Teologi Kekuasaan; Fenomena Pembajakan Teks Suci Keagamaan

 

Oleh: Agus Maftuh Abegebriel*

DISKURSUS tentang “agama dan globalisasi” menjadi menu utama ketika saya diundang Monash University, Australia, dalam rangka visiting scholar di School of Political and Social Inquiry beberapa waktu lalu. Fenomena keterlibatan dan intervensi agama dalam kebijakan-kebijakan politik di negara-negara besar dunia menjadi isu yang sangat menarik untuk dicermati dan dikaji.

Saya berkesempatan mendiskusikan tema-tema tersebut dengan para profesor dari berbagai disiplin ilmu. Ada empat profesor yang sangat intensif menemani penulis dalam diskursus tersebut. Pertama, Prof Garry D. Bouma, direktur Interreligious and Intercultural Relations UNESCO untuk wilayah Asia Pasifik dan pakar sosiologi agama.

Kedua, profesor kelahiran Mesir, Sayed Khatab, yang memiliki keahlian dalam forensik ideologi Sayid Qutub dan pada 2007 ini menulis buku Democracy in Islam. Ketiga, intelektual kelahiran Iran yang expert dalam kajian politik Islam dan kebijakan-kebijakan politik Timur Tengah, Prof Shahram Akbarzadeh.

Keempat, Prof Greg Barton Indonesianis yang tidak asing dengan pergumulan intelektual Indonesia dan akrab dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sang penebar mazhab Islam kosmopolitan yang diharapkan menjadi prototipe Islam yang rahmah dan ramah terhadap komunitas bumi.

Manhaj Islam kosmopolitan ini merupakan isu menarik yang penulis diskusikan dengan para international scholars itu, yang sangat concern terhadap fungsi dan keberadaan agama dalam memainkan peran pada era abad globalisasi.

Kegelisahan yang dirasakan adalah semakin maraknya politisasi agama dan memperlakukan agama sebagai alat (tools) ideologis untuk meraih sebuah kekuasaan, yang menurut Khaled Abou el Fadl dalam buku With God on Our Side (2006) merupakan pemaksaan agama sebagai theology of power (teologi kekuasaan).

Buku Khaled Abou el Fadl itu terbit beriringan dengan sebuah buku yang men-display secara vulgar tentang intervensi agama terhadap kebijakan-kebijakan Bush di Gedung Putih. Buku perselingkuhan Agama-Politik Amerika tersebut ditulis Esther Kaplan dengan memajang judul With God on Their Side; How Christian Fundamentalists Trampled Science, Policy and Democracy in George W. Bush’s White House.

*

Di Indonesia, fenomena theology of power itu ternyata juga marak. Beberapa kali penulis mendapatkan SMS (waktu itu belum musim WA dll, red) dari para komunitas perindu teologi kekuasaan ala Minhajin Nubuwwah.

Ketika menerima SMS tentang ajakan untuk meniscayakan khilafah Islamiyah dalam ranah politik global, penulis sempat teringat karya perindu dan pemimpi khilafah kelahiran Haifa (sekarang wilayah Israel) Taqiyyudin an-Nabhany al-Filastiny yang berjudul al-Daulah al-Islamiyah yang diterbitkan pada 1953.

Bangunan teologi kekuasaan yang diperjuangkan Taqiyudin an-Nabhany yang juga sebagai pendiri dan ideolog Hizbu al-Tahrir al-Islami (HTI) didasarkan pada hadis tentang khilafah. Namun, hadis itu ditulis di halaman awal buku sakti Taqiyuddin tersebut tanpa penyebutan rawi ataupun sumber kitab primernya.

Para pengkaji as-sunnah an-Nabawiyyah bisa menyimpulkan bahwa pesan kenabian yang dijadikan pijakan teologi kekuasaan itu hanya diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, tanpa adanya hadis pendukung dalam kitab hadis primer yang berjumlah sembilan (Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Muwatta’, Ahmad, dan Darimi).

Dalam tradisi keilmuan ulumul hadis di kalangan santri, sebuah hadis bisa diterima atau ditolak jika melewati “prophetical forensic”, yaitu pisau bedah analisis dalam metodologi penelitian hadis yang baku dalam mengkaji dan menguji kesahihan hadis dari dua dimensi, yaitu kritik eksternal (an-Naqd al-Khariji) yang bertujuan menguji validitas transmitter atau sanad mata rantai hadis dan kritik internal (an-Naqd ad-Dakhili) yang menyoroti dan menguji validitas dan historisitas matan (isi perkataan) sebuah hadis.

Hadis yang dijadikan main base oleh pendiri HTI itu jika dilakukan prophetical forensic akan tampak jelas bahwa dalam perspektif kritik sanad hadis tersebut, ternyata, ada seorang rawi bernama Habib bin Salim al-Anshari yang dipertanyakan dan tidak tsiqah (terpercaya).

Menurut informasi kitab Tahdzib al-Tahdzib karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang merupakan kitab populer dalam menganalisis validitas periwayat hadis (rawi), Habib bin Salim ini mendapatkan penilaian yang negatif dari Imam Bukhari yang menilainya dengan fihi nadzarun (something wrong) dan juga komentar senada dari Ibnu ‘Adi. Rawi lain yang bernama Dawud bin Ibrahim al-Wasity al-Uqaily, mantan Qadhi Qazwain juga kontroversial karena juga mendapat “label merah” oleh Imam al-Razi.  

Dengan demikian, hadis tentang teologi kekuasaan khilafah Islamiyah tersebut dari segi kritik sanad sudah gugur dan sangatlah tidak mungkin membangun konstruksi besar untuk sebuah proyek politik raksasa yang hanya bertumpu pada sebuah fondasi hadis yang sangat rapuh.

Kerapuhan fondasi itu dikomentari Gamal al-Banna, adik kandung pendiri al-Ikhwan al-Muslimun, bahwa keinginan untuk merindukan politik khilafah sebagai prototipe kekuasaan ideal adalah merupakan “al-Khilmu al-Mustahil”/impossible dream, mimpi yang mustahil .

Di mata Gamal al-Banna, menghadirkan sistem politik khilafah dalam mimpi saja sudah merupakan sesuatu yang mustahil, apalagi menghadirkannya dalam realitas politik. Bagi Gamal, Islam adalah agama dan bangsa, bukan agama dan negara.

Gamal juga melontarkan kritik pedas terhadap komunitas “Jihad Hijackers” (para pembajak makna jihad). Menurut dia, jihad di abad modern bukanlah mencari mati di jalan Allah, akan tetapi jihad adalah upaya mempertahankan hidup bersama-sama seluruh komunitas bumi di jalan Allah.

*

Pertarungan, konflik dan perebutan antara agama dan politik memang bukanlah sesuatu yang baru dalam lanskap politik global. Pemaparan gamblang tentang kasus ini bisa dilihat dalam uraian-uraian Rafiq Zakaria dalam The Struggle within Islam dan buku baru Mahmoud Ayoub The Crisis of Muslim History; Religion and Politics in Early Islam yang menyoroti bagaimana kisruhnya suksesi di awal sejarah Islam karena memang tidak ditemukannya formula baku suksesi.

Politisasi agama dan politisasi religious texts (Tasyis an-Nusus al-Muqaddasah) tidak hanya merupakan penafian terhadap nilai teks-teks suci agama, tetapi justru merupakan distorsi yang akan membajak (hijacking) dan menjebak agama jatuh pada jurang homogenization dan hegemonization.

Politisasi agama inilah yang sangat dihindari mazhab Islam kosmopolitan yang ditebar Gus Dur dalam buku Islam Kosmopolitan. Saya yang sedang berproses dari ketidaktahuan menuju ke sedikit tahu ini berkesempatan sebagai editor dan menulis kata pengantar buku tersebut sebagai ikhtiar membingkai pemikiran Islam kosmopolitan Gus Dur.

Meminjam istilah yang ditulis intelektual yang sekampung (Haifa) dengan Taqiyudin an-Nabhany, DR Fahmi Jad’an, dalam bukunya al-Mihnah; Bahtsun fi Jadaliyyah ad-Dini wa al-Siyasi fi al-Islam (2000), bahwa panggung pertarungan antara Ahlu ad-Din (Islam esensialis) dan Ahlu ad-Daulah (Islam politis) telah menjadi realitas sejarah yang terus berlangsung dan belum berakhir.⁠⁠⁠⁠

 

—————-

*Peneliti Politik Timur Tengah, 25 Tahun Staf Pengajar Mata kuliah Hadis di Fakultas Syariah IAIN (sekarang UIN) Sunan KalijagaYogyakarta.

Tahun 2016 Menjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

(Tulisan ini pernah dimuat JAWA POS 10 tahun yang lalu, 27 Oktober 2007)