menang pemilu. PDIP lapang dada dan menerima kelicikan mereka. Tetapi saat pihak sebelah dirugikan, mereka langsung teriak dan kejang-kejang.

Mereka tahu pemerintah sekarang terlalu jujur dan rakyat terlalu menyukai kejujuran Jokowi. Jatah mereka sudah hilang, kering kerontang akibat sang presiden kurus. Akibat UU Pemilu, kesempatan mereka hampir hilang.

Lihat saja nanti, UU Pemilu pasti digugat ke MK. Namanya juga nafsu berkuasa sudah tidak tertahankan, apapun akan dilakukan. Kita perlu terus mendukung pemerintah, jangan sampai politik malah menjatuhkan presiden yang sangat pro rakyat. Salam Damai.

 

Penulis: Evan Kurniawan