Tolak FDS, PMII dan GP Ansor Dorong Pemkab Bekasi Buat Perda Madrasah Diniyyah

KABUPATEN BEKASI – Narasi sejarah membuktikan, peran ulama, santri dalam memperjuangkan NKRI dan Kabupaten Bekasi begitu besar. Tokoh-Tokoh sekaliber KH. Noer Ali Babelan, KH. Raden Ma’mun Nawawi Cibarusah, KH. Fudholi Cikarang adalah sederetan ulama yang mewakafkan dirinya untuk berjuang salah satunya melalui pengembangan pendidikan diniyyah.

 

Hal tersebut disampaikan Satkorcab Barisan Ansor Serbaguna (BANSER) Kabupaten Bekasi Ma’ruf Syah saat di temui dalam Aksi damai PMII dan Ansor Kabupaten Bekasi untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Taun 2017 tentang hari sekolah di depan gedung DRPD Kabupaten Bekasi, Rabu (30/08).

 

Selain menilai kondisi sarana prasarana pendidikan yang belum merata di Kabupaten Bekasi untuk menerapkan aturan Full Day School (FDS), sistem tersebut juga akan berdampak kepada Madrasah Dinniyah yang di nilai mempunyai peranan sangat penting dalam memperjuangkan negeri ini.


Tidak hanya itu, dalam aksi ini PMII dan GP Ansor Kabupaten Bekasi mendorong DPRD dan Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Madrasah Diniyyah dan Beasiswa untuk siswa dan mahasiswa berpretasi yang kurang mampu.

 

”Selain mendorong untuk membuat perda tentang Madrasah Diniyyah, prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang unggul diperlukan program prioritas pembangunan sumber daya manusia (human resources development). Salahsatu perwujudan mencetak generasi unggul ialah dengan kebijakan mempermudah dan mempermurah akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perda Beasiswa adalah manifestasi nyata untuk mewujudkannya,” paparnya.

 

Setelah melakukan orasi di depan gedung DPRD KabupatenBekasi, para peserta aksi akhirnya diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Daris dan Fatma Hanum Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.

Tulis tanggapan anda: