Terkesan Bela Genosida, FPKB Nilai Nobel Perdamaian Aung San Sukyi Layak Dicabut

Jakarta, jagatngopi.com- Kecaman atas tragedi kemanusiaan di Myanmar atas komunitas Rohingya terus mengalir dari dunia internasional. Di Indonesia sendiri, kecaman atas tragedi tersebut, sampai dengan berita ini ditulis terus mengalir mulai dari organisasi kemasyarakatan, komunitas pecinta perdamaian, para tokoh dan ulama, termasuk partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam Sikap Resminya yang diterima jagatngopi.com (2/9), PKB melalui Fraksinya menyatakan bukan kali ini saja, militer Myanmar telah melakukan tindakan brutal terhadap etnis minoritas di wilayah Rakhine tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Atas kenyataan tersebut FPKB mengutuk keras tindakan kekerasan, penindasan dan pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh militer dan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Akibat kekerasan tersebut menyebabkan ribuan orang tewas, puluhan ribu orang mengungsi dan ribuan lainnya mengalami berbagai tindak kekerasan, pemerkosaan, dan lain-lain.

Fraksi PKB mendesak junta militer Myanmar untuk menghentikan praktek genosida terhadap etnis Rohingya. Jika tidak  maka tindakan tersebut layak direkomendasikan untuk diproses sebagai kejahatan kemanusian di mahkamah international

Berkenaan kepentingan ekonomi atas Myanmar, FPKB menyerukan kepada kepada pemerintah Myanmar dan berbagai negara lain untuk lebih mementingkan harkat kemanusiaan ketimbang kepentingan ekonomi dan penguasaan sumberdaya alam. Tragedi Myanmar juga merupakan pertarungan geopolitik yang melibatkan kepentingan ekonomi. Untuk itu maka kami meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing ke dalam konflik agama. Demikian disebutkan dalam sikap resmi FPKB yang ditandatangani Ida Fauziyah sebagai Ketua FPKB RI.

Dilanjutkan bahwa, berkenaan dengan kepentingan Indonesia atas Myanmar FPKB I mendesak kepada  pemerintah Indonesia, berdasarkan konstitusi, untuk mengambil tindakan yang tegas dan membangun diplomasi yang efektif untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan tersebut, baik melalui PBB maupun ASEAN. Mengecam sikap bungkam pemeluk agama mayoritas di Myanmar terhadap tindakan biadab pemerintahnya, terutama  penerima Nobel Perdamaian Aung San Sukyi yang terkesan membela aksi genosida tersebut. Untuk itu hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diperolehnya layak untuk dicabut.

 

Di bagian penutup FPKB mengajak semua komponen bangsa dan dunia internasional untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan dalam rangka meringankan beban dan penderitaan saudara-saudara kita Rohingya. Diperlukan sinergi lintas-organisasi dan lintas-negara untuk melancarkan misi kemanusiaan bagi korban tragedi kemanusiaan Rohingya.

Tulis tanggapan anda: