Setelah NU Jateng, Kini NU Jatim Instruksikan Menolak Program Lima Hari Sekolah

Program Lima Hari Sekolah sekalipun telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23/2017 sampai sekarang terus menuai kecaman dan penolakan dari masyarakat bawah, utamanya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pemaksaan penerapan atas kebijakan terebut disinyalir akan menggerus khasanah lokal yang sudah sekian lama dilestarikan warga Nahdlatul Ulama. Padahal, pada bagian ini menjadi penting manakala pelestarian khasanah lokal dipandang sebagai benteng terakhir dari arus deras liberalisasi pendidikan.

Jika pada hari Senin (31/7) bertempat kantor PCNU Tegal diadakan Halaqah Alim Ulama se-Jawa Tengah dan membuahkan konsensus bersama menolak perapan program Lima Hari Sekolah, kali ini kecaman dan penolakan datang dari PWNU Jawa Timur. Penolakan dituangkan dalam bentuk surat Instruksi Penolakan terhadap Kebijakan dan Pemaksaan Implementasi Lima Hari Sekolah.

Dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa kebijakan lima hari sekolah oleh Mendikbud beserta praktik pemaksaan implementasinya oleh para pengambil kebijakan terkait di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur adalah bentuk pencederaan terhadap prinsip deliberasi sosial dan sekaligus pengingkaran terstruktur terhadap kekayaan kearifan lokal Jawa Timur.

Dilanjutkan di edaran tersebut bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi besar serta kegaduhan yang luar biasa di titik simpul masyarakat paling bawah dan berpotensi memecah belah warga bangsa, mengancam keutuhan dan kohesi sosial, serta mengganggu ketenteraman masyarakat.

 

Dalam pantauan jagatngopi.com selain PWNU Jateng dan Jatim, gejolak penolakan kebijakan Lima Hari Sekolah begitu massif dari dan oleh elemen masyarakat seperti KMB NU Banyumas, Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan komunitas masyarakat  bawah lainnya.