Sorotan CBA: 39,7 T untuk 171 Daerah Rawan Disalahgunakan

Jakarta-jagatngopi.com (14/8), Satu tahun mendatanug, tepatnya 2018, 171 Daerah di Indonesia akan melaksanakan pilkada raya sesuai dengan tingkatannya baik provinsi (pilgub), kabupaten (Pilbup) dan kota (Pilwalkot). Untuk Pilgub misalnya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sedang untuk Pilbup/Pilwalkot Kab Kudus, Kab Karanganyar, Kab Tegal, Kota Serang, Kota Tangerang, dan daerah lainnya.

Terkait hal tersebut, Center for Budget Analysis (CBA) seperti diberitakan klikanggaran.com menyoroti pos anggaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) daerah yang akan melakukan Pilkada serentak. Berikut adalah besaran anggaran Dana Hibah dan Bansos tahun anggaran 2017 dari 17 provinsi yang akan melakukan Pilkada di tahun 2018.

“Kami akan mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil,” kata Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Di Jakarta, Senin (14/8/2017).

1. Dibandingkan 16 daerah lainnya, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang paling besar menggelontorkan anggaran untuk Dana Hibah dan Bansos. Tercatat, dari anggaran sebesar Rp. 10.420.638.276.892 akan digunakan untuk Program Hibah sebesar Rp. 10.382.158.831.892 dan untuk Bansos sebesar Rp. 38.479.445.000.

2. Provinsi Jawa Timur, anggaran Hibah sebesar Rp. 6.430.091.440.000 dan anggaran Bansos sebesar Rp. 10.000.000.000. Total sebesar Rp. 6.440.091.440.000.

3. Provinsi Jawa Tengah, anggaran Hibah sebesar Rp.  4.943.528.652.000 dan anggaran Bansos sebesar Rp. 248.562.000.000. Total sebesar Rp. 5.192.090.652.000.

4. Provinsi Sumatera Utara, anggaran Hibah sebesar Rp. 3.658.144.919.358 dan anggaran Bansos tidak ada. Total sebesar Rp. 3.658.144.919.358.

5. Provinsi Sulawesi Selatan, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.898.113.207.000 dan anggaran Bansos sebesar Rp. 600.000.000. Total sebesar Rp.  1.898.713.207.000.

6. Provinsi Sumatera Selatan, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.652.294.054.000 dan anggaran Bansos sebesar Rp. 600.000.000. Total sebesar Rp.  1.652.894.054.000.

7. Provinsi Lampung, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.507.323.000.000, anggaran Bansos sebesar Rp. 6.000.000.000. Total sebesar Rp. 1.513.323.000.000.

8. Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.348.419.750.000, anggaran Bansos sebesar Rp. 23.151.000.000. Total sebesar Rp.  1.371.570.750.000.

9. Provinsi Papua, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.089.144.837.924, anggaran Bansos sebesar Rp. 91.509.700.000. Total sebesar Rp. 1.180.654.537.924.

10. Provinsi Bali, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.073.267.400.000, anggaran Bansos sebesar Rp. 12.640.400.000. Total sebesar Rp. 1.085.907.800.000.

11. Provinsi Riau, anggaran Hibah sebesar Rp. 1.015.273.599.500, anggaran Bansos sebesar Rp. 10.000.000.000. Total sebesar Rp. 1.025.273.599.500.

12. Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggaran Hibah sebesar Rp. 980.897.000.000, anggaran Bansos sebesar Rp. 17.455.318.500. Total sebesar Rp. 998.352.318.500.

13. Provinsi Kalimantan Timur, anggaran Hibah sebesar Rp. 867.158.700.000, Dana Bansos sebesar Rp. 5.010.000.000. Total sebesar Rp. 872.168.700.000.

14. Provinsi Kalimantan Barat, anggaran Hibah sebesar Rp. 854.992.300.000 dan anggaran Bansos sebesar Rp. 720.000.000. Total sebesar Rp. 855.712.300.000.

15. Provinsi Sulawesi Tenggara, anggaran Hibah sebesar Rp. 707.025.070.000 anggaran Bansos tidak ada. Total Rp. 707.025.070.000.

16 Provinsi Maluku, anggaran Hibah sebesar Rp. 496.178.001.020 anggaran Bansos sebesar Rp. 12.000.000.000. Total sebesar Rp. 508.178.001.020.

17. Provinsi Maluku Utara, anggaran Hibah sebesar Rp. 335.071.600.000 dan anggaran Bansos sebesar Rp. 5.480.000.000. Total sebesar Rp. 340.551.600.000.

Maka jika ditotal, anggaran Dana Hibah dan Bansos 17 provinsi yang akan melakukan Pilkada serentak tersebut mencapai Rp. 39.721.290.226.194. Dan, rata-rata provinsi yang akan melakukan Pilkada serentak menganggarkan Dana Hibah dan Bansos di atas Rp.  1 triliun.

“Data di atas menjadi catatan penting. Kalau tidak ada pengawasan Dana Hibah dan Bansos, maka tentu sangat rawan disalahgunakan untuk kemenangan para calon Gubernur,” ujar Jajang.

Oleh karena itu, dengan tegas Center for Budget Analysis mengajak dan mendorong publik, khususnya para penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, agar lebih jeli lagi dalam melakukan pengawasan.

“Jangan sampai Dana Hibah dan Bansos tersebut disalahgunakan “Petahana” guna menghadapi pertarungan Pilkada. Karena Dana Hibah dan Bansos dalam beberapa kasus seringkali disalahgunakan. Contohnya kasus korupsi Dana Hibah dan Bansos di Sumatera Selatan. Dimana pada tahun 2013 Dana Hibah dan Bansos di Provinsi Sumsel digunakan untuk kepentingan Pilkada yang merugikan negara sebesar Rp.  21 miliar,” tutup Jajang.

Tulis tanggapan anda: