Sinergi Membangun Desa Mandiri di Papua

Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) merupakan sebuah upaya untuk mendorong pengarusutamaan pembangunan pertanian sebagai sumber matapencaharian yang potensial bagi masyarakat desa. Juga sebagai salah satu urusan dalam tatakelola pemerintahan desa yang harus diprioritaskan.

Upaya ini merupakan bagian dari cita-cita besar mengentaskan kemiskinan di wilayah timur Indonesia. Perubahan ini, tentu tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Tidak bisa pula hanya dilakukan sendirian, namun perlu kolaborasi lintas sektor. Untuk itulah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengundang sejumlah kementerian dan lembaga lain dalam sosialisasi PPDM di Jakarta, 7 September 2017.

Ada Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) yang telah mengembangkan kawasan mandiri pangan dengan tujuan mengembangkan dan memperkuat ekonomi masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Bantuan sebesar 200 juta per kawasan yang terdiri dari 5 desa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, teknologi pengolahan dan penyimpanan serta dukungan pada aktivitas pemasaran.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PPMP) di Maluku dan Papua. Dari sebelumnya hanya tinggal di rumah atau sekedar membantu suami memperbaiki alat tangkap, ibu-ibu nelayan didorong terlibat aktif dalam pemasaran dan pengolahan ikan yang bernilai ekonomi. Produk yang dihasilkan, antara lain bakso, nugget dan kerupuk ikan, meskipun masih dipasarkan secara terbatas pada lingkup lokal untuk para tamu dari luar daerah.

Selain itu, ada beberapa program mitra multilateral lainnya di Papua dan Papua Barat. Ada rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang yang disebut COREMAP. Penurunan kemiskinan dan perbaikan tata kelola perdesaan melalui Program Inovasi Desa (PID), Program PAMSIMAS untuk mendukung pembangunan air dan sanitasi berbasis masyarakat. Kemudian SMART-D dalam bentuk konstruksi, renovasi, dan pembelian peralatan BPTP Papua Barat. Serta Village Development Program (VDP) yang bertujuan menurunkan kemiskinan dan perbaikan tata kelola perdesaan.

“Mungkinkah dibentuk satu saja koperasi atau kelembagaan ekonomi dengan visi yang sama pada tingkat desa?”tanya Robert, salah satu peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut menanggapi pembentukan koperasi yang dilakukan masing-masing lembaga sebagai instrumen pemberdayaan. Atau dengan bahasa lain, mungkinkah diintegrasikan ke dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang dikembangkan Kemendes PDTT?

Idealnya, pemberian bantuan modal kepada kelompok memang hanya pada tahap awal, selanjutnya didorong berkembang mandiri dan tidak lagi tergantung pada bantuan. Beberapa kegiatan juga berupaya diintegrasikan dengan dana, misalnya pada pembangunan tracking mangrove, dana desa ada yang digunakan untuk membangun jalan akses ke lokasi, ada juga yang digunakan untuk pembangunan pondok informasi.

PPDM telah mencoba aplikasi dalam pengelolaan profil kelompok dan evaluasi kinerja kegiatan. Fitur utama yang disediakan aplikasi e-monev adalah pendataan dan pelaporan sehingga operator pusat bisa memantau data yang dibutuhkan. Namun menurut Imron Rosyid selaku pembicara yang mewakili Provinsi Papua, penerapan e-laporan sering terhambat karena sinyal yang kurang mendukung. “Kadang-kadang di ibukota provinsi pun sinyal bisa hilang.”

Menurut Imron, kegiatan ini berlokasi di Jayawijaya, Bovendigul, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Yakuhimo serta ada tambahan di Kabupaten Nabire. Meskipun sempat mengalami misskomunikasi dengan masyarakat Yapen dan terjadi pengusiran di Nabire karena kepala desa mencurigai sebagai modus untuk mengambil dana desanya. Imron menyatakan optimis kegiatan ini akan berjalan lancar dan dapat mendorong lahirnya desa mandiri di Papua.

Bahkan Imron mengusulkan penambahan jumlah kabupaten untuk kegiatan ini dengan melihat kondisi dan potensi yang tersedia di sana. Keerom sebagai kawasan transmigrasi dan daerah perbatasan. Merauke yang mempunyai lahan pangan lumayan luas, prospektif menjadi lumbung padi untuk negeri ini. Ada lagi komoditi unggulan coklat untuk ekspor, bisa dikembangkan di Kabupaten Jayapura yang berbatasan dengan Papua New Guinea.

Tulis tanggapan anda: