Soal Revisi UU ASN, Pemerintah Beri Sinyal Belum Prioritas

Menyikapi usulan inisiatif DPR tentang revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Presiden telah menerbitkan Surpres pada tanggal 22 Maret 2017, yang isinya menugaskan tiga kementerian (KemenPAN-RB, KemenKUMHAM, dan Kementerian Keuangan) untuk menjadi wakil pemerintah didalam membahas revisi UU ASN bersama DPR. Dalam perkembangannya, Koalisi  Reformasi Birokrasi  (PATTIRO, YAPPIKA, LeIP, Seknas FITRA, KPPOD dan AAKI) mencatat bahwa dalam periode Bulan April – September 2017, sudah 4 kali terjadi penundaan pembahasan dikarenakan pemerintah tidak menghadiri undangan rapat kerja dari Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.
Selain itu, ada pemberitaan pada tanggal 18 September 2017 tentang aspirasi Tenaga Honorer kategori dua (K2) yang memberi deadline kepada pemerintah hingga akhir September untuk membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memastikan revisi UU ASN dapat selesai tahun 2017 ini. Jika sampai batas akhir bulan September 2017 belum ada pembahasan, maka diberitakan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) akan melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 20 Oktober 2017.

Pada konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Reformasi Birokrasi di Jakarta, 29 September 2017, ada sejumlah fakta lain yang terungkap. Sampai saat ini, pemerintah baru menyelesaikan 2 PP dari 9 PP yang menjadi turunan UU ASN. Kedua PP tersebut adalah PP No 70/2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan PP No 11/2017 tentang Management Pegawai Sipil Negara. Ada 7 PP lain yang belum diselesaikan, salah satunya yang mengatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Selain itu, UU ASN juga mengamanahkan pengaturan lebih lanjut sejumlah ketentuan dalam bentuk Perpres dan PermenPAN-RB yang juga perlu dipersiapkan.
 
Terkait dengan itu, dalam press release disampaikan pandangan ketua Asosiasi Analisa Kebijakan Indonesia (AAKI) Riyadi Santoso mengenai penting nya peraturan pelaksana UU ASN dapat diselesaikan segera oleh pemerintah, daripada harus melakukan revisi undang-undang tersebut. Sedangkan Dr. Indira Santi Kertabudi dari AAKI yang hadir pada saat itu, menyampaikan langkah pemerintah sebenarnya bukan tidak memprioritaskan. Menurut analis madya di Lemhanas ini, semuanya masih on process, namun masih banyak prioritas lain saat ini.

 
Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty, RPP P3K dan RPP yang lainnya menurut informasi memang dalam proses percepatan. Penyelesaian PP akan diusulkan parallel dengan turunannya dalam bentuk peraturan Presiden maupun peraturan menteri. Koalisi Reformasi Birokrasi berupaya mendorong reformasi birokrasi melalui penerapan sistem merit, termasuk dalam proses rekruitment dan promosi. Salah satunya dengan mengawal agar PP dan peraturan turunan bisa segera diselesaikan. Dalam press release ditegaskan “Dengan penundaan rapat kerja sebanyak 4 kali karena pemerintah tidak hadir, kami melihat ada sinyal pemerintah enggan untuk membahas. Ada baiknya sinyal itu ditangkap dengan baik oleh DPR. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali apakah UU ASN masih mendesak untuk direvisi dan menjadi prioritas dalam Prolegnas 2018.” ***

Tulis tanggapan anda: